Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap menyelenggarakan ujian nasional tahun 2018 pada April mendatang. Tahun ini, ujian nasional diikuti 8,1 juta peserta didik dan 96 ribu satuan pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno, di Jakarta, Selasa (13/3).
Selain itu, ada sebanyak 6.293.552 peserta didik, atau 78 persen, yang siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,7 juta peserta, jumlah peserta didik yang mengikuti UNBK tahun ini mengalami peningkatan signifikan, yaitu naik sebesar 166 persen dari tahun sebelumnya.
Untuk jenjang SMK, ujian nasional akan dimulai pada 2–5 April 2018 dan jenjang SMA atau MA diselenggarakan pada 9–12 April 2018. “Sementara itu, peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN pada tanggal yang ditentukan, dapat mengikuti UN susulan pada 17 dan 18 April 2018,” ujar Totok.
Pada jenjang SMP atau madrasah tsanawiah (MTs), UN akan dilaksanakan pada 23–26 April 2018. Sementara itu, UN susulan akan diselenggarakan pada 8 dan 9 Mei 2018. Untuk pendidikan kesetaraan program Paket C, UN dilaksanakan pada 27, 28, 29, 30 April, dan 2 Mei 2018.
Sedangkan untuk program Paket B, UN akan dilaksanakan pada 4, 5, 6, dan 7 Mei 2018. Ujian nasional susulan untuk program Paket B dan Paket C akan dilaksanakan pada 11–14 Mei 2018.
Tolok ukur capaian hasil belajar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan hasil ujian nasional guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing. Menurut Muhadjir, ujian nasional merupakan salah satu tolok ukur mengenai capaian hasil belajar.
Hal itu diamini oleh Totok. Menurut dia, peningkatan peserta didik UNBK tahun ini karena peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ujian nasional 2018.
Provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), yaitu Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.
Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK, di antaranya Provinsi Aceh, Banten, Bangka Belitung, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, serta Nusa Tenggara Barat.
Sedangkan hanya dua provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), yaitu Jakarta dan Yogyakarta.
Pada penyelenggaraan UN tahun ini, ujar Totok, terdapat sekitar 22 persen peserta didik yang melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). “Saat ini, proses distribusi naskah ke provinsi dan penggandaan naskah telah mencapai 100 persen untuk jenjang SMA atau madrasah aliyah (MA) sederajat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Totok menjelaskan beberapa pokok perbedaan pelaksanaan ujian nasional tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya, soal isian singkat yang terdapat pada mata pelajaran Matematika jenjang SMA sederajat.
Selain itu, sertifikat hasil ujian nasional (SHUN) menggunakan digital signature serta biaya untuk proktor (pengawas UNBK) dan pengawas ujian di satuan pendidikan menggunakan anggaran yang dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS). [*]
Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 29 Maret 2018.
