Pembangunan kota secara kolaboratif dan berkelanjutan terus digaungkan di DKI Jakarta. Baik secara fisik maupun nonfisik, pembangunan dilakukan untuk memberdayakan dan menyejahterakan warga pada masa kini sekaligus memberi pijakan untuk pembangunan pada masa mendatang.
Membangun kota sesuai dengan kebutuhan warga sekaligus menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan strategi yang baik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan hal ini.
Dengan berbagai kebijakan dan inovasi, pembangunan terus dilakukan. Ekonomi diperkuat dengan iklim investasi yang kondusif dan pengoptimalan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebutuhan sosial dan budaya difasilitasi dengan banyak kegiatan serta revitalisasi wadah-wadah budaya. Inisiatif-inisiatif baru pun dikerjakan lintas elemen masyarakat. Semua dijalankan dengan semangat kolaborasi.
Warga sebagai fondasi
Beragam kebijakan dirancang untuk membuat warga lebih berdaya sebagai fondasi Jakarta. Caranya ditempuh dengan pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi.
Sejak 2019, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Kerja sama ini memberdayakan hampir 80 ribu kader untuk melakukan Pendataan Keluarga Satu Pintu (PKSP) lewat aplikasi Carik Jakarta.
Data tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program pemerintah, antara lain program bantuan sosial, perumahan, pendidikan, potensi kerawanan bencana, serta bahan penelitian oleh institusi pendidikan. Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan layanan masyarakat Pusat Pelayanan Keluarga (Puspa).
Baca juga:
Jakarta Sukses Gelar Urban 20, Banjir Dukungan dari Kota-Kota Dunia
Pemprov DKI Jakarta Genjot Upaya Integrasi Antarmoda Transportasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kebahagiaan warga juga menjadi tolok ukur dalam membangun Jakarta agar kota yang lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk itu, sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta mulai merutinkan Festival Olahraga dan Kesenian.
Warga juga dapat terhibur dengan atraksi seni di ruang-ruang publik yang tersebar di berbagai titik. Pada 2021, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta telah menggelar 226 atraksi seni di ruang publik. Sementara, pada 2022, 20 atraksi seni di ruang publik. Atraksi tersebut, di antaranya, Musik Tepi Barat, Christmas Carol, dan Jakarta Imlekan.
Kegiatan keagamaan juga difasilitasi secara merata dan berkeadilan, misalnya melalui dana hibah Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) sejak 2019 untuk meningkatkan manfaat tempat ibadah berbagai agama. Hibah diberikan berupa dana untuk tempat ibadah dan insentif untuk pengurus atau penjaga tempat-tempat ibadah.
Di bidang ekonomi, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah inisiatif untuk menyejahterakan warga. Program Jakprenur, misalnya, membuka banyak akses bagi peserta untuk mengasah keterampilan berwirausaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Guna mendukung kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) untuk meringankan biaya transportasi, pangan, serta pendidikan bagi anak pekerja DKI Jakarta. Di samping, melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Ketenagakerjaan, digencarkan pelatihan kerja yang dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai perusahaan di DKI Jakarta. Ada pula pameran bursa kerja yang diadakan tiga kali dalam setahun di lima wilayah kota administrasi.
Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan pajak yang digunakan sebagai instrumen pemerataan dan keadilan. Inisiatifnya, pertama, yaitu pajak rumah tinggal tidak membebani masyarakat dan diberikan relaksasi bagi mereka yang berkontribusi bagi negara.
Kedua, kebijakan pajak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, yaitu insentif pajak untuk lingkungan yang berkelanjutan dan insentif pajak bagi kendaraan listrik. Ketiga, kebijakan pajak yang berkeadilan sosial, yaitu alokasi pajak untuk penyediaan infrastruktur dan bantuan sosial.
Pulihkan ekonomi dan investasi
Sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan warga, Pemprov DKI Jakarta senantiasa menjaga iklim investasi di Kota Jakarta agar tetap aman dan nyaman bagi investor.
Anies Baswedan menerangkan, untuk perizinan usaha, Pemprov DKI telah melakukan penyesuaian UU Cipta Kerja dalam Peraturan Gubernur mengenai perizinan, digitalisasi rekomendasi teknis ke aplikasi JakEvo dalam pelayanan perizinan, 100 persen otomasi perizinan daring, serta aktivasi sistem perizinan yang menyesuaikan dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).
Mengurus perizinan di Jakarta menjadi lebih cepat dan pasti, karena berdasar Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta No. 100 Tahun 2021, proses penerbitan perizinan paling lambat adalah 57 hari. Dalam praktiknya, ternyata bisa lebih cepat. Sebelum ada aturan ini, pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), misalnya, mencapai 365 hari.
Sepanjang 2021, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, terdapat 34.739 proyek investasi di Jakarta. Adapun realisasi investasi hingga semester satu 2022 mencapai Rp 80,5 triliun. Sementara, target investasi tahun 2022 adalah Rp 124,5 triliun yang diproyeksikan dapat tercapai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jakarta juga tumbuh tinggi dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan sebelas tahun sebelumnya, kenaikannya secara rata-rata lebih dari enam kali lipat. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, nilai PMDN DKI Jakarta pernah menjadi yang tertinggi se-Indonesia, yakni pada 2019 dengan nilai Rp 62 triliun. Nilai PMDN kembali menguat pada tahun berikutnya pascapandemi Covid-19.
Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang investasi dan mengajak para investor untuk melakukan investasi hijau sebagai inisiatif pembangunan kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Selain itu, dibuka juga peluang investasi dari sektor pariwisata urban.
Meski sempat terguncang badai Covid-19 dan ancaman resesi global, kapasitas fiskal di Jakarta terus membaik. Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta kembali tumbuh dan menguat 44,2 persen serta 46,2 persen. Tingkat pengangguran juga berkurang drastis, dari 5,8 persen pada Februari–Agustus 2020 menjadi 2,95 persen dalam rentang Agustus 2020–Februari 2022.
BUMDmilik Pemprov DKI Jakarta selalu didorong untuk bisa berkembang dan bertumbuh. Selama empat tahun, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tumbuh sehat dengan pertumbuhan aset pada 2017 mencapai Rp 119 triliun, sementara pada 2021 tumbuh menjadi Rp 159 triliun.
Bangun dengan semangat kolaborasi
Pembangunan Jakarta, secara fisik maupun nonfisik, terus dilakukan dengan visi “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Dengan semangat kolaborasi, lahirlah Plus Jakarta (+Jakarta) sebagai wadah penggerak kolaborasi antar-elemen masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk acara seni dan hiburan, edukasi, hingga kegiatan sosial.
Terdapat enam kategori kolaborasi di +Jakarta, yaitu Environmental Resilience, Future of Work, Urban Regeneration, Innovation and Technology, Equality and Empowerment, Art and Culture. Beberapa kolaborasi yang telah berjalan, antara lain Komunitas+Jakarta, kerja sama dengan berbagai komunitas untuk menciptakan kota sesuai kebutuhan warga; Start-up+Jakarta, kolaborasi dengan perusahaan rintisan digital untuk memecahkan berbagai permasalahan di Jakarta; dan Lembaga Kemanusiaan+Jakarta untuk menghadapi bencana.
Pelestarian sejarah dan budaya juga terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sepanjang 2018-2022, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan 50 Cagar Budaya. Sebanyak 47 obyek Warisan Budaya Takbenda ditetapkan selama lima tahun terakhir. Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melestarikan budaya juga tampak pada pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan serta revitalisasi Taman Ismail Marzuki. [*/NOV]
