Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul untuk Indonesia Maju. Literasi menjadi faktor esensial dalam upaya membangun masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. Literasi yang kuat mampu mendorong manusia pada kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Perpustakaan Nasional RI memiliki peran tanggung jawab untuk membina dan mengawal pergerakan serta geliat literasi di seluruh lapisan masyarakat dan telah merumuskan sasaran strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia sebagai bagian terpenting dalam penguatan budaya literasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 secara khusus mencantumkan isu literasi dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM), yaitu strategi dalam pembangunan karakter melalui budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Literasi secara khusus diarahkan untuk memiliki kontribusi positif dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial seperti komunikasi, negosiasi, kerja kelompok, dan relasi sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0. RPJMN Tahun 2020-2024 menyebutkan tiga upaya penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi, antara lain pengembangan budaya kegemaran membaca; pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; serta peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Laporan Bank Dunia yang mengutip hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2015 menyatakan, lebih dari 55 persen murid Indonesia yang menyelesaikan sekolah sampai tingkat SMP masih tergolong buta huruf secara fungsional (functionally illiterate), yaitu dapat membaca, tetapi belum sepenuhnya memahami teks yang dibaca (World Bank, 2018).
Hasil PISA tahun 2018 juga belum beranjak baik, skor untuk kemampuan membaca 371 (di posisi ke-74), Matematika 379 (di posisi ke-73), dan Sains 396 (di posisi ke-71). Capaian ini berada di bawah rata-rata negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Khusus untuk membaca, terdapat 70 persen siswa yang kemampuannya berada di bawah kompetensi minimal. Dari ketiga bidang yang diukur, nilai kemampuan membaca cukup memprihatinkan. Sejak diselenggarakan pada tahun 2000, kurva hasil PISA untuk Matematika dan Sains relatif meningkat. Sementara itu, kurva untuk membaca sempat naik hingga tahun 2009, kemudian secara konstan menurun dan kembali ke titik semula seperti hasil tahun 2000, yaitu di poin 371 (Puspendik, 2018).
Hasil kajian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Indonesia tahun 2020 yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI memberikan gambaran bahwa nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia (TGM) adalah 55,74 (kategori sedang) naik 1, 9 poin dari nilai TGM tahun 2019, dengan aktivitas rata-rata frekuensi membaca 4 kali per minggu, durasi membaca 1 jam 36 menit per hari dan jumlah buku yang dibaca 2 buku per 3 bulan (Perpusnas, 2020). (the level of reading indulgence).
Kondisi ini membuat Perpustakaan Nasional RI harus melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan hasil PISA serta upaya mendongkrak kategori tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya stakeholder di bidang perpustakaan. Literasi dibangun secara integratif, holistik, tematik dan partisipatif seluruh pemangku kepentingan, dari sisi hulu, dibutuhkan peran negara, peran akademisi perguruan tinggi, peran pengarang/penulis buku sesuai kebutuhan masyarakat, peran penerbit/perusahaan rekaman untuk mencetak buku/ kaset/ video, peran penerjemah/penyadur untuk mengalihbahasakan buku, peran regulasi distribusi buku antar wilayah, peran penyediaan anggaran belanja buku. Persoalan rendahnya hasil PISA dan kategori belum tingginya tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari belum terpenuhi ketersedian buku/ bahan bacaan yang tersedia.
Gambar.1. di atas menunjukkan bahwa rasio jumlah penduduk dengan jumlah buku di Indonesia berada jauh dari standar IFLA/UNESCO yaitu koleksi dikatakan ideal/mencukupi bila 1 penduduk terdapat 2 koleksi buku (ratio > 2,00), dari data di atas menyatakan bahwa semua wilayah Indonesia memiliki ratio buku kurang dari (<) 2,00 mulai dari Sumatera dengan ratio 0,10 ; Jawa dan Bali ratio 0,58 ; Kalimantan ratio 0,60 ; Sulawesi dan Nusa Tenggara ratio 0,63 ; Maluku dan Papua ratio 0,38.
Secara keseluruhan, Indonesia masih membutuhkan 513.830.831 koleksi buku baru, Perpustakaan Nasional RI melalui program strategisnya mendorong penguatan sisi hulu. Peran negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), akademisi perguruan tinggi, pengarang/penulis, penerjemah, dan penerbit untuk dapat bersinergi dalam rangka pemenuhan koleksi buku dengan cara dengan menyelenggarakan pelbagai kegiatan vokasi dengan pengadaan buku-buku ilmu terapan untuk dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dalam membentuk skill, kreativitas, dan inovasi. Para akademisi bisa mengisi peran dengan menuliskan buku-buku bergenre ilmu terapan yang sesuai karakteristik geografi dan demografi penduduk dengan melihat potensi penduduk dan potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan, life skill dan pengetahuan/muatan lokal menjadi sebuah karya buku baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mendistribusikan buku tersebut secara merata di wilayah Indonesia.
Rendahnya skor PISA dan belum tingginya kategori tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia merupakan sisi hilir yang menjadi imbas dari permasalahan di sisi hulu, yang kekurangsediaan bahan bacaan, distribusi penyajian bahan bacaan yang kurang tepat, serta alokasi dana yang disediakan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan bahan bacaan yang masih minim. Pemerintah, penerbit, masyarakat, maupun stakeholder lain diharapkan segera mengatasi permasalahan di sisi hulu agar skor PISA dan tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat serta pembangunan SDM Unggul Indonesia Maju bisa terealisasi.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah sisi hulu di atas, diperlukan kerja bersama sinergitas pogram antar-kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka penguatan budaya literasi untuk membentuk masyarakat Indonesia literate ditunjukkan dalam gambar 2. Perpusnas/National Library of Indonesia sebagai role model melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, melalui kebijakan dan standar yang telah ada, melakukan pengembangan budaya gemar membaca, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan literasi untuk kesejahteraan. Kemendikbud/Minister of Education and Culture menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan (Gerakan Literasi Nasional, Sekolah, Keluarga dan Masyarakat), pengembangan budaya literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM), penguatan literasi dalam pembelajaran.
KemendesPDTT/Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, dengan programnya pengendalian penggunaan Dana Desa untuk perpustakaan desa, internet desa, dan gerakan literasi desa. Kemenag/Ministry of Religious Affairs, mengembangkan literasi pada satuan pendidikan, literasi melalui Bimbingan Masyarakat (Bimas), pembuatan portal dan pencetakan buku. Bappenas/State Minister for Chairperson of the National Development Planning Agency, berfungsi penyusun kebijakan/pengambil keputusan, penyusunan rencana pembangunan nasional dan pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan, think-tank, pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya, koordinator dan administrator. Kemendagri/Ministry of Home Affairs, dukungan peningkatan literasi di daerah, reporting reading indulgence dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Kemenkomimfo/Ministry of Communication and Informatics dan BPS/Statistics Indonesia, program fasilitasi literasi digital bagi masyarakat/transformasi digital dan penyediaan data statistical information. Setkab/Cabinet Secretariat memberikan support management government. Kemensos/Ministry of Social Affairs dengan programnya Knowledge Society with training and extension and special literacy for People with Blind Disabilities. Kemenko PMK/Coordinating Ministry for Human Development and Culture Affairs, melakukan Coordination, Synchronizationand Control. Sinergitas program antar-kementerian/lembaga akan membentuk masyarakat Indonesia literate, yang akan berdampak naiknya GDP per kapita, World Most Literate Nation, The Level of Reading Indulgence, scor PISA, Human Capital Index, Global Innovation Index, Prosperity Index, Global Competitiveness Index, Community Literacy Development Index. (Suryadi, ST-Sub. Koordinator Kelompok Substansi Penelitian dan Pengkajian Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPPBB), Perpustakaan Nasional RI)
