Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajak masyarakat turut menjaga ruang digital agar bebas dari penyebaran informasi tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Imbauan tersebut disampaikan Menkominfo mengingat Indonesia memasuki tahun politik atau pemilu serentak pada 2024. Menkominfo mengakui jika pemilu berpotensi membuka celah terjadinya polarisasi di masyarakat. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Kominfo harus memastikan akselerasi transformasi digital dilakukan secara sungguh-sungguh, serius, dan berpihak kepada masyarakat.
Bahkan, kata Johnny, insentif fiskal begitu besar digunakan untuk menjamin penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan digital yang luas dan merata di seluruh wilayah. “Perlu tanggung jawab yang besar. Di sinilah pentingnya kesadaran kita dalam memanfaatkan dan menggunakan ruang digital,” ujarnya Senin (10/10/2022).
Oleh karena itu, Johnny mengajak semua pihak, mulai dari masyarakat, insan pers, hingga pemimpin partai politik memanfaatkan ruang digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Hal ini untuk semakin meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, khususnya jelang pemilu serentak 2024.
“Saat ini waktunya kita untuk memanfaatkan ruang digital guna peningkatan demokrasi Indonesia, kualitas ekspresi kebebasan berpendapat serta meningkatkan kualitas pemilihan umum atau pesta demokrasi kita dengan bertanggung jawab,” ujarnya.
Johnny juga menegaskan jika pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat di ruang publik, termasuk ruang digital sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
“Namun, sekali lagi saya tegaskan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan malah memecah belah,” katanya.
Dengan pengguna internet Indonesia yang mencapai lebih dari 202 juta orang, kemudian persebaran infrastruktur telekomunikasi serta digitalisasi yang luas, ekspresi kebebasan ruang digital harus dijaga. “Kita punya pengalaman pada saat pemilu sebelumnya, baik pilpres 2019 maupun pilkada, terjadi polarisasi yang besar, terjadi pembelahan masyarakat dengan menggunakan ruang digital. Tentu ini tidak ingin kita ulangi lagi,” ungkapnya.
Kesadaran pribadi
Menurut Menkominfo, meski pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus memberi atensi-atensi penggunaan ruang digital yang sehat, yang paling penting adalah kesadaran dari diri pribadi. Kebebasan dan kecerdasan menggunakan ruang digital itu dikatakannya bukan doktrin, melainkan sifatnya kesadaran masing-masing pribadi.
Johnny pun mengakui jika potensi polarisasi masih sangat besar. Hal ini karena pilpres secara langsung dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, dan pilkada. “Kita tentu tidak menginginkan ruang digital dipenuhi konten-konten negatif dan problematik bernuansa post truth karena kita tak menghendaki masyarakat terbelah.”
Oleh karena itu, Johnny meminta seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kondisi politik nasional tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara yang terbilang positif, ketika banyak negara sedang mengalami resesi.
Situasi dunia, lanjut Menkominfo, tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Pandemi masih mengancam meskipun telah jauh mereda. Kemudian perang juga masih berkecamuk di beberapa negara yang secara umum membuat perekonomian terganggu. Di Argentina, misalnya, kondisi tersebut menjadikan inflasi sudah hampir menyentuh 100 persen.
“Di Indonesia, inflasi masih di bawah 6 persen. Begitu terkendali dan baik. Di saat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan, Indonesia masih bertumbuh 5 persen. Sangat bagus. Ini harus kita jaga bersama walau saat bersamaan pula, kita harus menjaga soliditas nasional kita sebagai bangsa. Ini harus terjaga dengan baik,” pinta Menkominfo.
Menkominfo juga mengingatkan kembali adanya sejumlah regulasi yang mengatur ruang digital. Regulasi yang melarang mengunggah konten-konten melanggar ketentuan perundang-undangan dan meresahkan, serta berpotensi mengganggu ketertiban umum. [*]
