KSBB merupakan program yang dihadirkan Pemprov DKI dalam mempertemukan donatur dan penerima bantuan melalui platform yang mengintegrasikan data kebutuhan bantuan dengan data spasial. “KSBB memudahkan donatur mengetahui sasaran melalui data, dapat diakses publik, dan menghindari bantuan agar tidak tumpang tindih,” ujar Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata.
Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta ingin mengajak warga untuk berkolaborasi, bersama saling membantu masyarakat rentan yang terkena dampak Covid-19 dengan dukungan data. Karena melibatkan partisipasi warga, Andhika mengungkapkan, transparansi menjadi kunci dari program ini. Melalui situs web corona.jakarta.go.id, publik bisa langsung mengawasi karena ada data lengkap berdasarkan kolaborasinya.
Pada prinsipnya, peran Pemprov DKI dalam KSBB adalah menjadi penyedia platform. Pemprov DKI Jakarta berperan dalam penyediaan data kebutuhan, menghubungi narahubung di lokasi (misal ketua RW, koordinator Loksem), dan memfasilitasi pemberian bantuan melalui Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah terkait, seperti Satpol PP dan Kelurahan.
Kolaborasi
KSBB merupakan salah satu bentuk produk ide kolaborasi yang digagas Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Development Collaboration Network (JDCN). Ini adalah forum kolaborasi dan ko-kreasi untuk memfasilitasi kolaborasi di Jakarta.
Melalui JDCN, jejaring mitra pembangunan lokal dan internasional Jakarta bisa dijalin. Tujuannya, untuk merumuskan dan mewujudkan solusi pembangunan kota melalui model kolaborasi yang berkelanjutan. Sejumlah topik utama dalam JDCN sudah bergulir saat ini. Misalnya, bidang ketahanan bencana, pendidikan, UMKM, pengembangan infrastruktur, hunian, pengurangan kemiskinan, seni dan budaya.
Di bidang infrastruktur, Pemprov DKI berkolaborasi dengan Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) untuk mengembangkan sektor transportasi khususnya jalur sepeda terintegrasi angkutan umum. Untuk bidang hunian adalah Kampung Akuarium melalui Community Action Plan yang sudah terlihat perkembangannya. Sedangkan KSBB merupakan kolaborasi pada masa pandemi yang bertujuan menghubungkan donatur dan penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah membuka kolaborasi melalui JDCN dalam membantu penanganan Covid-19 di Jakarta melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, tercatat sebanyak 208 kolaborator yang telah membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.
Awalnya, KSBB hanya ada dua kategori, yaitu KSBB Pangan dan KSBB UMKM. KSBB Pangan dimulai sejak Ramadhan di masa PSBB dan masih terbuka hingga hari ini. Kolaborator atau donatur bisa memberikan bantuan dalam bentuk sembako makanan siap saji, paket Lebaran, dan paket THR. Penerima bantuan KSBB Pangan ini memiliki kriteria yang sama dengan penerima bantuan sosial pada masa PSBB.
KSBB UMKM untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak Covid-19 agar mereka segera bisa kembali beraktivitas menjalankan usaha. Bantuan yang diberikan cukup beragam, dari memberikan pelatihan (online/offline), sarana prasarana, hingga permodalan dengan dukungan pendampingan. KSBB UMKM menyasar UMKM binaan Jakpreneur untuk menjamin validitas.
Sekarang, KSBB sudah berkembang menjadi beberapa kategori, yaitu KSBB pendidikan untuk peserta didik dan tenaga pendidik yang punya keterbatasan pembelajaran jarak jauh, dan KSBB permukiman untuk kampung kumuh yang butuh peningkatan kualitas lingkungan.
Jumlah kolaborator yang telah berpartisipasi dalam KSBB Per 26 Oktober 2020, secara total yang telah berjalan di KSBB Pangan dan KSBB UMKM, sudah ada sebanyak 224 kolaborator (143 kolaborator di KSBB Pangan dan 81 kolaborator di KSBB UMKM).
Dalam program KSBB ini, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng 9 lembaga kemanusiaan dan 2 lembaga teknologi finansial (tekfin) untuk membangkitkan UMKM dari krisis ekonomi akibat Covid-19. Salah satu yang diajak kerja sama adalah Human Initiative (HI). Presiden HI Tomy Hendrajati mengapresiasi program KSBB ini. “Upaya penanganan ini adalah sebuah terobosan besar karena semua orang bisa ikut berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kolaborasi ini saling menguatkan,” ujar Tomy.
Bagi HI, KSBB ini membantu program mereka juga untuk membantu penanganan Covid-19. Karena pada tahap awal, HI sudah bergerak dengan gerakan emergency respond dengan menyalurkan bantuan APD, sembako, dan penyediaan wastafel. Dengan adanya KSBB ini, HI juga sekarang bisa melakukan bantuan ke UMKM dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.
HI sendiri baru saja menyerahkan pengelolaan laboratorium berjalan dengan fasilitas PCR. Ada 3 mobile labs yang diserahkan pengelolaannya kepada Kesda DKI Jakarta untuk membantu penanganan Covid-19.
“Saya berharap program KSBB ini bisa dikembangkan lebih masif lagi oleh Pemprov dengan melibatkan lebih banyak stakeholder. Dengan lebih banyak yang terlibat, manfaat yang diterima pasti akan lebih besar lagi,” ujarnya.
Dukung UMKM
Masih dalam rangka mendukung UMKM, Pemprov telah melakukan tiga strategi yaitu relaksasi pemberian izin usaha mikro kecil (IUMK), pemberian kredit pemula dan penyaluran dana pemulihan ekonomi oleh Bank DKI, serta pembentukan koperasi.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, pemberian IUMK yang merupakan terobosan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) untuk mempermudah layanan perizinan dengan secara aktif mendatangi pelaku usaha.
“Pertama adalah layanan jemput bola kepada pelaku UMK dengan memanfaatkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor atau AJIB, dan simplifikasi persyaratan perizinan,” ujar Sri.
Upaya itu direspons baik. Sejak dimulainya relaksasi IUMK pada 6 Juli 2020 hingga 22 Oktober 2020 tercatat sebanyak 71.115 IUMK yang sudah diterbitkan bagi pelaku UMK binaan Jakpreneur maupun non-binaan.
“Sebagai gambaran dari bulan Januari sampai dengan Juni sebelum adanya relaksasi ini, izin yang diterbitkan hanya sekitar 6.952 dengan jalur yang biasa. Dan setelah kita lakukan relaksasi ini, kita sudah menambah 43.950 sehingga untuk 2020 saja sudah diterbitkan sebanyak 50.902 IUMK. Dengan total omzet yang dicatat oleh para pelaku UMK adalah sebesar Rp 516 miliar,” terang Sri.
Kedua adalah program pemberian kredit bagi pemula, terdapat program Monas 25 Jakpreneur dan penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank DKI.
“Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM sebagai tambahan modal kerja maupun investasi yang pada periode bulan September kurang lebih terdapat 153 UMKM yang dalam proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran sebesar Rp 38,8 miliar. Angka ini akan terus bertambah, kita semua berupaya agar kredit bisa dimanfaatkan oleh semua UMK yang ada di Jakarta,” lanjut Sri.
Ketiga, program yang merupakan terobosan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) yaitu memfasilitasi pembentukan koperasi. Terdapat 11 koperasi yang berada di 14 kampung prioritas yang difasilitasi pembentukan koperasinya.
Ke-11 koperasi yang berada di kampung prioritas yang difasilitasi pembentukannya adalah Koperasi Konsumen Akuarium Bangkit Mandiri di Kampung Akuarium, Koperasi Konsumen Kumir Pinangsia Sejahtera di Kampung Kumir, Koperasi Konsumen Komunitas Anak Kali Ciliwung di Kampung Lodan, Kampung Tongkol dan Kampung Kerapu, dan Koperasi Konsumen Marlina Maju Bersama di Kampung Marlina. Koperasi lainnya adalah Koperasi Konsumen Elektrojaya Makmur di Kampung Elektro, Koperasi Konsumen Gedung Pompa Mandiri Sejahtera di Kampung Pompa, Koperasi Konsumen Kampung Rawamakmur di Kampung Rawa Barat dan Rawa Timur, Koperasi Konsumen Kampung Muka Mandiri di Kampung Muka, dan Koperasi Konsumen Langkong Bersinar di Kampung Lengkong.
“Tujuan didirikan koperasi berbadan hukum ini antara lain diharapkan dapat membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya di kampung prioritas,” pungkas Sri.
