[pukka_dropcap style=”” txt_color=”” bg_color=”” size=””]L[/pukka_dropcap]iterasi adalah bekal untuk menjadi lebih berdaya dan sejahtera. Beberapa tahun terakhir, perpustakaan telah secara nyata berperan meningkatkan literasi masyarakat dan akan terus meluaskan dampaknya.
Untuk menguatkan komitmen para pustakawan dan pegiat literasi, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertema “Membangun Literasi Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” pada Kamis (24/3/2022). Kegiatan ini serentak dilakukan di Jakarta, Batam, Surabaya, dan Makassar serta dilangsungkan secara hibrida, luring dan daring. Sosialisasi program ini—yang pada 2022 diperluas ke 136 kabupaten/kota dan 96 desa di 34 provinsi—dilakukan untuk mitra program yang baru.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando ketika membuka acara ini menegaskan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa. Ditambahkan Plt Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi Sardjoko, untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul, manusia harus cerdas dan sehat. Kecerdasan, juga kesadaran untuk mengupayakan kesehatan, dipupuk lewat literasi.
Dipaparkan Kepala Biro Perencanaan Keuangan Perpustakaan Nasional RI Joko Santoso, penguatan literasi penting dilakukan di Indonesia lantaran adanya persoalan akses dan ketersebaran bahan pengetahuan yang kurang merata. Selain itu, ada faktor ketidakmampuan seseorang mendapatkan pengetahuan seseorang mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi dirinya akibat hambatan fisiologis, psikologis, dan kontekstual.
Layanan inklusif
Semua anggota masyarakat, termasuk orang dewasa, punya hak untuk meningkatkan literasinya. Disebutkan UNESCO dalam risetnya pada 2016, program literasi untuk orang dewasa terbukti memberikan manfaat yang nyata, antara lain membangun kepercayaan diri dan pemberdayaan.
Terkait hal tersebut, fungsi perpustakaan lebih dari sekadar fasilitas untuk membaca. Ketua Tim Konsultan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Erlyn Sulistyaningsih mengatakan, perpustakaan adalah ruang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menemukan solusi sesuai kebutuhan mereka lewat layanan informasi, bahkan pelatihan dan pendampingan yang relevan.
Transformasi perpustakaan ini, seperti dikatakan Joko, setidaknya menyangkut tiga hal, yaitu koleksinya, ruang-ruang layanannya, dan layanan perpustakaan itu sendiri. Koleksi perpustakaan harus relevan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.
“Koleksi juga harus inklusif, termasuk untuk penyandang disabilitas, misalnya dengan menyediakan buku-buku braille juga layanan audio visual,” tambah Joko.
Ruang-ruang layanannya juga mesti dibuat lebih nyaman dan aksesibel bagi penyandang disabilitas atau lansia, kalau perlu juga disiapkan pula ruang laktasi. “Kita arahkan juga agar perpustakaan bisa menjadi function hall, baik untuk pertemuan, kelas-kelas, dan sebagainya,” ujar Joko.
Yang lebih substansial lagi, transformasi dalam hal layanannya. Perpustakaan harus dipastikan dapat menjadi sarana untuk transfer pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pusat informasi sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan. Perlu disiapkan pula layanan-layanan virtual atau digital.
Saat ini, baru sekitar 40 persen desa di Indonesia yang mempunyai layanan perpustakaan. Jumlah ini harus terus ditingkatkan, sumber anggarannya antara lain bisa dengan memanfaatkan dana desa.
Secara nasional, program perpustakaan berbasis inklusi sosial juga akan terus didorong. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, jumlah perpustakaan yang melaksanakan program ini sebanyak 514 perpustakaan kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi.
Literasi telah secara nyata berdampak, membuat seseorang lebih berdaya dan sejahtera. Dampak inilah yang mesti diupayakan dirasakan merata sampai ke pelosok Indonesia.
