Sejak dilantik pada 17 Oktober 2022 lalu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bergerak cepat menata Kota Jakarta dari segala aspek. Hal ini sejalan dengan penetapan cita provinsi, yaitu “Sukses Jakarta untuk Indonesia”. Sebagai implementasi dari cita tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, yakni “Transformasi Jakarta sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia”.
Untuk menangani banjir, Pj Gubernur Heru mempercepat pembangunan Sodetan CIliwung untuk mengalirkan 60 meter kubik per detik debit air dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang di Jakarta Timur, serta normalisasi Sungai Ciliwung yang juga terus dikerjakan. Sementara itu, upaya penanganan banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta dengan membangun tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A, serta pembangunan dan peningkatan sistem polder (pembangunan pompa, pintu air, waduk, dan prasarana lainnya).
Menurut pemerhati kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio, Jakarta harus ditangani secara spesial terkait masalah banjir. “Sejak zaman pendudukan Belanda, Jakarta memang sudah sering banjir. Oleh karena itu, Belanda membangun kanal-kanal untuk membagi aliran air hujan. Saat ini, untuk mengatasi banjir, dibutuhkan perencanaan tata kota yang matang dan disiplin dalam penerapannya,” terang Agus.
Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan, Pemprov DKI mengembangkan jaringan integrasi transportasi publik, mulai dari percepatan MRT Fase 2A (Bundaran HI–Kota), MRT Fase 2B (Kota–Ancol), MRT Fase 3 East West (Cikarang– Jakarta–Balaraja), LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome–Manggarai); penambahan jalur Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan penerapan tarif disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi yang tidak lolos uji emisi.
Heru Budi juga berupaya mengendalikan inflasi daerah selama setahun ini. Hasilnya, laju inflasi tahunan DKI Jakarta pada Agustus 2023 (yoy) sebesar 2,93 persen, lebih rendah daripada laju inflasi nasional yang mencapai 3,27 persen. Berkat keberhasilan ini, Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023, berupa insentif fiskal sebesar lebih dari Rp 10 miliar yang dialokasikan untuk subsidi pangan murah. Capaian ini membuat Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik kategori Jawa dan Bali yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Di samping itu, Heru pun bergerak cepat menata kawasan yang kurang terawat dengan menambah ruang terbuka hijau, untuk memperbaiki kualitas udara dan memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya, penataan kawasan unggulan berbasis kelurahan. Program ini menargetkan setiap kelurahan menata satu lokasi yang selama ini kurang terawat sehingga dalam satu tahun tercipta seribu area hijau baru di Jakarta. Hingga saat ini, terdapat 267 lokasi yang telah ditata rapi di seluruh kelurahan di Jakarta.
Pengamat kebijakan publik GMT Institute Jakarta Agustinus Tamtara Putra menilai, Pemprov DKI Jakarta sudah berupaya dan mempunyai terobosan taktis yang saat ini sedang diimplementasikan sebagaimana bisa disaksikan di seantero Jakarta. Namun, yang juga tidak kalah penting adalah upaya-upaya individu, keluarga, RT/RW, dan kelurahan sebagai lingkup-lingkup kecil penyokong, sekaligus ujung tombak yang juga berkewajiban untuk membuat kota semakin hijau dan nyaman.
“Usaha Pemprov DKI merevitalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), memanfaatkan ruang kosong, mengimbau perusahaan-perusahaan untuk ‘lebih hijau’, kiranya perlu didukung dengan gerakan komunal basis yang juga ramah lingkungan. Kerja sama ini akan berdampak baik secara ekologis kepada Jakarta. Semoga (Pj Gubernur) terus semangat dan pantang menyerah dalam membuat Jakarta semakin nyaman,” kata Agustinus, Senin (16/10/2023).
Penurunan stunting
Selain memanfaatkan lahan-lahan kosong dan terbengkalai di Jakarta dengan gerakan Jumat Menanam, Heru Budi Hartono juga menggerakkan program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.
Program tersebut melibatkan sinergi antara berbagai sektor pemerintah, lembaga swasta, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat. Target sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD), angka tengkes (stunting) dapat ditekan menjadi di bawah 13,7 persen pada 2024 dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada akhir 2024.
“Program percepatan penurunan stunting melalui integrasi data sasaran menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor dan tingkat, dari pemerintah pusat hingga masyarakat, dengan tujuan utama untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak,” tegas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati.
Komitmen penuh dan kerja sama dengan berbagai pihak yang digagas oleh Pj Gubernur Heru mampu mengantarkan Jakarta menuju kota global yang dicita-citakan setelah tak lagi menjadi ibu kota.
