PT Pertamina (Persero) mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas penyerahan sertifikat tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Aset Pertamina. Sertifikat diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, para pejabat pimpinan tinggi Madya, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, tenaga ahli, dan sejumlah jajaran Kementerian ATR/BPN, serta Komisaris Pertamina Iggi H Achsien, Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi beserta manajemen Pertamina terkait.
Dengan dukungan dari Kementerian ATR/BPN, Pertamina telah berhasil melakukan peningkatan status kepemilikan tanah PT Pertamina (Persero) pada 2022 mencapai 804,5 hektar, yang sebagian besar di antaranya merupakan aset di wilayah Sumatera Utara. Dan tanah untuk pembangunan PSN di Indramayu Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah, dan Tuban Jawa Timur. Total kumulatif status aset Free & Clear mencapai 10.686,8 hektar pada 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Hadi menyampaikan sinergi dan kolaborasi antara Pertamina dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan aset dan percepatan sertifikasi aset Pertamina.
“Kami terus berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah Pertamina dan kami sudah memiliki unit layanan khusus di daerah yang akan mempercepat proses sertifikasi tanah milik Pertamina,” ujar Hadi.
Hadi mengimbau agar Pertamina dapat segera menyampaikan daftar aset yang harus segera disertifikasi, “Kakanwil Jabar, Jateng, dan Jatim akan segera koordinasi proaktif untuk mana saja lokasi yang harus segera ditindaklanjuti”.
Kemudahan
Nicke menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dalam upaya penyelamatan aset BUMN, dalam hal ini Pertamina. Digitalisasi dan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN telah memberikan kemudahan untuk Pertamina.
“Dengan beberapa terobosan yang sudah disampaikan berbagai sertifikasi aset bisa terimplementasi tahun ini, hingga permasalahan aset maupun masyarakat yang tinggal di area tersebut bisa dicarikan jalan keluar terbaik tanpa adanya friksi dengan masyarakat,” jelas Nicke.
Nicke berharap, kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus diperkuat untuk menyelesaikan seluruh pendaftaran tanah Pertamina hingga tahun 2025 serta dukungan untuk PSN yaitu Petrochemical Complex Balongan, RDMP Cilacap, dan NGRR Tuban.
Pertamina sebagai BUMN yang memiliki bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir di sektor energi memiliki cakupan bisnis dan pengelolaan aset yang sedemikian besar. Tentunya pengelolaan aset yang baik akan berdampak positif kepada kelancaran operasional perusahaan.
Dukungan dari berbagai stakeholder akan mendorong performa Pertamina dalam menjaga ketahanan energi negeri dan berkontribusi aktif pada program net zero emission tahun 2060. [*]
Baca juga:
