Sebagai sumber kehidupan yang sangat penting, air bersih harus terus dijaga. Bukan perkara mudah memastikan ketersediaan air bersih di kota- kota besar seperti Jakarta, butuh upaya dan langkah konkret pemerintah provinsi agar kebutuhan air bersih warga Ibu Kota terfasilitasi.

Untuk peningkatan layanan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi warga DKI Jakarta, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, ­Yusmada Faizal, mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan program penyesuaian tarif otomatis (PTO) air minum. Melalui program ini, tarif air PAM Jaya untuk penggunaan minimum di Kepulauan Seribu lebih terjangkau karena sama ­dengan kota administrasi Jakarta lainnya.

“Sebelumnya, warga di Kepulauan Seribu dikenakan tarif mulai dari Rp 25.000/meter ­kubik untuk kelompok tarif sosial sampai dengan ­Rp ­39.000/meter kubik untuk kelompok tarif tertinggi. Semenjak diberlakukannya PTO, kini tarif air di Kepulauan Seribu mulai dari Rp 1.050/meter kubik untuk kelompok tarif sosial sampai dengan Rp 12.550/meter kubik untuk kelompok tarif tertinggi,” jelas Yusmada.

Adanya kebijakan subsidi ini, diharapkan dapat mempercepat terselenggaranya pelayanan air bersih di DKI Jakarta oleh PAM Jaya dan dapat meningkatkan sanitasi, kesehatan, serta mengurangi penarikan air tanah yang dapat mengakibatkan land subsidence.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies ­Baswedan, dalam sebuah seminar daring juga ­mengatakan, pemberian subsidi air bersih memberikan dua manfaat positif, yakni menekan biaya rumah tangga dan turut menjaga keamanan kota karena warga didorong untuk beralih dari air tanah ke air pipa. “Biaya hidup rumah tangga turun. Mereka tidak harus mengeluarkan uang ekstra untuk air bersih yang menjadi kebutuhan dasar,” tegasnya.

Dalam pengembangan dan pengelolaan air bersih, Yusmada memaparkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki strategi internal dan regional. Pada strategi internal, upaya yang dilakukan di antaranya efisiensi pemakaian air, desalinasi menggunakan IPA (Instalasi Pengolahan Air) berteknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) yang mampu mengolah air laut menjadi air bersih berkualitas air minum, serta ­pengadaan IPA mobile dan mobil tangki air.

Sementara itu, pada strategi regional, Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya-upaya terhadap sistem penyediaan air minum (SPAM) eksisting dan pembangunan SPAM di sejumlah titik, seperti SPAM Pesanggrahan dan SPAM Ciliwung.

Yusmada menyebut, pendistribusian air bersih secara merata juga digencarkan. Langkah ini dilakukan oleh PAM Jaya melalui jaringan perpipaan dan kios-kios air. Distribusi air bersih ke kios air dilakukan oleh armada mobil tangki. Air bersih di kios air ditampung dalam tandon atau tangki air dengan kapasitas 4 meter kubik.

“Kios air dikelola oleh unsur masyarakat, yang disepakati oleh warga setempat, untuk menyalurkan air dari tandon di lokasi pengelola kios air ke warga. Pada awal tahun 2021, PAM Jaya telah membangun sebanyak 102 kios air. Kami selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait pengoperasian dan jumlah kios air,” papar Yusmada.

Pengendalian banjir

Selain ketersediaan air bersih, pengendalian banjir juga penting untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya, salah satunya membangun ­sumur resapan/drainase vertikal.

Yusmada memaparkan, drainase vertikal yang telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 hingga bulan September sebanyak 6.967 titik, tersebar di 5 kota administrasi. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat umum, dan komunitas turut membangun drainase vertikal, sehingga total sudah terbangun 11.975 titik drainase vertikal di Jakarta.

Naturalisasi waduk dan program ­Gerebek Lumpur juga dilakukan Pemprov DKI ­Jakarta. ­Naturalisasi waduk dilakukan di Waduk Kampung Rambutan, Waduk Cimanggis, dan Waduk Sunter Selatan yang selesai di 2021. ­Gerebek Lumpur ­sebagai ­kegiatan pengerukan endapan lumpur di waduk atau kali sudah dilaksanakan sejak Maret 2021. Pemprov DKI secara masif melakukan Gerebek Lumpur di area-area rawan banjir di antaranya Kali Krukut, Kali Sunter, Kali Mookevart, dan Waduk Munjul, serta peningkatan dan pemeliharaan sistem pompa banjir di lima wilayah administrasi kota.

Pemprov DKI Jakarta juga turut melakukan revitalisasi sungai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan banjir melalui peningkatan kapasitas sungai yang sejalan dengan pendapat pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna dan Nirwono Joga.

Keduanya menekankan perlu adanya upaya dalam membenahi aliran sungai sebagai langkah ­pengendalian banjir. Keduanya menyarankan lebih lanjut, sungai-sungai utama idealnya selebar 15–30 meter dan saluran-saluran air harus saling tersambung, jangan ada yang buntu dan tidak berfungsi. [ADV]