Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan pelaksanaan dana desa dan program pembangunan desa lainnya selama pemerintahan Presiden RI Joko Widodo telah berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal menjadi 8.035. Hal itu disampaikan Mendes PDTT pada perayaan HUT ke-73 Kemerdekaan RI di Kabupaten Seluma, Bengkulu, Jumat (17/8).

“Selama 3,5 tahun jumlah desa tertinggal menurun. Sebanyak 8.035 desa tertinggal telah terentas. Artinya, target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 untuk mengurangi 5.000 desa tertinggal telah terpenuhi,” kata Mendes PDTT.

Bukan hanya mengentaskan desa tertinggal, pergeseran status dari desa berkembang menjadi desa mandiri juga meningkat. “Sebanyak 2.318 desa statusnya telah menjadi desa mandiri. Capaian ini juga sudah memenuhi target di dalam RPJMN yaitu meningkatkan 2.000 desa mandiri,” katanya.

Menteri Eko juga menyebutkan bahwa sampai akhir 2017, dari total 122 daerah tertinggal sebanyak 59 daerah berpotensi terentaskan. “Kami optimistis akan terentaskan pada akhir 2019. Karena kami telah memberikan perhatian khusus untuk mengentaskan ke 59 daerah tertinggal tersebut,” katanya.

Pada perayaan HUT RI di Bengkulu tersebut, Mendes PDTT bertindak sebagai inspektur upacara (irup). Dalam amanatnya, Menteri menyampaikan, “Sebuah kehormatan dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Seluma dan bersama-sama memperingati HUT Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan kali ini bukan hanya sekedar seremonial saja, namun lebih dari itu merupakan bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa dan daerah tertinggal.”

Dalam kesempatan itu, Menteri Eko mengajak seluruh elemen dari berbagai kalangan untuk mendukung percepatan pembangunan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan bekerja keras dalam mengatasi banyak tantangan seperti penguatan daya saing dan revolusi industri 4.0.

“Tantangan-tantangan ini tidak boleh menjadi aral semangat kita, karena kita yakin, sepanjang kita bersatu, bergotong-royong, bersungguh-sungguh, bekerja keras dan bekerja cerdas pada bidang tugas kita masing-masing, kita akan mampu menjawab tantangan ini,” katanya.

Dalam kegiatan upacara ini, sejumlah pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten turut hadir serta pejabat-pejabat lainnya dan juga dikuti oleh peserta upacara dari berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Seluma, Bengkulu.

Usai upacara, Menteri Eko memberikan bantuan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa 25 mobil pick up kepada 25 BUMDes dari berbagai desa penerima dana desa di Kabupaten Seluma, hibah perangkat early warning system (EWS) untuk Desa Pasar Ngalam dan Ngapal Jungur, peresmian bronjong sepanjang 117 meter di Desa Bukit Peninjauan II, peresmian Sarana Air Bersih untuk lebih kurang 100 KK di Desa Talang Giring dan Desa Arang Sapat, serta peresmian Perpustakaan Lestari Desa Bukit Peninjauan II.

Penghargaan

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-73 RI tersebut, Kemendes PDTT juga menggelar upacara bendera di halaman parkir Kantor Kemendes PDTT, Jumat (17/8). Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi bertindak sebagai inspektur upacara. Usai pelaksanaan upacara ia menyematkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada PNS di lingkungan Kemendes PDTT, yang telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdian kepada negara selama 10, 20, dan 30 tahun.

Penyematan Satyalancana Karya Satya 30 tahun secara simbolis diberikan kepada Ir. Anto Pribadi, MM, MMSI selaku Direktur Penataan Persebaran Penduduk pada Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya penyematan Satyalancana Karya Satya 20 tahun secara simbolis diserahkan kepada Dandan Mulyana, SP, M.Si selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi pada Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kemudian penyematan Satyalancana Karya Satya 10 tahun secara simbolis diberikan kepada Irayanti Syahrul Saharuddin, S.IP selaku Kepala Subbagian Tata Usaha pada DirektoratPenanganan Daerah RawanBencana, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. [ADV]

Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 21 Agustus 2018.