Sinergi dan kolaborasi merupakan kunci sukses di sektor perumahan dalam mendukung pemulihan ekonomi. Hal ini mengemuka pada webinar “Geliat Pemenuhan Rumah MBR dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi”, Jumat (20/8/2021). Seminar diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2021.
Direktur Rumah Umum dan Komersial yang mewakili Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam keynote speechnya mengatakan, capaian pemerintah di sektor perumahan merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak huni, pihaknya memiliki tiga strategi, yakni mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program Sejuta Rumah, menyediakan sistem regulasi harmonis dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi, dan mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan inovatif.
Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR KM Arsyad menyoroti tentang penyediaan rumah layak huni melalui kolaborasi pemerintah, rakyat, dan gerakan rakyat. Turut menjadi perhatian di antaranya masih adanya rumah tangga yang tidak dapat mengakses rumah layak huni. “Dari data BPS Susenas Maret 2019–2020, rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak sebanyak 59,54 persen.”
Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya J Wahyu Kusumosusanto menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur, di antaranya interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Dikatakan juga, APBN harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menanggapi tantangan di sektor perumahan, Rizal Taufikurahman selaku ekonom memberikan rekomendasi, di antaranya memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak, perlu adanya arah kebijakan dalam rangka penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.
Pembiayaan perumahan
Diskusi juga menyoroti program pembiayaan perumahan yang merupakan salah satu program nyata atau road map pemerintah yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Program ini diciptakan sedemikian rupa dan terintegrasi melalui teknologi dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas, khususnya yang masuk ke dalam kategorinya dan sesuai dengan undang-undang.
Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR Agus Sulaeman menerangkan, pihaknya sedang melakukan upaya kerja sama dengan badan usaha terkait dengan penyediaan perumahan bagi MBR.
Agus juga memaparkan, selain kondisi pandemi Covid-19, tantangan lain yang dihadapi terkait bantuan pembiayaan perumahan di antaranya tingginya urbanisasi, adanya gap antara dana APBN/APBD dengan besarnya kebutuhan, akses MBR yang masih terbatas, harga lahan yang terus naik dan semakin terbatas, ketersediaan rumah bersubsidi yang belum sesuai dengan kebutuhan MBR, dan kualitas bangunan.
Terkait tantangan di tengah pandemi Covid-19, Direktur Keuangan PPDPP Arief Rahman Hakim siap menghadapi dengan beragam upaya, di antaranya melalui sistem berbasis teknologi. “Meskipun dihadapkan pada kondisi pandemi, PPDPP siap menjawab tantangan yang dihadapi karena semua pelaksanaan, penyaluran, mulai dari awal perencanaan menggunakan basis TI, dari pendaftaran MBR sampai di penyalurannya.”
Dalam rangka penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sistem tersebut juga telah terhubung dengan sejumlah unit di kementerian dan instansi terkait untuk memverifikasi kelayakan masyarakat dalam mendapatkan program FLPP tersebut. Selain masyarakat, aplikasi ini juga sangat membantu para pengembang dan pihak perbankan.
Selain menggelar diskusi daring, dalam rangka peringatan Hapernas 2021, Kementerian PUPR juga menggelar pameran rumah subsidi pada 20–31 Agustus 2021 dengan menghadirkan 400 pengembang perumahan dan 40 bank. Kunjungi pameran tersebut melalui tautan http://www.hapernas2021.com.
