Kementerian Sosial (Kemensos) optimistis pergantian bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) akan selesai pada September tahun ini. Meski ada sejumlah kendala, seperti daerah terpencil, hal itu bisa diatasi dengan berbagai upaya.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos Andi ZA Dulung menyampaikan, BPNT akan dilakukan bertahap dan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
“Pergantian Rastra menjadi BPNT secara bergelombang atau bertahap itu dalam rangka juga makin hari makin siap. Artinya, kalaupun ditunda ini juga tidak akan ada perkembangan yang signifikan perubahan yang signifikan kelengkapannya sehingga sudah dimulai saja September,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah di Lingkungan Ditjen Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019 di salah satu hotel di Yogyakarta, Jumat (6/9/2019).
Saat ini, papar Dirjen PFM, dari 514 kabupaten, tersisa 202 kabupaten yang belum melaksanakan BPNT. Pihaknya optimistis hal itu bisa tercapai, sejumlah program dipersiapkan agar daerah terpencil yang tidak ada sinyal internet bisa melaksanakan program tersebut. “Daerah yang misalnya masih blank spot juga sedang dipersiapkan apakah dengan teknologi atau dengan metode agar tetap masyarakat itu bisa menerima bantuannya tanpa ketergantungan dari internet.”
Dirjen PFM menambahkan, surat edaran Mensos menyebutkan penggunaan secara maksimal bahan pangan dari Bulog yang disalurkan melalui e-Warong. Selain itu, pihaknya akan melakukan perbaikan penyaluran bahan makanan dan ini nantinya akan dibuat aturan yang sama seluruh Indonesia. Semua pendamping tidak boleh lagi menjadi supplier untuk menghindari pergesekan antar-pendamping.
Jika berjalan dengan baik, diawasi dengan internet sehingga lebih mudah mengerjakan. Jika Bulog mampu bersaing dengan baik itu tidak hanya menyediakan 1,5 juta ton per tahun untuk bansos, tetapi juga bisa 5 juta ton per tahun. “Apalagi indeks tahun depan itu dinaikkan menjadi Rp 150.000, tahun ini masih Rp 110.000,” terangnya.
Selama ini Kemensos bisa bekerja sama dengan baik sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Targetnya, pada September tahun ini, angka kemiskinan bisa menurun mencapai 9 persen. “September ini sedang dilakukan survei oleh BPS untuk Susenas tahun 2019. Jadi, kita harapkan hasilnya nanti mudah-mudahan diumumkan di bulan November itu kita bisa capai 9 persen. Sekarang ini 9,41 persen, ya. Tahun lalu bulan September 9,66 persen,” lanjut Dirjen PFM.
Kemensos saat ini juga sedang memperbaiki data bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinonaktifkan atau dikeluarkan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Namun, masyarakat yang nantinya dicoret, tetapi fakta di lapangan menyebutkan dirinya berhak akan mudah diaktifkan kembali. “Pada prinsipnya, kita menonaktifkan digantikan orang yang mestinya berhak,” ujar Dirjen PFM.
Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati mengatakan, rapat koordinasi di Yogyakarta ini di hadiri oleh para Sekretaris Dinas Sosial Provinsi di 34 Provinsi merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi (rakor) 2018. Hasil dari rakor kali ini adalah pertama, poin pembulatan rakor yang merupakan kesepahaman bersama untuk ditindaklanjuti. Kedua, kesepahaman bersama terkait pola penilaian provinsi terbaik nomor 1 sampai 5 untuk kinerja pelaporan. Ketiga, updating pengurus dan anggota gugus tugas pelaporan pusat dan daerah. [ADV/*]
Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 12 September 2019.
