Dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 yang dihelat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Musrenbangnas 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 bertema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Dalam Pembukaan Musrenbangnas 2021 yang dilaksanakan secara daring dan luring dari Istana Merdeka dan Kementerian PPN/Bappenas, Presiden RI Joko Widodo menegaskan tiga hal yang menjadi pembelajaran bagi perencanaan pembangunan nasional di tengah pandemi Covid-19, yakni siap untuk lakukan perubahan secara cepat, sinergi kekuatan bangsa untuk memecahkan masalah, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Presiden juga mengamanatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi harus inklusif, harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah Sustainable Development Goals. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah atau desa dan kota,” tutur Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (4/5/2021).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya mewujudkan 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi, tahun bangkitnya Indonesia dari pandemi sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.
“Kita perlu mempercepat vaksinasi Covid-19 menuju herd immunity, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan melakukan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kondisi kesehatan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Suharso yang mendampingi Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
Sebagai RKP tahun ketiga dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, RKP 2022 dijabarkan melalui sepuluh strategi pembangunan. Pertama, meningkatkan nilai tambah sektor industri. Kedua, mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Keempat, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap ekonomi nasional. Kelima, meningkatkan pemerataan infrastruktur. Keenam, meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital. Ketujuh, meningkatkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca. Kedelapan, memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19. Kesembilan, mempercepat reformasi perlindungan sosial. Kesepuluh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan inovasi.
Untuk memastikan implementasi amanat Presiden Jokowi yakni “making delivered”, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan peran sebagai clearing house dalam pelaksanaan major project Prioritas Nasional (PN) RKP 2022 dengan menetapkan sejumlah prioritas, yakni Kawasan Industri dan Smelter, Peningkatan Peran UMKM, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Food Estate, dan Destinasi Wisata dalam PN 1; major project di Wilayah Papua dan pembangunan Ibu Kota Negara dalam PN 2; Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Sistem Kesehatan Nasional, serta Reformasi Pendidikan Keterampilan dalam PN 3; Jaringan Utama Pelabuhan Terpadu serta Transformasi Digital dalam PN 5; juga Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dalam PN 6. “Pelaksanaan Musrenbangnas ini sangat penting sebagai upaya untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 yang responsif dan mampu menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi,” ungkap Suharso.
RKP 2022 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,4–6,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5–6,2 persen, Tingkat Kemiskinan 8,5–9,0 persen, Rasio Gini 0,376–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,44–73,48, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8–27,1 persen, Nilai Tukar Petani 102–104, dan Nilai Tukar Nelayan 102–105. Suharso menekankan, untuk mencapai sasaran tersebut, transformasi ekonomi pada 2022 harus dilaksanakan secara inklusif dan terpadu, salah satunya dengan meningkatkan daya beli dan usaha. Selain itu, transformasi ekonomi juga didukung dengan diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur, serta kualitas layanan digital.
Dalam agenda tahunan Kementerian PPN/Bappenas yang juga dihadiri Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut, Suharso juga menggarisbawahi kebutuhan negara untuk meraih pertumbuhan rata-rata sebesar 6 persen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan lepas dari middle income trap sebelum 2045.
“Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut, tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, tetapi juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang. Transformasi Ekonomi ini dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu mengubah struktur perekonomian dari lower productivity to higher productivity sectors dan meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor,” ujar Suharso.
Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia
Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan enam strategi besar dalam Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia pasca Covid-19, yang menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) sebagai instrumen utama. Keenam strategi ini merupakan “game changer” untuk menuju Indonesia Maju Sebelum 2045. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyelesaikan rancangan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia yang diharapkan akan selesai pada tahun ini.
“Dalam RKP 2022, paling penting adalah pemulihan ekonomi dan diharapkan berlandaskan pada dua pilar utama. Pertama, pemulihan daya beli dan usaha yang dipengaruhi bagaimana Indonesia bisa mengatasi Covid-19. Kedua, pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga dan mempercepat pembangunan infrastruktur padat karya,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam sesi diskusi selepas arahan Presiden dan para menteri.
Disusun dengan keselarasan prinsip green recovery dan green economy yang inklusif dan berkelanjutan sesuai TPB/SDGs, Transformasi Ekonomi Indonesia mengusung enam strategi utama, yakni Strategi 1: Sumber Daya Manusia Berdaya Saing, meliputi sistem kesehatan, pendidikan, riset dan inovasi; Strategi 2: Produktivitas Sektor Ekonomi, mencakup industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian; Strategi 3: Ekonomi Hijau, meliputi ekonomi rendah karbon, blue economy, dan transisi energi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, membuka kesempatan kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca; Strategi 4: Transformasi Digital, terdiri atas infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler; Strategi 5: Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah; dan Strategi 6: Integrasi Ekonomi Domestik, meliputi economic powerhouse dengan fokus pada infrastruktur konektivitas serta domestic value chain.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menambahkan, strategi pembangunan sektor kesehatan akan selalu berjalan beriringan dengan upaya pemulihan sektor ekonomi. Ada delapan area kunci reformasi sistem kesehatan, yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. “Kita berharap tahun 2022 sebagai tahun pertama kita lepas dari pandemi dan memantapkan pemulihan ekonomi. Tren penurunan kasus Covid-19 yang saat ini terjadi, sudah melandai sejak Februari 2021 dan terus berlanjut, ini menjadi kunci mewujudkan tahun 2022 sebagai tahun bangkit dari pandemi sekaligus fondasi menuju Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi,” urai Subandi.
Penghargaan Pembangunan Daerah 2021
Dalam Musrenbangnas 2021 yang juga dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur seluruh Indonesia, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta gubernur dan bupati/wali kota, Kementerian PPN/Bappenas menganugerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021, anugerah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas, mencapai target-target pembangunan daerah, dan berinovasi guna mengatasi masalah pembangunan di daerah. PPD 2021 diberikan kepada pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni provinsi, kabupaten, dan kota.
Untuk Peraih PPD 2021 Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik di Tingkat Provinsi, predikat terbaik pertama diraih Sumatra Barat, predikat terbaik kedua diraih Jawa Barat, sementara predikat terbaik ketiga diraih Bengkulu. Untuk kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik di Tingkat Kabupaten, predikat pertama diraih Kabupaten Bangka, predikat terbaik kedua diraih Kabupaten Banggai, dan predikat terbaik ketiga diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara itu, untuk kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik di tingkat Kota, predikat terbaik pertama diraih Kota Semarang, predikat terbaik kedua diraih Kota Padang, dan predikat terbaik ketiga diraih Kota Bandung.
Pengumuman pemenang PPD 2021 disaksikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui siaran langsung Musrenbangnas 2021. Selain PPD 2021, Kementerian PPN/Bappenas menganugerahkan Penghargaan Khusus Daerah di Bidang Inovasi Pembiayaan Alternatif Skema KPBU untuk Kota Pekanbaru serta Penghargaan Khusus Daerah di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon untuk Provinsi Bali.
“Sebagai rangkaian penyusunan RKP tahun 2022, dapat kami laporkan bahwa telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 23–24 Februari 2021, yang dihadiri oleh Gubernur seluruh Indonesia dan seluruh Kepala Bappeda Provinsi. Pada Rapat Koordinasi tersebut, para Gubernur menyampaikan usulan proyek prioritas daerah yang mendukung pelaksanaan major projects. Usulan tersebut kemudian dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) pada tanggal 1 hingga 10 Maret 2021 yang melibatkan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian dan Lembaga terkait, serta Bappeda Provinsi,” ungkap Menteri Suharso.
Pasca pelaksanaan Rakortekrenbang, Pemerintah Provinsi membahas kembali usulan-usulan tersebut dalam Musrenbang Provinsi, serta melengkapi kembali aspek kesiapan dan kelayakan proyek, untuk kemudian dibahas kembali dalam Musrenbangnas ini. Dalam Musrenbangnas 2021, pembahasan usulan tersebut dilaksanakan bersama-sama yang melibatkan Bappenas, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dengan mekanisme persidangan online per provinsi yang diselenggarakan pada 3–10 Mei 2021. [*]
