Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan banjir.
Terjadinya banjir di Ibu Kota karena ada volume air dari selatan, dari kawasan yang lebih tinggi, dan dari utara, yaitu rob dari air laut. Selain itu, volume air juga berasal dari curah hujan yang turun. Untuk mengamankan Ibu Kota dari banjir, Pemprov DKI berstrategi mengendalikan volume dari selatan antara lain dengan mendorong pembangunan bendungan dan kolam-kolam retensi. Pengendalian rob dilakukan dengan membangun tanggul. Sedangkan untuk air hujan, dilakukan strategi zero run off.
Dikendalikan
Kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, misalnya, masih dilanda banjir meskipun Sungai Ciliwung di area tersebut sudah dinormalisasi. Hal itu, menurut Gubernur Anies, karena volume air di daerah hulu tidak dikendalikan. Oleh karena itu, Gubernur Anies mendorong percepatan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi masalah banjir di Jakarta.
Upaya yang dilakukan Pemprov DKI tidak dapat berdiri sendiri. Pembangunan kolam-kolam retensi untuk menampung volume air di hulu sangat dibutuhkan agar volume air yang dialirkan ke hilir atau Jakarta bisa dikendalikan. Gubernur Anies mengungkapkan, program pengendalian banjir apa pun yang dilakukan di Jakarta tidak akan berhasil jika volume air di hulu tidak dikendalikan.
Proyek normalisasi sungai untuk mengalirkan air ke laut tak akan berhasil karena permukaan laut lebih tinggi dari permukaan tanah sebagian wilayah Jakarta. Air yang dialirkan ke laut akan kembali melimpas ke daratan. “Selama volume air dari hulu tidak dikendalikan, sebesar apa pun yang kita buat, secepat apa pun jalur sampai ke laut, kita akan selalu menghadapi masalah,” ujar Anies.
Sementara itu, untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi, Pemprov DKI menerapkan strategi zero run off, yaitu dengan tidak membiarkan air mengalir keluar, tetapi memasukkannya ke dalam tanah melalui lubang-lubang drainase vertikal. Terkait hal itu, Pemprov DKI mengharapkan ada sekitar 1,8 juta drainase vertikal yang terbangun. Menurut Gubernur Anies, hingga Maret 2019, seluruh fasilitas Pemprov DKI, termasuk sekolah, puskesmas, rumah sakit, sudah zero run off. Gubernur Anies juga mendorong partisipasi warga untuk “menabung air hujan” dengan membangun drainase vertikal di rumah atau tempatnya masing-masing.
Siaga banjir
Selain pengendalian, antisipasi banjir juga dilakukan dengan meningkatkan kesiagaan. Selain itu, pembenahan juga dilakukan dengan normalisasi saluran dan kanal,pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa.
Misalnya saja, pembangunan waduk Giri Kencana di Cipayung dan waduk Kaja di Ciracas, Jakarta Timur, terus dikebut menjelang musim hujan agar dapat menampung debit air sehingga permukiman warga terbebas dari banjir. Sementara itu, di Jakarta Barat, sebanyak 37 rumah pompa dengan 100 unit pompa yang tersebar di 8 wilayah kecamatan Jakarta Barat telah disiagakan dan dipastikan berada dalam kondisi baik.
Apel siaga dilakukan di Jakarta Pusat pada Minggu (27/10), diikuti 2.327 personel gabungan dari Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA), Sudin Kebersihan, PPSU, elemen masyarakat, serta TNI dan Polri. Pemetaan lokasi rawan genangan sudah dilakukan sehingga diharapkan upaya antisipasi genangan dan banjir bisa dilakukan sedini mungkin.
Gubernur Anies juga meninjau sejumlah lokasi rawan banjir untuk menentukan langkah-langkah yang antisipasi yang dapat dilakukan. Seperti yang dilakukan antara lain pada Kamis (24/10), Gubernur Anies beserta sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta melakukan survei lokasi yang akan ditata di Banjir Kanal Barat.
Partisipasi warga juga didorong. Seperti dilakukan di Jakarta Barat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Mengingat November 2019 ini curah hujan diperkirakan mulai tinggi, FKDM diminta untuk ikut aktif membantu mendeteksi potensi banjir di wilayahnya. [*]
Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 30 Oktober 2019.
