Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bekerja sama dengan berbagai pihak menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Selain berkolaborasi dengan pemerintah pusat, integrasi sistem transportasi diharapkan mampu mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta, yang kini berpenduduk 11 juta jiwa, membutuhkan sistem transportasi yang mumpuni, agar warganya dapat beraktivitas dengan nyaman. Peningkatan integrasi sistem transportasi pun terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta hingga kini dalam mengatasi kemacetan.
Kerja sama dengan berbagai negara dijalin pula, guna menghadirkan transportasi publik yang berkualitas serta mengedepankan kelestarian lingkungan. Negara-negara yang menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam membangun transportasi publik di Ibu Kota antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Ketiga negara tersebut ikut ambil bagian dalam pembangunan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) di Jakarta.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat mengatasi masalah kemacetan. “Pembangunan MRT Jakarta Fase-4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit yang semakin luas dan berkembang. Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menjadi solusi mengurai kemacetan,” katanya.
Selain berkolaborasi dengan berbagai pihak, lanjut Heru, Pemprov DKI Jakarta pun terus melakukan integrasi berbagai moda transportasi, agar sistem transportasi di Ibu Kota optimal. Upaya yang dilakukan di antaranya membangun infrastruktur yang mengintegrasikan transportasi antarmoda serta layanan tiket. Selain itu, mengurangi titik putar balik (u-turn), serta pemberlakuan jalan satu arah pada jam-jam tertentu.
Sinergi dengan pemerintah pusat juga dilakukan, di antaranya dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, kolaborasi harus segera diwujudkan, agar mobilitas warga menjadi teratur. Ia juga berjanji akan turut ambil bagian mempercepat integrasi transportasi publik di Jakarta yang sudah mulai berjalan.
Transformasi
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta terbilang masif dan tinggi, yakni 9–10 persen per tahun. “Pertambahan jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan pertambahan panjang jalan. Akhirnya, jumlah kendaraan bermotor yang berada di jalan semakin lama semakin banyak. Di sisi lain juga tidak diimbangi oleh disiplin masyarakat,” tuturnya.
Oleh sebab itu, lanjut Syafrin, Jakarta bertransformasi dari car oriented development menjadi transport oriented development. Di antaranya dengan mengintegrasikan seluruh layanan angkutan umum dan menyelesaikan permasalahan pada first dan last mile-nya.
Pemprov DKI memperhatikan pula lokasi titik temu antara penumpang dan moda transportasi umum, khususnya kawasan stasiun. Penataan kawasan stasiun akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum, mulai dari KRL, MRT, LRT, Transjakarta, Mikrotrans, hingga angkutan umum lainnya.
Terdapat 16 stasiun yang direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Stasiun Sudirman, Gambir, Manggarai, Tanah Abang, Pasar Senen, Palmerah, Juanda, Tebet, Gondangdia, Jakarta Kota, Cikini, Pasar Minggu, Grogol, Duren Kalibata, Karet, dan Klender. Perbaikan jalur pedestrian, lokasi pedagang kaki lima (PKL), tempat pemberhentian angkutan umum, serta lahan di sekitar stasiun dilakukan untuk menata kawasan-kawasan tersebut.
Penghargaan
Berbagai upaya dan kerja keras Pemprov DKI mendapat apresiasi dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Organisasi yang berfokus pada pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) ini memberikan penghargaan kepada Jakarta sebagai Juara 2 Sustainable Transport Award pada 2020. Setahun berselang, Jakarta meraih Juara 1 untuk kategori penghargaan serupa.
Syafrin menegaskan, pembenahan transportasi publik di Jakarta tidak sebatas penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana, melainkan pula penyederhanaan tarif yang semakin terjangkau. Sebelumnya, masyarakat harus menyiapkan sekitar 30 persen dari pendapatan bulanan untuk ongkos transportasi, kini turun menjadi 8–9 persen. Selain itu, jam operasional maupun waktu tempuh transportasi publik pun tepat waktu.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna dalam sebuah program di salah satu stasiun televisi mengatakan, pembatasan jumlah kendaraan sangat penting dilakukan, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Hal ini karena peningkatan jumlah kendaraan makin lama kian bertambah dengan sangat pesat. [*]
