Sebagai salah satu program perlindungan sosial untuk percepatan pengurangan kemiskinan, Kementerian Sosial menggelar acara Penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).
Presiden Joko Widodo yang hadir pada acara tersebut berpesan kepada para penerima PKH, yaitu para keluarga penerima manfaat (KPM), agar menggunakan dana tersebut dengan baik sesuai perencanaan kebutuhan keluarga, terutama untuk kebutuhan anak sekolah, pemenuhan gizi makanan, dan untuk kesehatan dan peningkatan kesejahteraan sosial sehingga KPM tersebut bisa cepat dapat masuk ke dalam fase graduasi dan mandiri. “Pemerintah berharap, ibu-ibu secepatnya bisa graduasi, secepatnya dapat lulus dari PKH dan berusaha secara berdikari dan sejahtera. Jadikan PKH sebuah awal untuk membuat pondasi, jika sudah siap, KPM dapat lepas dari bantuan PKH.”
Meski program ini sangat membantu keluarga prasejahtera, masyarakat diharapkan tidak terlena dan merasa senang menerima program bagi keluarga miskin ini. Untuk itu, Jokowi juga berharap, dari tahun ke tahun, jumlah graduasi semakin bertambah sehingga masyarakat Indonesia dapat sejahtera dan makmur.
PKH diharapkan mampu meningkatkan kontribusi bagi KPM untuk dapat mengakses program-program pemberdayaan, termasuk akses mendapatkan modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga diserahkan pada saat penyerahan PKH ini. Dengan demikian, masyarakat, tanpa kecuali keluarga prasejahtera, dapat terus berkembang dan semakin sejahtera.
Dengan PKH, kesulitan keluarga mendapatkan akses modal dapat diatasi melalui berbagai pendanaan. Dengan sistem yang baik, dan kerja sama dengan berbagai pihak, program ini dapat berjalan lancar dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam laporannya kepada Presiden terkait percepatan penyerapan anggaran sebagaimana arahan Presiden, Menteri Sosial RI Juliari P Batubara menyampaikan, per tanggal 17 Januari 2020 Kementerian Sosial RI telah menyalurkan bantuan sosial PKH sebesar Rp 7 triliun (24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020).
Pada tahap pertama tahun 2020 ini, provinsi Jawa Barat menerima Rp 1,1 triliun bagi 1,6 juta KPM. “Kami terus memastikan penyaluran bantuan PKH tepat waktu, hal ini tentu saja akan berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Juliari.
Juliari menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2018, yakni dari 9,66 persen menjadi 9,22 persen, dan juga diikuti dengan perbaikan rasio gini yang pada September 2019 menjadi 0,830 persen.
Bervariasi
Indeks bantuan sosial PKH pada 2020 disesuaikan dengan kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan ini diharapkan jumlah bantuan yang diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga.
Bantuan tersebut hanya diberikan kepada ibu dengan maksimal 2 kehamilan, anak usia dini maksimal dua orang, lanjut usia maksimal 1 orang, dan penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang.
Masyarakat yang masuk kategori miskin semakin merasa terbantu karena pada 2020 terdapat kenaikan indeks pada kategori ibu hamil dan anak usia dini, yang semula masing-masing menerima Rp 2,4 juta, kini menjadi Rp 3 juta. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pengurangan stunting.
Penyerahan Bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2020 tersebut dihadiri sebanyak 2.500 KPM PKH dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp 172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Dari 2.500 KPM tersebut, terdapat 344 orang KPM graduasi dalam proses penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Ini sebagai upaya agar KPM yang telah lulus dari kepesertaan PKH dapat menjadi berdikari dan sejahtera. Selain itu, pada kesempatan ini kami laporkan bahwa dari 1,6 KPM PKH di Jawa Barat, terdapat 1.280 KPM Graduasi dan yang diberikan KUR dari Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 62 KPM dengan range kredit antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 50 juta, dan yang masih dalam proses sebanyak 282 KPM,” jelas Juliari.
Dijelaskan pula, KPM PKH se-Jawa Barat yang telah mendapatkan sinergi pembiayaan BNI dengan PNM melalui Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) sebanyak 67.124 KPM. Khusus Kota Cimahi sebanyak 1.373 KPM. Hal tersebut merupakan inisiasi awal Kementerian Sosial bekerja sama dengan BNI.
Graduasi
Juliari juga menyampaikan, dari 6,8 juta KPM PKH dan BPNT yang dikelola BNI saat ini terdapat 1,3 juta KPM graduasi alamiah (KPM yang tidak lagi menerima bantuan sosial karena sudah tidak memenuhi persyaratan) dan 15 ribu KPM graduasi yang memiliki usaha. Segmen inilah yang menjadi sasaran utama KUR graduasi dengan asumsi rata-rata mendapatkan KUR sebesar Rp 20 juta. Sehingga total potensi pembiayaan sebesar Rp 375 miliar.
Di samping itu, terdapat 2.470 KUBE binaan Kemensos yang berpotensi mendapatkan KUR senilai Rp 123 miliar. Adapun 10.530 agen46/e-warong Dinsos/RPK juga berpotensi menerima KUR senilai Rp 263 miliar. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat potensi pembiayaan KUR pemberdayaan area BNI di Kemensos RI sebesar Rp 761 miliar.
“Kami akan terus mendorong agar semakin banyak KPM PKH yang graduasi dan diberikan fasilitas pinjaman lunak dari bank Himbara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Program Mekaar, dalam upaya penguatan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Maju.”
Selain dihadiri oleh para KPM, acara ini juga dihadiri oleh 145 SDM PKH perwakilan wilayah Bandung Raya dan para undangan lainnya. 145 SDM PKH tersebut merupakan bagian dari 39.846 pendamping sosial di Indonesia yang bekerja keras, memotivasi, dan mendorong KPM agar lebih mandiri dan produktif.
Dewi, salah satu KPM PKH merasakan manfaat yang diterima melalui program tersebut. Dengan modal yang didapat melalui KUR yang disalurkan melalui Bank BNI, penjual bakso ini mendapatkan modal untuk semakin mengembangkan usahanya. “Dengan KUR, modal untuk memproduksi bakso kemasan yang kami buat semakin besar sehingga kami bisa menambah jumlah produksi yang berujung pada semakin besar laba yang didapat,” ujarnya.
Senada dengan Dewi, Karmila yang memiliki usaha pakaian dapat lebih dimudahkan untuk terus mengembangkan usahanya. Pakaian yang dibuat oleh 6 orang karyawannya telah dipasarkan di sejumlah kota antara lain Purwokerto dan Malang.
Tentu, masih banyak lagi manfaat yang didapat berkat program tersebut. Dengan penyaluran tepat sasaran, diharapkan program ini memberi andil besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional.
Kementerian Sosial RI pada hari ini, Kamis (30/1) di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata meluncurkan tagline terkait Resolusi 2020. Tagline baru tersebut adalah Kementerian Sosial HADIR untuk Rakyat, di mana HADIR merupakan singkatan dari Humanis, Adaptif, Dedikatif, Inklusif, dan Responsif. [BYU]
Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 30 Januari 2020.
