Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A Halim Iskandar menemukan 150 desa di Indonesia memiliki pendapatan asli (PADes) masing-masing di atas Rp 1 miliar. Yang terbanyak 78 desa di Jawa Tengah. Di dalamnya, paling banyak 23 desa di Grobogan, 15 desa di Cilacap, 10 desa di Boyolali, dan 9 desa di Kudus.
“Kami sedang menyusun regulasi agar lebih mudah lagi memberdayakan desa-desa mencapai PADEs yang tinggi. Intinya, agar PADes yang tinggi itu digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga desa,” ujarnya, Kamis (25/5/2023).
Di lapangan telah ditugaskan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Ivanovich Agusta ke Grobogan, Jawa Tengah. Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada tahun 2023 mencatatkan APB Desa Rp 4.084.732.000. Dana desa yang diterima Rp 1.070.162.000 dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 980.000.000.
“Yang menarik, sebesar Rp 1.632.200.000 berasal dari pendapatan asli desa. Ini menunjukkan kapasitas desa yang tinggi dalam menggali potensi ekonomi lokal,” ujar Ivanovich.
Kepala Desa Ngraji Yahmo menuturkan, “PADes diperoleh dari hasil lelang tanah kas desa. Ada 66 hektar lebih lahan yang disewakan. Hasil lelang berbeda-beda tergantung pada kesuburan lahan, sekitar Rp 15 juta per hektar. Ini turun dari tahun lalu sebesar Rp 30 juta per hektar. Jadi, kegagalan panen karena hama dan penyebab lain itu tidak hanya berpengaruh ke petani, tetapi juga ke desa.”
Yahmo menjelaskan, penggunaan pendapatan asli desa seluruhnya diputuskan dalam musyawarah desa (musdes). Di Desa Ngranji musyawarah desa senantiasa berlangsung seru, saling debat antartokoh masyarakat. Itulah sebabnya, hasil musdes selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pada tahun 2022, PADes digunakan untuk membangun kios desa. Ini menggunakan sebagian tanah kas desa yang berada persis di pinggir jalan. Warung-warung yang semula tidak memberikan pemasukan ke APBDes, setelah kini menyewa 34 kios-kios itu, lalu memberikan pendapatan tambahan sebesar Rp 208.000 per kios per bulan. Jauh lebih tinggi dibandingkan hasil sewa lahan yang berkisar Rp 10 juta per hektar per bulan” tambah Yahmo.
Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas PMD Grobogan Yuwono Joko menjelaskan, ”Pemda mendukung hasil musdes Desa Ngranji. Bersama-sama aparat desa, kami mulai dari menyusun anggaran dan detail pekerjaan bersama Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, mengusulkan perubahan peruntukan lahan sawah menjadi pertokoan ke Kementerian ATR/BPN serta menyiapkan peraturan desa sesuai hasil musdes. Setelah semua aturan terpenuhi, barulah kios dibangun.”
Menurut Sekretaris Dinas PMD Grobogan Heru, tantangan saat ini adalah peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa untuk mengelola unit usaha yang produktif di desa-desa.
“Dari 273 desa di Grobogan, baru 4 desa memiliki BUM Desa kategori maju, sementara 7 BUM Desa kategori berkembang. Masih ada 166 BUM Desa yang baru masuk kategori baru tumbuh” ujar Heru.
Pendamping Desa Kecamatan Purwodadi Nus Aisyah menegaskan, “Tantangan desa-desa yang memiliki pendapatan asli desa di atas Rp 1 miliar, yaitu memiliki potensi ekonomi yang beragam dan tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas pengurus BUM Desa yang tinggi pula agar mampu mengelola potensi ekonomi itu. Kami masih terus meningkatkan kapasitas para pengurus BUM Desa di Grobogan.”
Baca juga:
Kemendesa PDTT Fasilitasi Paten dan Pemasaran Teknologi Tepat Guna Nusantara
