Semarang (31/8) – Sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 74 tahun yang lalu, negara ini telah menjadi rumah bagi jutaan penduduk dari beragam suku, agama, dan ras. Namun, di usia kemerdekaan yang ke-74, bangsa Indonesia justru disibukkan oleh berbagai persoalan intoleransi dan radikalisme beragama, serta diskriminasi etnis.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Amir Darmanto mengatakan, ada pihak-pihak yang bermaksud memecah belah persaudaraan antaranak bangsa dengan mengkambinghitamkan perbedaan.
“Orang besar menerima perbedaan sebagai sebuah kekayaan, tetapi orang yang picik melakukan manuver-manuver yang ingin merusak keutuhan bangsa. Ini sesuatu yang sangat disayangkan karena dulu para pendiri bangsa ini melepaskan segala kepentingan pribadi dan golongannya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita yang tinggal mengisi kemerdekaan masa mau merusak kemerdekaan ini?” ujar Amir dalam Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah bertajuk Harmonikan Kebhinekaan, di Gets Hotel Semarang, Kamis (29/8/2019).
Menurut Amir, perlu ada komunikasi dua arah antaranak bangsa, sembari menerima dan mencintai perbedaan sebagai bagian untuk membentuk irama orkestra kehidupan yang indah.
“Sejak awal, kita sudah berbeda, maka biarkanlah perbedaan itu berjalan sebagaimana adanya. Jangan malah perbedaan itu terus-terusan digali. Mari, berkomunikasi dengan baik, jangan benar salah, tetapi bersama menerima dan menjadikan perbedaan sebagai semangat kita demi tegaknya NKRI,” tandas Amir.
Senada dengan Amir, Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang Muhammad Junaidi menyatakan, permasalahan yang melanda anak bangsa saat ini antara lain lantaran kurangnya komunikasi yang terbuka satu sama lain.
Junaidi menambahkan, membangun negara tak ubahnya seperti membangun rumah tangga. Di awal, segalanya terasa indah. Namun, dalam perjalanannya, mulai timbul masalah-masalah yang seharusnya bisa diatasi dengan berkomunikasi dan melengkapi satu sama lain.
“Kita sering tidak berkomunikasi satu sama lain sehingga timbul prasangka-prasangka. Seperti itu jugalah yang terjadi saat ini di negara ini. Oleh karena itu, harus ada komunikasi dan check and balance,” ujar Junaidi.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Jawa Tengah Ibnu Kuncoro mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menjaga kesatuan dan keutuhan antarmasyarakat Jawa Tengah. Ini dibuktikan dengan minimnya persoalan yang memecah kondusivitas masyarakat di wilayah Jawa Tengah.
“Riak-riak memang ada, tapi tidak sampai memecah keutuhan bangsa. Kami bekerja sama dengan Forkopimda untuk mendeteksi hal-hal seperti itu dan mencegah supaya konflik tidak membesar,” tandas Ibnu.
Terkait pihak-pihak yang berupaya memecah belah kesatuan bangsa, Amir menambahkan, pemerintah harus hadir dan punya daya paksa untuk menerapkan hukum yang berlaku kepada masyarakat maupun ormas-ormas yang ditengarai melakukan kegiatan yang memicu konflik. “Pemerintah harus hadir memberikan tekanan-tekanan secara prosedural, bukan yang anarkis. Kalau pemerintah tidak hadir di situ maka kewibawaan pemerintah akan luntur,” tegasnya.
Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi kebinekaan, DPRD Jawa Tengah tahun ini menyetujui penambahan anggaran hingga dua kali lipat dari tahun 2018 khusus untuk pendidikan politik kaum perempuan dan pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
“Harapan kami agar tercipta masyarakat yang sadar hukum dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan orang banyak,” ujarnya. [ADV/ LAU]
Informasi dan kegiatan seputar DPRD Jawa Tengah bisa diakses di:
- dprd.jatengprov.go.id,
- waduldewan.dprd.jatengprov.go.id,
- easpirasi.dprd.jatengprov.go.id,
- elibrary.dprd.jatengprov.go.id.
Ikuti juga akun media sosial DPRD Jawa Tengah:
- Twitter dprdjatengprov,
- Instagram dprdjatengprovinsi,
- Facebook DPRDJATENG,
- Youtube DPRD Jateng.
Foto: Dokumentasi LAU.
