Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional—baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial—dipercepat. Pembangunan infrastruktur fisik juga sekaligus menjadi bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan.
Dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus bisa dinikmati saat ini dan masa depan.
“Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur. Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air.”
Sejalan dengan Nawa Cita, keberadaan transportasi mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Jadi, transportasi juga memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian nasional.
Pemerintah menyadari pentingnya peranan transportasi bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun sarana dan prasarana infrastruktur transportasi di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia.
“Berbagai pembangunan infrastruktur kita lakukan, tak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga daerah pelosok. Saya diminta oleh Presiden Republik Indonesia melakukan sosialisasi pembangunan agar bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan perekonomian, hubungan antardaerah lebih baik, dan Indonesia bisa bersatu dengan adanya konektivitas,” ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Transportasi darat dan perkeretaapian
Kemenhub membangun pelabuhan penyeberangan di 21 lokasi, di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal di Jambi, Pelabuhan Penyeberangan Seba di Nusa Tenggara Timur, dan Pelabuhan Penyeberangan Amahai di Maluku. Pembangunan ini bertujuan untuk menjangkau daerah terpencil, memperlancar distribusi logistik, dan meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan dan keamanan.
Selain itu, kapal penyeberangan roro dibangun sebanyak 14 unit berukuran 300 GT, 500 GT, 600 GT, dan 750 GT. Kapal-kapal ini melayani rute perintis, salah satunya Lintas Namlea-Waisala di Maluku.
Tak hanya kapal penyeberangan, masyarakat pun memanfaatkan pelayanan Damri perintis. Penumpang angkutan Damri perintis berjumlah sebanyak 12.226.765 orang dari tahun 2014–2018. Kemenhub juga membangun Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 1.918 unit dan merehabilitasi terminal di 65 lokasi.
Sektor perkeretaapian mengalami kemajuan yang sangat pesat pada 2014-2018. Pembangunan jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi mencapai 735,19 km’sp. Sementara peningkatan rehabilitasi jalur kereta mencapai 394,6 kilometer.
Pembangunan jalur kereta api dan jalur ganda ini di antaranya jalur kereta api menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM), jalur ganda kereta api Martapura–Baturaja, jalur light rail transit (LRT) Palembang, dan jalur ganda kereta api Prabumulih–Kertapati.
Pembangunan prasarana berupa 45 stasiun dan bangunan operasional kereta api juga dilakukan untuk menunjang pelayanan transportasi. Pembangunan Stasiun Maja, Stasiun Palmerah, Stasiun Kebayoran, dan Stasiun Parungpanjang terdiri atas 2 lantai dan dilengkapi dengan fasilitas difabel, jembatan penyeberangan orang (JPO), lift, dan eskalator.
Pembangunan pesat di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Selama 4 tahun terakhir, jumlah penumpang kereta api mencapai 1.779.519.569 orang.
Transportasi laut, udara, dan SDM
Pembangunan infrastruktur sektor laut terkonsentrasi untuk pembangunan pelabuhan nonkomersial dan pembangunan kapal pendukung program tol laut. Tol laut masih menjadi program unggulan untuk pendistribusian barang, menjaga ketersediaan barang, dan pemerataan ekonomi.
Jumlah trayek tol laut terus mengalami peningkatan. Pada 2016, tol laut hanya berjumlah 6 trayek. Setahun berselang bertambah menjadi 13 trayek. Dan, pada 2018 menjadi 15 trayek. Jumlah kapal tol laut juga mengalami penambahan. Selama 4 tahun, Kemenhub telah membangun 100 unit kapal pendukung tol laut yang terdiri dari 60 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, 5 unit kapal ternak, dan 20 unit kapal rede. Kapal perintis yang dibangun berukuran 2000 GT dan 1200 GWT.
Pembangunan pelabuhan nonkomersial di 104 lokasi, di antaranya Pelabuhan Tapaleo di Maluku Utara, Pelabuhan Wayabula di Maluku Utara, Pelabuhan Atapupu di NTT, Pelabuhan Wasior di Papua Barat, dan Pelabuhan Bicoli di Maluku Utara.
Indonesia memiliki wilayah-wilayah yang hanya dapat diakses oleh transportasi udara. Oleh sebab itu, Kemenhub membangun bandar udara di daerah terpencil hingga perbatasan untuk membuka akses transportasi dan konektivitas. Ada 10 bandara yang dibangun pada 2014–2018.
Pembangunan Bandara Wamena di Papua membantu masyarakat di wilayah Pegunungan Jayawijaya agar dapat terhubung dengan Kota Jayapura dan kabupaten pemekaran lainnya seperti Kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara. Begitu pula dengan pembangunan Bandar Udara Juwata di Tarakan agar akses masyarakat Kalimantan Utara dan daerah sekitarnya meningkat.
Pembangunan bandar udara juga untuk menumbuhkan pariwisata dan perekonomian daerah, seperti Bandar Udara Domine Eduard Osok di Sorong, Bandar Udara APT Pranoto di Samarinda, Bandar Udara Matahora di Wakatobi, dan Bandar Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo.
Peningkatan pelayanan transportasi tidak hanya dengan membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, tetapi juga infrastruktur untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) transportasi. Pengadaan sarana pesawat latih serta kapal latih dan mengembangkan Kampus Akademi Perkeretaapian Indonesia di Madiun, Kampus BP2IP Padang Pariaman di Sumatera Barat, dan Kampus PIP Makassar di Sulawesi Selatan akan melahirkan SDM transportasi yang kompeten. [*/BYU]
Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 23 Oktober 2018.
