“Kita tahu lansia memiliki beban berat terkait angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi COVID-19, sementara petugas pelayanan publik memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi,” terang Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi Mepid. Hal ini disampaikannya dalam Dialog Produktif bertema Vaksinasi Tahap Kedua di Depan Mata yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan ditayangkan di kanal Youtube FMB9ID-IKP, Selasa (16/2/2021).

Kendati masyarakat sebentar lagi akan mendapatkan vaksinasi, dr Siti menegaskan bahwa upaya ini belum cukup. “Vaksinasi, 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), serta 3T (testing, tracing, treatment) merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan. Setelah vaksin, kita tidak boleh kendur melaksanakan protokol kesehatan,” imbaunya.

Pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia. Dokter Siti menjelaskan, mereka yang berhak divaksinasi tidak perlu menunggu SMS atau pemberitahuan dari aplikasi. Cukup datang ke fasilitas kesehatan dan akan langsung terdaftar di sistem PCare yang sudah disiapkan.

Ada beberapa jalur pemberian vaksin pada vaksinasi tahap kedua ini, antara lain berbasis fasilitas kesehatan, berbasis institusi, vaksinasi massal di tempat, dan vaksinasi massal bergerak. Vaksinasi untuk pedagang pasar, misalnya, akan dilakukan di pasar saja sehingga penerima vaksin tidak harus datang ke faskes.

Dukungan PT KAI

Pada kesempatan yang sama, VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia Joni Martinus menyampaikan, PT KAI menyambut baik dan mendukung penuh program vaksinasi ini. Pasalnya, petugas pelayanan publik memiliki mobilitas tinggi, termasuk petugas pelayanan penumpang dan pelayanan umum di PT KAI.

Vaksinasi untuk para petugas PT KAI akan dilakukan di Klinik Mediska yang dikelola PT KAI. Klinik ini tersebar di seluruh daerah operasi (Daop) kereta api di seluruh Pulau Sumatera dan Jawa.

“Kami sudah mengikutsertakan dokter dan perawat di beberapa daerah operasi kami untuk mengikuti pelatihan vaksinator. Tentu langkah-langkah ini akan memperkuat, mempercepat, dan memperlancar proses vaksinasi di PT KAI. Ada kurang lebih 13.526 yang terkait dengan petugas layanan publik di PT KAI,” terang Joni.

Sebagai ilustrasi, KRL yang dioperasikan PT KAI di Jabodetabek melayani 1,2 juta pergerakan penduduk dalam satu hari kerja normal dan sekitar 400 ribu orang pada masa pandemi. Kereta api jarak jauh pada masa pandemi pun masih melayani 30 ribu orang.

“Kami di KAI membentuk satgas internal yang menjalankan sosialisasi kepada rekan-rekan kami bahwa memakai masker itu keren, bekerja dari rumah (WFH) itu bukan berarti libur. Informasi terkait 3M dan 3T juga terus kami sosialisasikan melalui multimedia, baik milis broadcast maupun akun media sosial kami,” terang Joni.

Lebih lanjut, Joni menerangkan, KAI konsisten menerapkan protokol kesehatan, yaitu pengecekan penggunaan masker, dokumen, dan suhu tubuh, terutama di pintu-pintu tunggu dan pada saat validasi pengecekan dokumen. Sedapat mungkin petugas menghindari kontak langsung sehingga para penumpang diimbau untuk membeli tiket dan melakukan check in secara daring.

Selain vaksinasi kepada petugas pelayanan transportasi, pemerintah juga melakukan vaksinasi bagi pedagang pasar di pasar induk Tanah Abang pada Rabu (17/2). Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan selama enam hari.

“Masyarakat tidak perlu ragu lagi mendapatkan vaksinasi pada waktunya dan menjaga protokol kesehatan karena kita tahu vaksinasi ini upaya melindungi diri dan keluarga kita. Pemerintah sudah menjamin, Badan POM sudah memberikan izin penggunaan darurat sehingga vaksin ini terjamin mutu dan khasiatnya. MUI juga sudah memberikan fatwa kehalalannya,” tutup dr Siti. [*/NOV]