Semarang (1/9/2021). Perlu adanya sinergi multipihak agar penanganan pandemi Covid-19 tepat sasaran. Selain penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan program vaksinasi, pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dituntut agar dapat bekerja sama dan berjalan beriringan.
Hal tersebut menjadi pokok perbincangan pada acara Talkshow MNC Trijaya Semarang bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah bertajuk “Sinergi Menyelamatkan Rakyat dari Pandemi” di Semarang, Jawa Tengah, Senin (30/8/2021).
Hadir sebagai pembicara di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr Yulianto Prabowo MKes, Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Provinsi Jawa Tengah Baginda Muhammad Mahfuz, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Prof Daniel Kameo.
Yulianto menjelaskan, dalam penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, pihaknya senantiasa menekankan pentingnya penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, dan treatment), serta vaksinasi sebagai salah satu cara memutus mata rantai penularan Covid-19.
Terkait dengan akurasi data, Yulianto tak menampik, butuh keseriusan dari pemerintah pusat hingga daerah dalam menyamakan data yang ada karena akurasi data sangat dibutuhkan dalam menentukan sebuah kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data akurat juga sangat diperlukan dalam penganggaran penanggulangan pandemi Covid-19.
Jawa Tengah disebut-sebut sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang fokus terhadap data. Data-data yang ada di Pemprov Jawa Tengah telah terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di pusat.
“Sekarang, kami masih mempunyai pekerjaan rumah, yaitu menyamakan catatan provinsi dengan kabupaten/kota, kabupaten/kota dengan kecamatan-kecamatan, kecamatan dengan desa-desa, dengan RW-RW. Ini semua harus kami samakan dan ini bukan perkara mudah. Sangat sulit dan perlu waktu lama. Meski tidak ada orang yang tau persis tentang data itu, kami dengan segala integritasnya akan berupaya keras bagaimana data-data tersebut bisa kami samakan,” ujar Yulianto.
Yulianto berharap, dengan adanya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah serta sistem informasi terpusat, data mengenai jumlah kasus Covid-19 semakin akurat. Tidak lagi terdapat data yang membingungkan, misalnya data menunjukkan lonjakan kasus yang begitu besar, padahal kasus tersebut sudah terjadi sangat lama dan orang yang terpapar Covid-19 sudah pulih.
Kebijakan
Baginda mengamini, kerja sama dan sinkronisasi data amat penting dalam pengambilan keputusan. Penanganan Covid-19 juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Perlu kerja sama dan gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai desa.
Basis penanganan pandemi juga harus diperhatikan karena terkait kebijakan dan bantuan-bantuan yang dibutuhkan, khususnya di daerah terdampak. “Terkait data, semua tahu, yang namanya data adalah bagian terpenting dalam membuat kebijakan. Kalau data sudah keliru dan berbeda, kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan berbeda,” kata Baginda.
Ia juga menjelaskan pentingnya dibentuk panitia khusus (pansus) Covid-19. Di antaranya, karena tingginya angka kasus Covid-19 di Jateng (3 terbesar) dan jumlah terbesar kematian akibat Covid-19, padahal yang terkonfirmasi positif bukanlah yang tertinggi di Indonesia. Selain itu, tak kalah penting adalah terkait anggaran minimal 8 persen dana desa untuk penanganan Covid-19. Pansus juga diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi terkait pandemi ini.
“Pasca-Covid-19 ini pekerjaan rumah terbesar adalah recovery terhadap dampak dari Covid-19 itu sendiri, khususnya terkait dengan sosial ekonomi. Persoalan-persoalan itulah yang menurut kami perlu dibentuk Pansus Covid-19 agar masyarakat paham tentang apa yang sedang terjadi. Kami juga harus memastikan apakah kebijakan yang diambil pemprov sudah tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Baginda.
Sosial ekonomi
Sementara itu, Daniel menyoroti aspek sosial dari pandemi Covid-19. Industri pariwisata, termasuk perhotelan, juga transportasi khususnya penerbangan, merupakan sektor yang sangat terdampak. Ia juga menjelaskan, sebelum pandemi terjadi, ekonomi di Jawa Tengah terbilang bagus jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Jika dibuat perbandingan, yakni sebelum dan saat pandemi, ekonomi di Jateng merupakan salah satu ekonomi yang tingkat perkembangannya sama atau sedikit di atas nasional. Ini salah satu provinsi dengan geliat ekonomi yang cukup dinamis. Jateng memiliki segalanya,” papar Daniel.
Disebutkan pula bahwa motor penggerak utama perekonomian di Jateng adalah sektor pertanian. Oleh sebab itu, penting untuk selalu diperhatikan adalah masalah terkait penelitian dan penguasaan teknologi pertanian serta pembibitan.
Perlu adanya kerja sama multipihak agar pertanian dapat semakin berkembang dan tetap menjadi sokoguru. “Oleh sebab itu kita perlu menerapkan konsep pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dapat saling bersinergi,” pungkas Daniel. [ADV]
