Semarang (17/8/2019), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyepakati peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas pembangunan tahun 2020.
Kesepakatan ini tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan para pimpinan DPRD Jawa Tengah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jumat (16/8).
Ganjar mengatakan, peningkatan kapasitas SDM salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan menengah gratis di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini rencananya akan dijalankan pada 2020 dan membutuhkan anggaran hingga Rp 4,4 triliun.
Selain poin tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berkomitmen mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan usaha baru dan meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha ekonomi kerakyatan, dengan tetap mengusahakan keberlanjutan lingkungan hidup dan kewaspadaan pada risiko bencana.
Untuk melaksanakan dan mencapai target tersebut, imbuh Ganjar, dibutuhkan kerja keras, ikhlas, dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif. “Ini menjadi komitmen kita bersama sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari.”
Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi menyatakan pihaknya siap mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2020. “Kami siap menyumbangkan pokok-pokok pikiran kami dalam penyusunan RAPBD tahun 2020.”
Pidato kenegaraan
Pasca-penandatanganan nota kesepakatan KUA–PPAS Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020, gubernur, para pimpinan, dan anggota dewan menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia yang disiarkan langsung dari Gedung Nusantara MPR, DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh masyarakat agar mewaspadai ketidakpastian ekonomi global dan kewaspadaan terhadap potensi dan risiko bencana, mengingat Indonesia berada di kawasan ring of fire. Untuk itu, Presiden meminta seluruh aparat pemerintahan agar memitigasi risiko bencana dengan baik dalam setiap pembangunan infrastruktur.
“Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko,” kata Presiden.
Presiden juga meminta agar dunia pendidikan mulai berbenah secara besar-besaran untuk menghadapi perubahan, persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang. Kualitas SDM harus ditingkatkan, baik dari segi kemampuan maupun karakter.
“Kita butuh SDM yang kompetitif dalam menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menguasai the emerging skills yang mampu mengisi the emerging jobs dan mampu membangun the emerging business. Kita juga butuh SDM unggul yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat, berhati Indonesia, dan berideologi Pancasila,” tegas Presiden.
Tata kelola pemerintahan yang selama ini masih berkutat pada prosedur yang panjang dan ketat tak lepas dari sorotan presiden. Menurut Presiden, tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, berorientasi pada hasil dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Melindungi kepentingan masyarakat juga harus tecermin dari regulasi yang dihasilkan para penyelenggara pemerintahan. Presiden menegaskan, regulasi harus melindungi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Untuk itu, Presiden meminta agar ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan diubah. Kinerja tidak lagi diukur dari seberapa banyak UU, PP, permen, ataupun perda yang dihasilkan, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, negara, dan bangsa bisa dilindungi.
“Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri, padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita. Hal ini juga relevan untuk legislatif,” ujar Presiden.
Efisiensi
Ganjar menyambut baik amanat yang disampaikan Presiden. Sebagai pemangku kepentingan daerah pihaknya siap untuk menjalankan amanat Presiden.
Ganjar juga menyatakan pihaknya akan mempertahankan dan meningkatkan efisiensi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.
“Dengan sistem administrasi kepemerintahan berbasis elektronik, kita berhasil melakukan efisiensi kegiatan, pengerjaan, dan sistem pelaporan, hingga menghemat anggaran sampai Rp 1,2 triliun. Jadi, anggaran yang ada itu tidak terpakai pada kegiatan yang sebenarnya bisa dikurangi. Tahun ini, Jawa Tengah menjadi lembaga yang paling efisien di antara lembaga pemerintahan lainnya, termasuk kementerian,” ujar Ganjar.
Ganjar berharap calon legislatif yang akan segera dilantik nantinya memiliki gambaran yang sama dengan pemerintah dalam membangun Jawa Tengah. “Kalau kita dan DPRD punya gambaran (visi) yang sama, sama-sama mau efisien dan cepat, insyaallah semua (pembangunan) akan terlaksana dengan baik.”
Informasi dan kegiatan seputar DPRD Jawa Tengah bisa diakses di https://dprd.jatengprov.go.id, http://waduldewan.dprd.jatengprov.go.id, http://easpirasi.dprd.jatengprov.go.id, http://elibrary.dprd.jatengprov.go.id. Ikuti juga akun media sosial DPRD Jawa Tengah Twitter dprdjatengprov, Instagram dprdjatengprovinsi, Facebook DPRDJATENG, Youtube DPRD Jateng. [ADV/LAU]
Foto Utama : Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi menandatangani nota kesepakatan KUA – PPAS Jawa Tengah tahun anggaran 2020, disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan para anggota dewan.
