Dalam rangka memantau persiapan, mendiskusikan, serta menyatukan suara dalam mendukung kesiapan pemindahan ibu kota, Harian Kompas bersama Kementerian Perhubungan menggelar dialog nasional bertajuk “Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara” di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kepindahan ibu kota negara, dari Jakarta menuju Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk itu, seluruh pihak, terlebih kementerian, memiliki tanggung jawab demi tercapainya cita-cita tersebut.

Dibutuhkan koordinasi pihak-pihak terkait agar tujuan penyediaan infrastruktur dan sosio ekonomi ibu kota dapat tercapai. Dialog nasional yang digelar selama dua hari ini diharapkan mampu memberikan masukan positif bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait agar ibu kota baru tersebut dapat terwujud sesuai yang diharapkan, serta menjadi salah satu kota kebanggaan bangsa Indonesia.

FOTO-FOTO: IKLAN KOMPAS/ IWAN ANDRYANTO.

Kegiatan ini dibuka dengan penandatanganan nota kerja sama antara Badan Litbang Perhubungan dengan berbagai perwakilan aka­demisi dan badan usaha milik negara (BUMN) yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pada pidato pembukanya, Menhub Budi menyampaikan, konektivitas sangat penting dan menjadi salah satu unsur keberhasilan dalam pembangunan ibu kota baru. Hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah, butuh perencanaan matang. Melalui konsep smart, independent, dan sustainable, ia berharap, ibu kota baru tersebut dapat menjadi gerbang masa depan Indonesia.

“Kita menambah satu langkah persiapan dari upaya menjadikan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Kita berbicara konektivitas karena hal ini sangat pening. Dengan adanya aksesibilitas, kestrategisan menjadi baik dan ini menjadi salah satu unsur keberhasilan ibu kota baru. Harapannya, ibu kota baru ini bisa jadi contoh untuk kota-kota lain di Indonesia,” tegas Budi.

Disebutkan pula oleh Menhub Budi, kota yang nantinya dijadikan ibu kota negara harus memenuhi kriteria, di antaranya memiliki lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Hal ini untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kota baru tersebut juga memiliki lahan luas untuk mengurangi biaya investasi, serta bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.

Ibu kota baru negara juga harus dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. Selain itu, kota tersebut memiliki potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal. Kriteria lainnya adalah harus memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Kementerian Perhubungan te­lah melaksanakan berbagai lang­kah dalam rangka penyiapan pe­min­dahan ibu kota negara, di antaranya menjadi bagian dari Pokja Infrastruktur Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara, untuk merencanakan infrastuktur di bidang transportasi. Secara internal, Kemenhub telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara, dengan menggandeng akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kemenhub juga telah menyusun Gagasan Awal Sektor Transportasi Di Ibu Kota Negara.

Dalam rangka mewujudkan transportasi Ibu Kota Negara yang smart, integrated, dan sustainable, kemenhub melakukan kolaborasi Penta Helix, yakni dengan melibatkan ber­bagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia industri, komunitas masyarakat, dan media.

Sementara itu, dalam sambutan­nya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ibu kota negara dibangun untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada di Jakarta: kepadatan penduduk, polusi udara yang tinggi, kemacetan lalu lintas, dan semakin menurunnya permukaan tanah.

Dipaparkan pula oleh Menko Luhut bahwa ibu kota negara memiliki visi sebagai kota pintar hijau dengan teknologi tinggi: clean energy dan electrical vehicle. “ Kita harapkan semua proses pemindahan ibu kota berjalan lancar, dan pada kuartal I tahun 2024 pemerintahan sudah pindah di ibu kota baru. Semua kita lakukan secara gotong-royong sehingga betul-betul nanti menjadi kota sangat indah, sangat terintegtrasi, green city, dan membawa Indonesia semakin dikenal di dunia internasional,” pungkasnya. [BYU]

Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Maret 2020.

Leave a Response