Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meninjau Padat Karya Tunai (PKT) pembangunan talud jalan di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Bangunan talud jalan tersebut berfungsi sebagai penahan longsor.

“PKT di sini kata Pak Jokowi sudah bagus. Tadi Pak Jokowi nanya, berapa dibayar pekerjanya, tadi Rp 70 ribu ya. Tukangnya dibayar Rp 90 ribu sesuai UMP di sini. Dan dibayar harian setiap hari, setiap sore,” tutur Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo usai meninjau PKT di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (15/9).

Pada 2018, Desa Tambirejo mendapatkan dana desa sebesar Rp 829.597.000. Melalui hasil musyawarah desa, dengan menggunakan anggaran dana desa 2018 tahap II sebesar 50 juta, dibangunlah talud yang fungsinya menahan longsor dan memperlancar jalur air. Pengerjaannya membutuhkan waktu selama 2 minggu, dengan tenaga kerja 12 orang. Upah untuk kepala tukang sebesar Rp 100 ribu, tukang Rp 90 ribu, dan buruh sebesar Rp 70 ribu.

“Tadi saya lihat pembangunan infrastrukturnya sudah cukup bagus, agak kering sedikit karena bendungannya sedang diperbaiki, mudah-mudahan bulan depan sudah selesai,” terangnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Menteri Eko juga berpesan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi. Contohnya bikin desa wisata. Sawah jadi case country. Ke depannya ada program 100 desa dengan memberikan bantuan afirmasi Rp 150 miliar untuk 100 desa.

“Tadi saya minta pada Pak Kades dan Bupati untuk menggenjot lagi ke pemberdayaan ekonomi juga BUMDes-nya untuk meningkatkan APBDes. Nanti kita akan ada show case-show case (desa percontohan) tentunya tidak semua desa, beberapa desa kita bantu untuk percontohan sebesar Rp 1,2 miliar untuk pemberdayaan ekonomi, yang paling penting memberikan lapangan pekerjaan,” terangnya.

Dana desa pada tahun ini telah digelontorkan sebesar Rp 60 triliun tahun depan rencananya akan dinaikkan lagi menjadi Rp 73 triliun.

“Desa ini karena IPM-nya sudah membaik jadi dana desanya tetap. Kan dana desanya bagi rata, yang daerah-daerah miskin dapat sampai Rp 3,5 miliar. Tahun depan tidak mungkin jumlahnya lebih kecil dari Rp 1 miliar dan tahun ini tidak mungkin kurang dari Rp 800 juta,” jelasnya.

Saat kunjungan PKT tersebut, Mendes PDTT sempat berdialog langsung dengan para pekerjanya dan memberikan semangat, “Tetap semangat ya bu,” ujarnya menyemangati.

Bantu masyarakat

Pembangunan talud di Desa Tambirejo dilakukan untuk menahan longsor dan memperlancar aliran air. Menurut Kepala Desa Tambirejo YR Puspitanianto, pembangunan jalan talud sepanjang 115 meter dan tinggi 0,9 meter ini menggunakan anggaran dana desa 2018 tahap II dari hasil musrembang sebesar Rp 50 juta. Dengan tenaga kerja 12 orang, pengerjaan talud memakan waktu 2 minggu.

“Ini pekerja warga sini, kita memanfaatkan warga sekitar kita, jadi semua warga dengan mekanisme PKT dengan biaya Rp 70 ribu, Rp 90 ribu, dan Rp 100 ribu. Masyarakat di sini banyak buruh tani, hanya sebagai petani penggarap dan tidak punya lahan sendiri. Makanya ini ada program PKT kita arahkan ke sini biar mereka warga miskin yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan dari pekerjaan PKT dana desa di sini,” beber Puspitanianto.

Partami, seorang petani serabutan, merasa terbantu dengan adanya program PKT dari dana desa ini. “Setelah ikut kerja ini, perekonomian keluarga terbantu, untuk belanja sehari-hari bantu suami, untuk sekolah anak. Sehari dibayar Rp 70 ribu. Berangkat kerja dari pukul 7.30 sampai 3.30. Pembangunan di desa sekarang bagus, banyak bantuan buat orang miskin,” ujarnya sambil tersenyum.

Dana desa di Desa Tambirejo digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa talud, pembangunan telford, rabat beton, pembangunan saluran, pengaspalan jembatan, pembangunan gedung TK, pembangunan taman bermain anak/taman desa. [*]

Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 18 September 2018.