Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) optimistis target percepatan penurunan stunting 14 persen pada 2024 dapat dicapai. Kerja sama dan dukungan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada BKKBN menjadi salah satu tolok ukur dalam pencapaian target prevalensi stunting yang saat ini masih berada di angka 24,4 persen.

“Kerja sama dengan berbagai pihak dan didukung penuh TNI beserta jajaran dan fasilitas kesehatannya, dikerahkan untuk upaya percepatan penurunan stunting,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kamis (22/9/2022).

Menurut Hasto, jalinan kerja sama BKKBN dengan TNI itu bisa menuntaskan persoalan bangsa yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Ia mengatakan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen yang sudah turun jauh dibanding 2013 yang mencapai 37 persen.

“Angka prevalensi 24,4 persen ini masih di atas ambang toleransi WHO. WHO menetapkan prevalensi stunting di bawah 20 persen. Kita akan kejar target penurunan prevalensi stunting 14 persen pada 2024, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” ujar Hasto yang sebelumnya adalah Bupati Kulon Progo periode 2012-2017 dan 2017-2022 ini.

Kader PDI Perjuangan ini menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama serta dukungan percepatan penurunan stunting dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Bahkan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting pada 29 Juni 2022.

Dukungan dan upaya percepatan penurunan stunting juga ditunjukkan oleh Dharma Pertiwi yang merupakan payung organisasi istri TNI untuk ketiga matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Anggota Dharma Pertiwi terdiri atas Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragati Wira Anggini.

Di bawah koordinasi Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa, terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting di daerah-daerah prioritas. BKKBN ditunjuk sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

BKKBN bersama TNI telah melaksanakan Kick Off Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan pada 8 Agustus 2022 di Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta. “Kami siap dukung (percepatan penurunan stunting). TNI menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagai pendamping dan guidance posyandu, posbindu, di semua angkatan,” kata Jenderal Andika.

Ia mengatakan, stunting berdampak terhadap produktivitas bangsa Indonesia pada masa depan dan hal tersebut harus ditanggung seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Jenderal Andika menegaskan adalah tugas TNI untuk membantu upaya percepatan penurunan stunting tersebut.

Duta Bapak Asuh Anak Stunting

Gerak cepat TNI dalam membantu mengatasi persoalan stunting telah diwujudnyatakan oleh tiga matra TNI, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman telah dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting dalam Peringatan ke-29 Hari Keluarga Nasional (Harganas) di  Sleman, Yogyakarta. Usai pengukuhan, Jenderal Dudung langsung memerintahkan jajaran TNI AD untuk juga menjadi Bapak Asuh Anak Stunting.

“Jadi, tidak serta merta hanya dari bantuan pemerintah, tetapi juga anak-anak stunting menjadi perhatian kita semua. Dan, otomatis para Dandim (Komandan Kodim) menjadi bapak asuh anak stunting yang ada di wilayah. Danramil (Komandan Rayon Militer) jadi bapak asuhnya di kecamatan. Babinsa (Bintara Pembina Desa) jadi bapak asuh yang ada di desanya,” tegas Jenderal Dudung.

Pada Kamis (1/9), Jenderal Dudung mengukuhkan pejabat publik dan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Gresik sebagai Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak Stunting. Pengukuhan ini disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pejabat yang dikukuhkan adalah Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, Dandim 0817 Gresik Letkol (Inf) Ahmad Saleh Rahanar, Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Ketua Pengadilan Negeri Gresik Agus Walujo Tjahjono, Ketua Pengadilan Agama Gresik Sugiri Permana, dan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Muhamad Hamdan Saragih.

Ada 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting, yakni NTT (37,8 persen), Sulbar (33,8 persen), Aceh (33,2 persen), NTB (31,4 persen), Sulteng (30,2 persen), Kalsel (30 persen), Kalbar (29,8 persen), Jabar (24,5 persen), Jatim (23,5 persen), Jateng (20,9 persen), Sumut (25,8 persen), dan Banten (24,5 persen). [*]