Kementerian

Melaksanakan Mandat Presiden

Presiden Joko Widodo (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) saat upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Per 28 Desember, Kementerian Sosial telah merealisasikan anggaran PEN sebesar 98,54 persen.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Tri Rismaharini menjadi nakhoda baru di Kementerian Sosial (Kemensos). Dilantik pada Rabu (23/12/2020), mantan Wali Kota Surabaya itu resmi menjabat Menteri Sosial RI.

Dalam sambutannya pertama kali di hadapan pejabat Kemensos, Risma mengungkapkan ada dua arahan Presiden kepa­da dirinya. Yakni untuk menuntaskan penyaluran bantuan sosial, baik pada akhir tahun maupun awal tahun 2021, dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Akselerasi penyaluran anggaran penting untuk menggerakkan perekonomian. Ke­­mu­­dian pe­mutakhiran DTKS penting juga untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Risma. Realisasi anggaran juga terus diakselerasi, dengan tujuan berikutnya agar bantuan segera diterima masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Meskipun anggaran Kemensos berada pada posisi kedua terbesar di antara 85 kementerian dan lembaga, realisasi anggaran Kemensos secara konsisten berada pada posisi atas.

Realisasi tertinggi

Per tanggal 28 Desember 2020, dari anggaran Rp 134,119 triliun realisasi mencapai Rp 131,054 (97,71 persen). Dengan demikian, Kemensos mencapai realisasi tertinggi dari 5 kementerian dengan anggaran terbesar.

Capaian tersebut mencerminkan tingkat realisasi anggaran yang juga tinggi di setiap pos belanja. Per tanggal 27 Desember 2020, tercatat realisasi anggaran pos pegawai sebesar 88,17 persen, pos belanja barang sebesar 95,82 persen, belanja modal sebesar 94,08 persen, dan belanja bansos sebesar 97,71 persen.

Tingginya realisasi anggaran menunjukkan besarnya kontribusi Kemensos dalam meng­gerakkan perekonomian. Selain itu, kontribusi besar dan signifikan terlihat dari tingginya realisasi anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Realisasi anggaran Kemensos dalam PEN, dari Rp 127,208 triliun, realisasi mencapai 98,54 persen per 28 Desember 2020. Secara lebih rinci, dari enam program bansos dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam PEN menunjukkan realisasi yang menggembirakan dan signifikan.

Sebanyak 3 program bansos sudah disalurkan sebanyak 100 persen, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp 36,7 triliun, Bansos Beras (BSB) dengan anggaran Rp 4,5 triliun, dan Bansos Tunai untuk KPM BPNT non PKH dengan anggaran Rp 4,5 triliun.

Adapun 3 bansos lainnya menunjukkan realisasi mencapai di atas 97 persen, per 28 Desember 2020. Yakni untuk Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp 6,4 triliun dengan realisasi sebesar 98,49 persen, Bansos Tunai (BST) dengan anggaran Rp 32,4 triliun realisasi sebesar 97,55 persen, dan Kartu Sembako/BPNT dengan aggaran Rp 42,5 triliun realisasi sebesar 97,59 persen.

Sumber anggaran Kemensos dalam menangani pandemi Covid-19 adalah dari refocusing dan realokasi APBN Kemensos TA 2020. Kemudian mendapat tambahan anggaran beberapa kali untuk perluasan bansos program perlindungan sosial yang telah berjalan selama ini, maupun bansos khusus Covid-19, sehingga anggaran Kemensos terus meningkat.

Anggaran Kemensos TA 2020 semula Rp 62,76 triliun, mengalami penambahan menjadi Rp 104,4 triliun, kemudian bertambah menjadi Rp 124,76 triliun. Selain itu, kembali mendapat penambahan, menjadi Rp 134,008 triliun.

Gerakkan perekonomian

Sesuai harapan Presiden, realisasi tinggi anggaran ini diharapkan menggerakkan roda perekonomian karena bansos bisa menopang belanja atau konsumsi rumah tangga pada masa krisis. Terutama bansos tunai, dananya langsung diterima oleh KPM dan langsung dibelanjakan ke warung-warung terdekat.

Bansos sembako juga memiliki efek yang kurang lebih sama. Sesuai arahan Presiden, Kemensos bekerja sama dengan usaha kecil menengah (UKM) setempat sehingga bahan pangan dipasok dari mitra lokal.

Ini memicu efek ikutan (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Dalam kondisi pandemi, ketika semua sektor terpukul, kekuatan fiskal negara menjadi harapan terakhir untuk menjadi pengungkit. Hal ini dapat disaksikan di Kabupaten Kulon Progo dan beberapa daerah lain, KPM membelanjakan bansos di penyedia barang di lokasi mereka tinggal yang komoditas disediakan oleh pemasok lokal. Jadi, ada home industry yang menyediakan berbagai bahan kebutuhan masyarakat setempat, makanan, minuman, jajanan, dan sebagainya.

Untuk mendukung pelaksanaan program jaring pengaman sosial, anggaran Kemensos terus mengalami penambahan sejalan dengan tugas dari Presiden Joko Widodo, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat terdampak.

Meskipun dengan anggaran tinggi, kinerja anggaran Kemensos bisa dikatakan amat memuaskan, sebagaimana dijelaskan di atas. Tingginya realisasi anggaran Kemensos sejalan arahan Presiden Joko Widodo, pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pertengahan November lalu.

Saat itu, Presiden menginstruksikan agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan. Tujuannya, belanja APBN bisa memicu per­tum­buhan ekonomi seawal mungkin. Kepada Kemensos, Presiden juga memberi arahan agar bantuan sosial segera disalurkan kepada penerima manfaat pada awal Januari 2021.

“Agar belanja masyarakat meningkat dan konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” kata Presiden. Kemensos siap menindaklanjuti arahan Presiden.

Penanganan dampak pandemi salah satunya dilakukan Kemensos melalui bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dua bansos ini bisa didorong agar pada awal tahun bantuan sudah tersalur ke penerima manfaat.

Dilanjutkan

Pada tahun 2021, Kemensos memastikan pelaksanaan berbagai program di Kemensos berjalan sesuai rencana. Selain program bantuan sosial, program rutin Kemensos baik di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, bidang jaminan dan perlindungan sosial, serta bidang pendidikan dan penelitian, berjalan sesuai rencana.

Untuk program bansos, ada tiga program yang masih dilanjutkan. “Tahun 2021, Kemensos melanjutkan tiga jenis bansos, yakni bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bansos Tunai (BST),” ungkap Mensos.

Tahun 2021, PKH menjangkau target 10 juta KPM dengan anggaran Rp 30,409 triliun, BPNT/Kartu Sembako menjangkau target 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp 44,709 triliun, dan BST menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp 12 triliun.

Terkait arahan Presiden untuk menye­gerakan realisasi anggaran di awal tahun 2021, Kemensos akan menindaklanjutinya. “Kami segera realisasikan tiga bansos di atas pada awal tahun. Yakni PKH, BPNT/Program Sembako, dan BST. Kemudian juga pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Mensos.

Khusus untuk BST, akan berjalan selama 4 bulan yakni Januari–April 2021. “Karena dipertimbangkan dampak pandemi masih akan terasa, jadi, bantuan ini untuk membantu meringankan sebagian beban KPM yang diusulkan menjangkau seluruh provinsi,” kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama.

Penyempurnaan kualitas DTKS dialo­kasikan dengan anggaran sebesar Rp 1,272 triliun tahun depan. Kepada jajaran Kemensos, Risma juga mengingatkan agar bekerja efisien, terutama dalam pengelolaan anggaran.

Ia mengetahui, anggaran untuk pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai Rp 1,2 triliun. “Ini anggaran bukan besar sekali. Tapi, buuesaaar sekali. Jadi, harus bisa dikelola dengan baik dan efisien. Bila bisa dikelola dengan baik, dan efisien, sisanya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain,” katanya.

Menurut Sekretaris Jenderal Hartono Laras, anggaran ini dialokasikan untuk dua tujuan yakni penyempurnaan kualitas DTKS dan peningkatan cakupan DTKS dalam meningkatkan ketepatan sasaran semua program bansos dan perlindungan sosial.

Tahun depan, Kemensos akan mening­katkan cakupan data penerima bantuan sosial di DTKS dari 40 persen menjadi 60 persen penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah. Untuk keperluan tersebut, Kemensos telah menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mewujudkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Soaial (DTKS) 2021.

Kerja sama dan dukungan BPS penting untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir, dan valid. Apalagi ketika cakupan penerima bantuan sosial ditingkatkan dari 40 persen menjadi 60 persen untuk tahun depan. Dalam kerja sama ini, tugas BPS meliputi membuat model pemeringkatan, merancang kuesioner dan melakukan uji coba verifikasi serta validasi.

Kemudian menyusun pedoman pelaksa­naan pemutakhiran DTKS; workshop; bimbingan serta pemantapan verifikasi dan validasi; serta jaminan kualitas (quality assurance). BPS bergerak cepat menyiapkan langkah-langkah strategis persiapan lapangan. [*]

 

Bekerja Ikhlas dengan Kesungguhan Hati

Dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengaku sedang memikul tugas yang tidak ringan. Di hadapan jajaran pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dalam sesi serah terima jabatan, Risma menyatakan bahwa Kemensos menangani masyarakat yang rentan dan karenanya sangat menantikan bantuan.

“Mungkin yang kita kerjakan sepertinya ringan. Kita tidak menyadari punya peran sangat penting. Seperti tanda tangan surat atau apa. Memberikan bantuan itu jangan salah, ya. Mereka yang dibantu ini sangat senang. Biarpun Rp 100 ribu, itu sangat berarti. Bagi kita, mungkin kecil. Tapi, bagi masyarakat, itu besar sekali,” kata Risma dalam sambutannya usai serah terima jabatan (sertijab) dengan Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Risma menyatakan, penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan pekerjaan mudah. Seperti yang ia lakukan sebagai Wali Kota Surabaya dalam menangani berbagai jenis PPKS, seperti gelandangan, pengemis, pengamen, ataupun prostitusi.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) menyerahkan bantuan kepada perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo (27/12/2020).

Ia mencontohkan, bagaimana menangani gelandangan dan pengemis yang ternyata 98 persen bukan warga Surabaya. “Mereka ini 98 persen bukan orang Surabaya. Sekarang, Surabaya ini bersih dari pengemis, pengamen, atau gelandangan. Saya memang enggak boleh. Kalau bisa dibantu, mereka tidak perlu jambret, nodong karena sudah bisa dapat uang,” katanya.

Bagaimana hal yang sulit seperti ini bisa ditangani, menurut Mensos, sepenuhnya tergantung pada diri kita sendiri. “Tergantung kita. Bagaimana kita bekerja. Kita bisa bekerja sesuai dengan kata hati kita. Saya merawat sendiri anak-anak berkebutuhan khusus dari kecil. Dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan hati kita, kita bisa menolong orang lain,” katanya.

Mensos meminta jajarannya tidak ragu bekerja dengan sepenuh hati, tulus, dan ikhlas, meskipun berat. “Seperti saya menutup (kompleks prostitusi) Dolly. Berat sekali itu. Saya diancam, dikasih ular, rumah saya dibakar, dan saya diperkarakan di pengadilan. Tapi, di pengadilan, orang Dolly yang bantu saya. Maka, kalau kita berbuat baik, Allah akan memberikan balasannya,” katanya.

Ke depan, Mensos akan menanamkan kepada PPKS bahwa bila mau mendapat penghasilan, harus bekerja, bukan meminta-minta. Dengan tantangan yang berat, Risma mengajak jajarannya untuk bergandeng tangan. Ia ingin membangun kebersamaan dan tidak ada sekat.

Kemensos tengah memperkuat aspek pemberdayaan bagi penerima manfaat. Kemensos mengembangkan Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengalami graduasi.

Sebagai bagian dari program perlindungan sosial mengatasi dampak pandemi, Kemensos menyalurkan bantuan kewirausahaan sosial kepada 10.000 KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha, Rp 500 ribu/KPM. Atau total anggaran mencapai Rp 5 miliar sebagai Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSIMU).

Bantuan ini diharapkan membuat rintisan usaha ultra mikro KPM PKH Graduasi terus bertahan di tengah sulitnya ekonomi. Nantinya, KPM PKH Graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp 3,5 juta/KPM untuk lebih mengembangkan usahanya.

“Rintisan usaha yang dikelola KPM PKH Graduasi ini adalah usaha ultra mikro,” kata Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. KPM PKH Graduasi dimaksud adalah mereka yang masih dalam kategori miskin dan rentan, tetapi graduasi karena beberapa komponennya tidak memenuhi.

Tahun 2021, Kemensos akan memperjuangkan anggaran yang jauh lebih besar. Bantuan semacam ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, program kewirausahaan sosial akan dilaksanakan dengan pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Bagi pendamping nantinya dibekali pelatihan sehingga memiliki kompetensi untuk dapat mengarahkan KPM PKH Graduasi menuju tingkat yang lebih sejahtera. [*]

Memahami Langsung dari Sumbernya

Sejak menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dikenal rutin blusukan. Pagi hari sebelum masuk ruang kerja, Wali Kota Tri Rismaharini lebih dulu berkeliling di Kota Pahlawan, menyapa masyarakat. Dengan cara ini, Risma melihat dan memahami permasalahan dari sumbernya langsung.

Kini, gaya kepemimpinan merakyat itu tidak ia tinggalkan, saat ia menjabat Menteri Sosial (Mensos). Hal tersebut ia tegaskan sejak pertama kali mengawali tugas di kantor Kementerian Sosial (Kemensos). Ia berangkat ke kantor lebih pagi dan menyapa masyarakat.

“Saya akan berangkat pagi sekali. Lalu juga biasa keliling dan ketemu masyarakat. Jadi, jangan kaget,” katanya. Pernyataan terse­but ia buktikan. Usai dilantik, dalam perja­lanan Jakarta-Surabaya, Risma memilih mengguna­kan moda darat dengan pengawalan minimum.

Pun sebaliknya, dalam perjalanan Surabaya-Jakarta, Risma juga menggunakan moda darat, singgah dan menyapa di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Di sini dikenal dengan kawasan banyak populasi penyandang disabilitas intelektual.

Risma dan rombongan menyapa para pe­nyan­dang disabilitas intelektual yang men­dapatkan program pemberdayaan dengan pem­berian layanan vokasional. Risma menyatakan, Kemensos berkomitmen penuh meningkatkan keman­­dirian para penyandang disabilitas intelektual.

“Mereka harus punya kemandirian dengan perlahan mengurangi ketergantungan kepada orang lain. Saya juga bawa bibit lele, nanti kita liat progresnya. Kalau ini bagus, bisa diberdayakan untuk yang lain. Memang berat, tetapi harus dilakukan,” katanya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dibantu petugas menapaki tangga turun ke bantaran Kali Ciliwung, Jakarta, untuk menyapa dan berbincang dengan gelandangan dan pemulung, Senin (28/12/2020). Dalam kegiatan ini, Mensos didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat.

Demikian pula setelah tiba di Jakarta. Senin, pada hari pertama berdinas, pagi-pagi ia lebih dulu menyapa pemulung dan gelandangan. Dengan rombongan kecil, Risma berhenti kawasan aliran Sungai Ciliwung, di belakang kantor Kemensos.

Risma berdialog dengan seorang pemu­lung dengan gerobaknya yang bersiap melakukan ru­tinitas pagi bersama istrinya. Diketahui dari hasil memulung mereka mendapatkan hasil Rp 800 ribu per bulan. Sebagian dari penghasilan ter­se­but dikirimkan untuk anak mereka di kampung. Risma mengajak pasangan ini untuk mau mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

Persis di kolong jembatan, Risma menyak­sikan beberapa keluarga yang sengaja tinggal di bawah kolong jembatan. Di salah satu sudut, tampak salah satu lokasi hunian gelandangan. Di sini terlihat, di antaranya kasur gulung lusuh, almari butut, perangkat mandi, dan sandal jepit berserakan di sekitarnya, yang ditinggal penghuninya.

Ia terus menyusuri bantaran kali sambil menyapa satu per satu penghuni di sepanjang kawasan ini. Kepada warga bantaran yang menyaksikan kedatangan rombongan ini, Risma menyampaikan lagi keinginannya untuk mengubah nasib mereka.

“Bapak ibu, saya hanya ingin panjenengan tinggal di tempat yang lebih baik. Ayo, pak, mau ya, pak,” katanya. Dari bantaran kali, Mensos Risma dan rombongan bergerak ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur di Bekasi. [*]