Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Tim Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mendorong Kesiapan Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Persiapan Transformasi Ekonomi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas dilaksanakan pada 11–16 Oktober 2020.

Dalam dialog dengan Gubernur DI Yog­ya­karta Sri Sultan Ha­­­meng­ku Buwono X di Kantor Gu­bernur DI Yogyakarta, Kamis (15/10/2020), Menteri PPN/Ke­pala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi perencanaan pem­bangunan, utamanya ter­kait bentuk dan me­kanisme Musyawarah Perencanaan Pem­ba­ngunan (Musrenbang) tingkat provinsi dan nasional. Dengan koor­dinasi erat bersama pemangku ke­pentingan daerah seperti Badan Pe­rencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kementerian PPN/Bap­penas memetakan strategi yang tepat agar rencana pembangunan dan pelaksanaannya tetap efektif dan berdampak langsung untuk masyarakat.

“Kementerian PPN/Bappenas hadir langsung di lapangan untuk memastikan perencanaan pem­ba­ngunan nasional yang dibiayai APBN itu terlaksana dengan baik, bagaimana respons publik, termasuk pemda. Kami ingin melihat sinkronisasi, terintegrasinya dan konvergensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Kami juga melihat kegiatan atau proyek yang sudah pernah berlangsung dan bagaimana hasilnya. Yogyakarta ini daerah yang sangat ditentukan oleh jasa dan jasa paling besar ditunjukkan sektor pariwisata, yaitu sebesar 10-11 persen, terganggu akibat pandemi Covid-19. Maka ke depannya, perlu upaya-upaya untuk memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan kegiatan yang dapat memberikan pengganda ekonomi yang tinggi, sambil menanti vaksin,” ujar Suharso.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan amanat RPJMN 2020–2024, fokus pem­bangunan pariwisata adalah pengem­bangan quality tourism untuk peningkatan penghasilan masyarakat dan devisa yang diciptakan dari pe­ningkatan lama tinggal dan pengeluaran rata-rata per hari per pengunjung, serta perluasan lapangan kerja baru di sektor pariwisata. Pemerintah telah menyiapkan Ren­cana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga, Pemda dan pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan di Borobudur dan sekitarnya.

“Rencana Induk ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata, meningkatkan per­­eko­nomian masyarakat lokal dari pembangunan pariwisata, dan mendorong kualitas investasi peme­rintah dan swasta di Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan. Rencana induk ini meliputi pengaturan tata ruang, peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata, pengemasan baru dalam penyelenggaraan event, peningkatan promosi pariwisata, penyiapan SDM pariwisata, peles­tarian SDA, pengembangan sosial budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tutur Suharso dalam Dialog Bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang, perwakilan PT Taman Wisata Candi Borobudur-Prambanan-Ratu Boko, Balai Konservasi Borobudur, Badan Otorita Borobudur, dan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Boro­budur di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (13/10).

Dialog dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen untuk membahas pengembangan pariwisata dan pembiayaan alternatif untuk pembangunan Jawa Tengah, Selasa (13/10).

Kunjungan kerja juga mencermati perkembangan pariwisata dan penerapan protokol kesehatan di kawasan Candi Borobudur pasca-pembukaan kembali di 25 Juni 2020. Pembukaan kembali destinasi wisata tersebut diiringi dengan kesadaran dan kepatuhan turis, masyarakat lokal, hingga pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk terus konsisten menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Pada masa pandemi ini, harus tetap produktif dengan catatan aman Covid-19. Perlu peningkatan kapasitas pelayanan rujukan di sekitar kawasan wisata Borobudur serta perluasan tracing, testing, dan treatment Covid-19 dengan pelibatan sektor swasta. Reformasi sistem kesehatan sebagai prioritas pembangunan kesehatan yang mencakup delapan area harus diselaraskan dengan rencana pembangunan kesehatan daerah,” ungkap Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko dalam Dialog dengan perwakilan RSUD Muntilan sebagai salah satu rumah sakit pendukung pariwisata.

Dari segi pembiayaan, pemerintah daerah juga perlu mempunyai rencana induk pengembangan rencana kesehatan yang mengurangi ketergantungan pada anggaran negara dan mengedepankan pembiayaan alternatif seperti blended finance dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Itu sumber-sumber pendanaan yang baru, sangat amat penting, alternatif dari sumber-sumber pembiayaan tradisional. Tetap harus ada porsi anggaran dari pemerintah daerah. Kalau nanti di tingkat nasional kita punya Sovereign Wealth Funds, mungkin di daerah bisa punya akses,” tegas Suharso.

Infrastruktur untuk pemulihan ekonomi

Akses infrastruktur pendukung tentu memegang peranan penting untuk pelaksanaan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Dalam kunjungan ini, Suharso turut meninjau peran Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai pengungkit ekonomi Kulon Progo dan DI Yogyakarta. “Ini termasuk salah satu pembangunan tercepat yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Mudah-mudahan, ini menunjukkan kita bisa melakukan pembangunan infrastruktur di tempat-tempat lain dengan kecepatan seperti ini dan dengan kualitas pekerjaan yang juga bagus,” ujar Suharso di YIA, Minggu (11/10).

Pembangunan YIA terbagi atas tiga tahap. Pada Tahap I atau opening stage pada 2019, Bandara YIA melayani 9 juta penumpang dengan pengembangan hingga 14 juta penumpang per tahun. Tahap II di 2027 mendatang, pada saat lalu lintas mencapai 14 juta per tahun, pengembangan Bandara YIA dibidik mampu melayani 20 juta penumpang. Pada Tahap III di 2036, dengan lalu lintas 20 juta penumpang, Bandara YIA akan ditingkatkan untuk mampu melayani 25 juta penumpang.

“Bandara YIA menjadi titik kumpul untuk logistik di bagian selatan karena di daerah selatan Jawa ini memerlukan aktivitas seperti ini. Kalau ada produk-produk di sini punya orientasi ekspor yang harus cepat ditangani tidak melalui kapal misalnya, bandara ini bisa mengambil logistik itu. Dengan demikian, punya implikasi untuk membangun ekonomi. Pariwisata ke depan sudah tidak lagi dalam bentuk mass tourism, turisme massal itu akan berkurang, lebih kepada quality tourism, sifatnya rombongan kecil. YIA adalah salah satu bandara yang dipersiapkan untuk itu,” ucap Suharso.

Selain YIA di DI Yogyakarta, Suharso juga turut membahas pem­bangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah bersama Bupati Batang dan Konsorsium KIT Batang, Senin (12/10). Pembangunan KIT Batang memiliki beberapa keunggulan, salah satunya lokasi yang strategis, terletak dekat dengan Tol Trans Jawa dan hanya berjarak 50 kilometer dari Bandara Ahmad Yani serta 65 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Pemerintah Kabupaten Batang juga berencana membangun kawasan yang berbatasan langsung dengan Pantai Utara Jawa tersebut dengan transit oriented development. Fungsi dan peran KIT Batang harus dirancang dengan baik agar mampu mendatangkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat punya penghasilan dan memiliki daya beli.

Suharso menekankan rencana pembangunan KIT Batang harus prospektif, tidak menggunakan pendekatan broad-spectrum atau broad-based yang terlalu melebar. KIT Batang harus dibangun sesuai konsep awal yaitu kawasan industri dengan elemen pendukung atau supporting areas seperti kawasan residensial berada di luar area agar berfungsi sebagai pengganda ekonomi.

Supporting-nya itu kalau mau dihidupkan jangan di KIT Batang, supporting-nya mestinya di luar sehingga orang di luar itu punya akses, itu yang disebut angka pengganda ekonominya karena ada kehadiran KIT Batang, maka residential business, bisnis pro­perti, hidup di sekitarnya. Tapi kalau mau dibangun tempat tinggal karyawan terbatas, ya betul, di dalam KIT Batang. Jangan sampai KIT Batang bersaing dengan otoritas daerah yang membangun zonasi kota,” tegasnya.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata (kiri) bersama Bupati Batang Wihaji di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Senin (12/10).

Sebelum rapat koordinasi di­lak­­sanakan, Deputi Bidang Pengem­bangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata ber­sama Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana J Rizal Primana dan Plt Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adininggar Widyasanti terlebih dahulu me­ngun­jungi KIT Batang untuk membahas kemajuan pengembangan berdasarkan masterplan yang tengah disusun.

“Sektor industri pengolahan saat ini berkontribusi kurang lebih 35 persen dari keseluruhan perekonomian Jawa Tengah, tertinggi jika dibandingkan sektor lainnya. Pengembangan KIT Batang diharapkan mampu menciptakan bangkitan perekonomian yang cukup besar dan memfasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke angka 6 persen per tahun dengan penciptaan lapangan pekerjaan pada tahap pertama mencapai 50 ribu tenaga kerja. Pengembangan KIT Batang juga diharapkan dapat memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu kontributor utama pertumbuhan sektor industri pengolahan nasional, meningkatkan nilai tambah perekonomian dan mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Rudy.

Pengembangan “geopark” memicu ekonomi kreatif

Saat pandemi ini, wisata alam geopark akan menjadi pemicu awal economic recovery yang menyerap tenaga kerja dan menciptakan multiplier effect bagi sektor-sektor lain. “Pengembangan Geopark Gunung Sewu menjadi UNESCO Global Geopark (UGG) terbukti memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal. PAD dari geopark di tiga kabupaten (Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan) mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 31,1 miliar pada 2015 menjadi Rp 43,8 miliar pada 2019. Ini suatu lonjakan yang cukup besar, hampir 50 persen. Selain kontribusi ekonomi, pengembangan geopark ini juga memberikan manfaat terhadap terjaganya warisan alam dan budaya, pengayaan intelektual dan edukasi, bertambah baiknya kondisi lingkungan, memperkuat identitas masyarakat yang meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki atas wilayahnya, serta memicu kebangkitan inovasi ekonomi kreatif masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto saat meninjau Geopark Gunung Sewu, Rabu (14/10).

Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas juga sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Geopark untuk mengintegrasikan pengembangan geopark terhadap tujuan TPB/SDGs. Pengembangan geopark berkontribusi pada pencapaian 10 dari 17 tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). “Geopark Gunung Sewu yang kita lihat ini baru saja mendapatkan validasi UGG untuk masa empat tahun ke depan. Ini merupakan prestasi karena untuk mendapatkan status UNESCO saja susah, apalagi mempertahankannya. Di Indonesia, kita punya 19 geopark yang kelasnya nasional, lima di antaranya mendapatkan status UGG, termasuk Geopark Gunung Sewu ini. Patut kita syukuri karena Gunung Sewu ini unik, mencakup tiga kabupaten kota dan di tiga provinsi, tentunya sulit untuk mengelolanya, tapi berkat kerja sama multipihak, kita bisa mencapai prestasi ini,” jelas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga (kiri) menyerahkan piagam UNESCO Global Geopark (UGG) kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di Geopark Ngingrong, Rabu (14/10).

Di sela kunjungan ke Geopark Gunung Sewu, rombongan Kemen­terian PPN/Bappenas juga meninjau Geosite lembah Ngingrong, Geosite Baron-Kukup-Krakal, pembangunan amenitas yang didukung DAK fisik pariwisata di Pantai Krakal, Baron Technopark, serta Geosite Gunung Api Purba Nglanggeran dengan inovasi produk cokelat yang berhasil menyabet penghargaan ASEAN Community Based Tourism Award (2016) dan sejumlah penghargaan lainnya.

Pembangunan manusia, masyarakat, dan budaya

Tak hanya sektor kesehatan, ekonomi, pariwisata dan infrastruktur, pembangunan manusia dan budaya juga menjadi fokus kunjungan kerja. Sebagai pembina jabatan fungsional perencana di seluruh tanah air, Kementerian PPN/Bappenas mem­biayai program pendidikan afirmasi bagi PNS Perencana dari enam provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tengara Timur, serta Kalimantan Utara untuk meningkatkan kualitas perencana pembangunan Indonesia.

“Kita minta agar mereka yang mendapatkan kesempatan ini bisa membuat konvergensi perencanaan mulai di tingkat lokal, provinsi, sampai nasional. Mempunyai perspektif dan pengetahuan yang sama, itulah yang kita harapkan mengingat menyusun sebuah perencanaan itu jauh lebih penting dari eksekusinya. Jadi, kalau kita mendesain sebuah rancangan yang baik, jelas apa yang disasar dan terukur dengan tepat, menurut saya pekerjaan sudah bisa 50 persen kita capai,” imbuh Suharso saat memimpin Focus Group Discussion virtual dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Sriwijaya Palembang, serta Universitas Brawijaya Malang, Kamis (15/10).

Tak hanya bagi PNS, peningkatan kapasitas masyarakat yang diwakili pelaku UMKM sebagai salah satu pihak penting dalam pemulihan ekonomi juga menjadi sorotan. “UMKM ini merupakan salah satu sektor pengungkit utama di masa pandemi Covid-19 ini, terutama untuk berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian Indonesia. Dalam pengembangannya, Bappenas mengharapkan pelaku UMKM untuk semakin memanfaatkan teknologi digital sebagai langkah adaptasi terha­dap perubahan lingkungan usaha, sesuai imbauan pemerintah untuk memaksimalkan transaksi di marketplace dan pembayaran nontunai untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,” ucap Suharso saat berdialog dengan para perajin bambu di Sentra Kerajinan Bambu Dusun Cakran, Desa Wisata Kebonsari, Magelang, Jawa Tengah, Senin (12/10).

Selain kunjungan ke sentra ter­sebut, Suharso juga menyambangi alternatif destinasi wisata lainnya, yakni Museum Manusia Purba Sangiran. Ia menekankan pentingnya Rencana Induk Pengembangan Kawasan Situs Sangiran agar mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai Situs Sangiran sebagai salah satu warisan dunia yang memiliki banyak ilmu pengetahuan di dalamnya. Berbagai pengembangan dilakukan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, yang dibagi ke dalam beberapa kluster. Pertama, menyelesaikan museum sebagai sen­tra informasi di Kluster Krikilan pada 2011. Kedua, Museum Kluster Dayu yang selesai dibangun pada 2012. Ketiga, Kluster Bukuran dan Museum Manyarejo sebagai museum pendukung Kluster Bukuran yang selesai pembangunannya di 2013. Pada 2014, pembangunan Kluster Ngebung juga telah dirampungkan. Perencanaan pem­bangunan sangat penting untuk memastikan masyarakat setempat men­­dapat manfaat terbanyak dari segala pembangunan yang dilaksanakan. “Transformasi ekonomi tadi adalah bagaimana ekonomi lokal berkembang secara inklusif dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki dengan dukungan dari berbagai pihak. Di sinilah peran kami sebagai clearing house untuk merumuskan strategi pem­bangunan demi mewujudkan tujuan tersebut,” pungkas Suharso. [*]

Kompas Adv
Advertising division of Kompas Daily Newspaper, the largest national newspaper in Indonesia. All content are published in printed newspaper.

Leave a Response