Kecepatan pelaksanaan vaksinasi perlu terus ditingkatkan untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Hal ini bisa dikejar salah satunya dengan vaksinasi gotong royong, yang melibatkan pihak swasta.
Kementerian BUMN memutuskan pelaksanaan vaksinasi gotong royong digelar mulai 17 Mei 2021. Jubir Menteri BUMN dan Koordinator Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga mengatakan, vaksinasi gotong royong ini dilakukan untuk percepatan tercapainya kekebalan kelompok.
Kekebalan kelompok merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Dalam kasus pandemi, ini bisa dicapai dengan pemberian vaksinasi kepada 75–80 persen anggota masyarakat.
Vaksin tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar. Ketika sebagian besar orang dalam suatu komunitas telah divaksinasi untuk melawan suatu penyakit, kemampuan patogen untuk menyebar pun menjadi terbatas. Virus atau bakteri tidak bisa menginfeksi orang yang sudah divaksin, sehingga orang itu pun tidak berpotensi menjadi pembawa virus atau carrier yang dapat menularkannya ke orang lain.
Pemerintah sendiri sudah menjalankan program vaksinasi gratis bagi masyarakat sejak Januari 2021. Mendukung upaya tersebut, kalangan pengusaha di bawah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berusaha membantu pemerintah.
“Caranya adalah para pengusaha ini ingin memvaksinasi karyawan atau buruhnya. Inilah kontribusi mereka untuk pemerintah dan untuk negara. Dana, pembeliannya dan proses vaksinasinya ditanggung teman-teman swasta yang terdaftar oleh Kadin,” terang Arya lebih lanjut.
Proses vaksinasi gotong royong dijalankan lewat dua alur, yakni melalui Kadin yang meregistrasi badan hukum atau badan usaha swasta serta melalui PT Bio Farma sebagai BUMN holding farmasi untuk registrasi BUMN dan BUMD. Kadin dan Bio Farma kemudian menyerahkan data yang diterima kepada Kementerian Kesehatan. Setelah itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menentukan jumlah pasokan vaksin yang harus diberikan serta alokasi yang harus didistribusikan Bio Farma.
Pemerintah telah mematangkan peraturan agar vaksinasi gotong royong ini nantinya tidak dibebankan kepada karyawan atau buruh. Pengadaan vaksin dilakukan pemerintah, tetapi menggandeng pihak swasta dalam pelaksanaan dan pembiayaan vaksinasinya. Jadi, buruh atau karyawan menerima vaksin tanpa dipungut biaya. Langkah ini dibuat untuk menghindari terjadinya komersialisasi vaksin COVID-19.
Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan, “Semenjak Februari–Maret 2021, sudah 17.832 perusahaan yang mendaftar ke Kadin. Jumlah pesertanya hampir mencapai 8,6 juta. Sekali lagi, niatan Kadin ini untuk bisa membantu pemerintah mencapai herd immunity.”
Kadin masih menunggu keputusan Kemenkes terkait penentuan harga dosis vaksin Covid-19 ini. Setelah keputusan keluar dan vaksinasi gotong royong dimulai, pelaksanaannya juga akan dilakukan secara bertahap karena dosisnya terbatas.
Kesiapan dosis
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong akan berbeda dengan vaksin yang digunakan dalam program pemerintah.
Proses vaksinasi pun akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan, yang tidak terlibat dalam program vaksinasi pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih antara vaksinasi yang dilakukan pemerintah dan yang dibantu pihak swasta.
Sinopharm menjadi salah satu jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Akhir April 2021 lalu, sebanyak 1 juta dosis vaksin Sinopharm sudah diterima Indonesia.
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, Bio Farma ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengadaan vaksin Gotong Royong. “Untuk vaksin Sinopharm, anak usaha Bio Farma, Kimia Farma, akan menjalankan pengadaan hingga distribusinya ke fasilitas kesehatan swasta maupun milik holding Bio Farma,” terangnya.
Kesetaraan akses
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengamankan vaksin sejumlah 75.910.500 dosis. Adapun rinciannya, Sinovac 68.500.000 dosis, AstraZeneca Covax 6.410.500 dosis, dan Sinopharm 1 juta dosis. Ini digunakan untuk kepentingan vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah maupun vaksinasi gotong royong oleh pihak swasta.
Menlu menyampaikan, Indonesia sangat mengapresiasi dukungan GAVI, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), serta kemitraan dengan UNICEF dan Covax Facility yang terus berupaya memenuhi komitmen dan kebutuhan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.
Sejak awal pandemi, Indonesia terus menyuarakan akses vaksin yang setara bagi semua. Saat ini, terdapat pembahasan Vaccine Patent Waiver untuk mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin. Hal tersebut merupakan salah satu upaya kolaborasi dunia untuk meratakan jalan bagi akses vaksin untuk semua.
“Pada 17 Mei nanti, bersama Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada, saya akan memimpin pertemuan Covax AMC Engagement Group untuk membahas situasi terkini upaya pemenuhan vaksin setara bagi semua negara,” kata Retno yang juga menjabat sebagai Co-Chair Covax Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group.
Tingkatkan kewaspadaan
Berdasarkan laporan WHO, kasus global COVID-19 tetap tinggi selama 2 minggu terakhir, melebihi jumlah kasus selama 6 bulan masa pandemi, yaitu lebih dari 5,7 juta kasus baru per minggunya. Saat ini, jumlah kasus positif dunia sudah melebihi 157 juta kasus dengan angka kematian lebih dari 3,2 juta orang.
Kawasan Asia Tenggara, yang berdasarkan terminologi WHO mencakup India, Indonesia, Nepal, Banglades, Sri Lanka, Thailand, Maladewa, Timor Leste, Myanmar, dan Bhutan mengalami kenaikan kasus tertinggi, yaitu sebesar 19 persen, terutama di India. Dengan kenaikan ini, tercatat sebanyak 47 persen kasus baru dunia berada di Asia Tenggara selama kurun 1 minggu sampai 2 Mei 2021.
Menlu menekankan, situasi tersebut penting sebagai pengingat kita semua bahwa penyebaran COVID-19 masih terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, kita tetap harus selalu waspada.
Vaksinasi menjadi salah satu cara untuk menekan penyebaran COVID-19 karena akan mempercepat pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity). Pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk tidak ragu divaksinasi ketika gilirannya tiba. Sasaran penerima vaksin juga diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum divaksinasi. Setiap orang perlu memastikan, sebelumnya sudah makan dan istirahat cukup. Soal keamanan vaksin, pemerintah telah memprioritaskan vaksin yang benar-benar aman berdasarkan rekomendasi para pakar.
Vaksinasi menjadi bagian langkah penting intervensi dalam pandemi COVID-19. Pemberian kekebalan tubuh untuk melawan virus ini sudah diketahui efektif mengendalikan wabah yang pernah terjadi di dunia.
Meski begitu, untuk saat ini vaksin tidak serta-merta membentengi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19. Setiap orang, baik yang sudah divaksin maupun belum, tetap perlu berdisiplin menjalankan protokol kesehatan sampai kita benar-benar terbebas dari pandemi.
Sebagai penutup, Menlu menyampaikan, “Setiap dari kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan terus mematuhi protokol kesehatan. Tidak saja untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang sekitar yang kita cintai.” [*/NOV]
Baca juga:
Vaksinasi Tahap Kedua bagi Petugas Pelayanan Publik Siap Dilaksanakan
Vaksin dan Vaksinasi COVID-19, Harapan dan Kesempatan untuk Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit
Vaksinasi Tahap Kedua bagi Petugas Pelayanan Publik Siap Dilaksanakan
