Kemenperin Fokus Siapkan SDM Industri Berkompetensi

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten menjadi prasyarat untuk mendorong peningkatan produktivitas industri nasional. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang fokus untuk mempersiapkan SDM industri yang berkompetensi.

Hal itu diutarakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Jawa Barat di Cikarang Pusat, Bekasi, Jumat (28/7). Peluncuran program vokasi yang link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan industri tersebut guna menghasilkan tenaga kerja terampil dan meningkatkan kinerja sektor industri. Provinsi Jawa Barat menjadi pilihan tahap ketiga, setelah sukses digelar di Jawa Timur (28/2) serta Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (21/4).

Peluncuran program ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo secara simbolis dengan menekan tombol didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pada kesempatan tersebut, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan anggota Komisi VI DPR RI.

Presiden mengatakan, pemerintah tengah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, seperti pelabuhan, jalur kereta api luar Jawa, jalan tol, dan pembangkit listrik. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan daya saing Indonesia agar lebih kompetitif dengan negara-negara lain dalam menghadapi persaingan global.

“Selain infrastruktur, pembangunan SDM adalah prioritas pembangunan nasional, antara lain melalui training-training, kerja sama, serta link and match antara industri dan SMK. Saya juga sangat senang sekali, industri bisa kerja sama dengan pondok pesantren,” papar Presiden.

Diharapkan, pada tahun 2040 atau 2045, Indonesia bisa menjadi empat besar negara terkuat ekonomi di dunia. Oleh karena itu, pengembangan SDM sangat penting. “SDM-SDM kita ini sangat baik, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Anak-anak muda kita dengan anak-anak muda di negara-negara lain, enggak kalah. Kita harus meyakini itu. Dan, kita harus percaya diri,” tegasnya.

Revitalisasi SMK

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, pelaksanaan program vokasi industri didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang Kemenperin mendapat tugas antara lain untuk meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK dalam melakukan praktik kerja lapangan dan program pemagangan industri bagi guru.

“Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang semakin meningkat, perlu diantisipasi dengan pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja atau demand driven,” ungkapnya. Pada tahap I dan II, Kemenperin telah melibatkan sebanyak 167 industri dan 626 SMK untuk wilayah Jawa Timur serta Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, Kemenperin menggandeng sebanyak 141 industri dan 409 SMK dengan dilakukan penandatanganan mencapai 807 perjanjian kerja sama. “Jumlah perjanjian kerja sama itu, karena sebagian SMK dibina oleh lebih dari satu perusahaan, sesuai dengan program keahlian yang dimiliki,” tutur Airlangga. Selanjutnya, program ini secara bertahap akan dilanjutkan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera.

Pada tahun 2019, Kemenperin menargetkan program pendidikan vokasi industri ini diikuti sebanyak 1.775 SMK dan 355 industri dengan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan mencapai 845.000 orang.

“Sebagai tindak lanjutnya, telah dilakukan penyelarasan kurikulum dan silabus sesuai dengan kebutuhan industri, serta penyusunan modul pembelajaran untuk 25 kompetensi keahlian bidang industri, dan telah disampaikan hasilnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” papar Airlangga.

Untuk mendukung implementasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri tersebut, Kemenperin akan memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pemagangan di industri, penyediaan silver expert sebagai tenaga pengajar di SMK, serta penyediaan peralatan untuk workshop dan laboratorium di SMK.

Diklat 3-in-1 dan Santripreneur

Di samping mengembangkan pendidikan evokasi, baik di tingkat menengah maupun tinggi, Kemenperin juga menyelenggarakan program Diklat dengan sistem 3-in-1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja). Pada tahun 2017, target program ini diikuti sebanyak 22.000 orang. “Kami berharap, hingga tahun 2019, program diklat ini melibatkan sebanyak 162.000 orang,” imbuhnya.

Selain itu, penyediaan SDM industri berkompetensi juga didapatkan dari pendidikan kejuruan dan politeknik di bawah naungan Kemenperin serta layanan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri. Kemenperin optimistis program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga pada tahun 2019 target 1 juta tenaga kerja industri tersertifikasi akan terpenuhi.

Dalam kesempatan peluncuran vokasi industri Jawa Barat, dilakukan penyematan tanda peserta Diklat sistem 3-in-1 yang diikuti oleh 400 orang, terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 300 orang, yang akan ditempatkan bekerja pada 10 perusahaan industri tekstil di Jawa Barat serta Diklat Alas Kaki sebanyak 100 orang, yang akan ditempatkan bekerja di Adis Dinamika Sentosa, Majalengka.

Dengan 845.000 siswa dalam program link and match dan 162.000 lulusan diklat 3-in-1, Kemenperin optimistis target satu juta SDM industri yang tersertifikasi kompetensi sampai tahun 2019 akan tercapai.

Selanjutnya, Kemenperin juga tengah mendorong peran pondok pesantren dalam upaya mewujudkan kemandirian industri nasional. Langkah strategis ini dilakukan melalui Program Pengembangan Industri di Pondok Pesantren, yang berbasis pada business process outsourcing (BPO), joint operation, dan capacity building dengan kerja sama beberapa perusahaan industri dan perbankan.

“Kali ini, kami melibatkan dua pesantren, yaitu Pesantren Nurul Iman di Bogor yang mempunyai 25.000 santri dan Pondok Pesantren Sunan Drajat. Pesantren Nurul Iman bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara, sedangkan Pesantren Sunan Drajat dengan Bank Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan data UNIDO, nilai tambah manufaktur di Indonesia menempati posisi 10 besar dunia. Peringkat tersebut di atas capaian Meksiko dan Spanyol, bahkan sejajar dengan Inggris. “Kami berharap, mereka yang terlibat dalam program pendidikan vokasi bisa masuk ke industri strategis nasional dan menjadi entrepreneur dalam membangun industri kecil dan menengah (IKM),” ujarnya.

Menperin menjelaskan, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan bangsa dan pemerataan ekonomi nasional. Pembekalan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan, khususnya memacu pertumbuhan dan daya saing industri dalam negeri.

“Pengembangan pendidikan vokasi dinilai mampu menjadi solusi dalam menghadapi persaingan pasar bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membutuhkan tenaga kerja berkompetensi tinggi,” tuturnya. Untuk itu, peningkatan keterampilan SDM industri melalui pendidikan vokasi di Indonesia, akan diarahkan memiliki nilai kompetensi yang sama di tingkat regional dan global. [*]

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN MITRA SMK

PROGRAM LINK & MATCH SMK DENGAN INDUSTRI DI JAWA BARAT, 27 JULI 2017

Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 3 Agustus 2017