Sejak awal pendiriannya, G20 dirancang untuk menjawab berbagai ancaman krisis yang dihadapi dunia. Forum internasional ini berpengaruh secara ekonomi dan politik karena merupakan kesatuan 20 negara maju dan berkembang yang merepresentasikan sekitar 2/3 penduduk global, 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen PDB dunia. Dibentuk atas inisiatif negara-negara G7 saat itu, G20 yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, China, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa telah menjawab berbagai krisis regional atau bahkan global, seperti krisis Peso Mexico 1994, krisis finansial Asia 1997/1998, dan krisis keuangan 2007-2008. Untuk yang terakhir, G20 berhasil memberi dukungan melalui inisiasi paket stimulus fiskal dan moneter terkoordinasi berskala sangat besar untuk mengatasi krisis.

Presidensi Indonesia yang efektif sejak 1 Desember 2021 bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19 menuntut respons tepat dari negara-negara G20 untuk meminimalisasi potensi krisis yang dipicu permasalahan kesehatan tersebut. Riyadh Declaration 2020 telah mencetuskan inisiatif G20 dalam penanganan pandemi Covid-19, berupa suntikan dana lebih dari 5 triliun dollar AS untuk penanganan Covid-19, penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis serta obat-obatan, serta penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah. Selain berdampak pada krisis Kesehatan dengan korban jutaan orang, pandemi Covid-19 memperlambat perekonomian dan pencapaian target-target SDGs secara global.

Indonesia mendorong agenda pemulihan perekonomian serta isu-isu lainnya melalui pembahasan pada Finance Track dan Sherpa Track. Jika pada Finance Track para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 membahas kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan perpajakan internasional, pada Sherpa Track, delegasi-delegasi negara anggota membahas secara lebih mendetail dan luas melalui pertemuan working group, engagement group, serta pertemuan tingkat menteri. Para Sherpa G20 tersebut berusaha membuka jalan bagi kesepakatan maupun komunike G20 pada tingkat summit (KTT). Engagement groups mendialogkan berbagai isu melalui Business 20 (B20), Think 20 (T20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20), Labour 20 (L20), Urban 20 (U20), Civil 20 (C20), dan Science 20 (S20). Demikian pula pertemuan kelompok kerja/working group membahas berbagai isu prioritas masing-masing sektor, misalnya anti-corruption 20.

Momentum presidensi yang datang setiap 20 tahun sekali ini memberi peluang strategis bagi Indonesia untuk turut menentukan setting agenda prioritas dalam pembahasan G20. Melalui kepemimpinan G20 berbentuk Troika, Indonesia, bersama Italia (presidensi sebelumnya), serta India (kandidat presidensi berikutnya) menyusun agenda. Tema yang diangkat dalam Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 adalah “Recover Together, Recover Stronger” (pulih bersama-sama, pulih lebih kuat) sangat relevan untuk menjawab tantangan pandemi Covid-19. Melalui tema yang diusung ini, Indonesia ingin mendorong negara-negara di dunia agar bahu-membahu demi pemulihan perekonomian, sosial, pendidikan, politik/geopolitik, teknologi, lingkungan hidup, dan lainnya yang terdampak pandemi Covid-19, dan pulih bersama-sama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Penjabaran tema presidensi G20 Indonesia ini melalui tiga program prioritas, yaitu memperkuat arsitektur kesehatan global; mendukung transformasi digital; dan memastikan keberhasilan transisi energi. Isu yang mengemuka di antaranya adalah pentingnya kerja sama antarnegara untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap vaksin Covid-19 serta pentingnya konsep pendekatan one health, di mana pengelolaan kesehatan, lingkungan hidup, dan kesehatan hewan merupakan satu paket yang tidak terpisahkan. Berbagai working group dan engagement groups berupaya mensinergikan pembahasan serta memperkuat cross cutting issues untuk menerjemahkan ke dalam masing-masing pembahasan. Isu lainnya adalah ekonomi inklusif, sustainable finance dan green economy, serta mendorong kembali pencapaian target SDGs yang sempat tertunda karena pandemi.

Baca juga:

Hal baru dalam presidensi G20 Indonesia adalah inisiatif pembentukan dua engagement group, yaitu Parliament20 (P20) dan Supreme Audit Institution 20 (SAI20). Khusus SAI20 yang diinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia bertujuan untuk menyuarakan peran SAI dalam komunitas G20, yaitu menjadi patner pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pencapaian target-target SDGs melalui peran oversight, insight dan foresight. Kehadiran SAI20 diharapkan turut mendorong pertumbuhan dan pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan dan inklusif agar menghasilkan outcome nyata yang akan bermanfaat bagi dunia, khususnya negara berkembang.

SAI20 mendorong isu-isu akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pengelolaan keuangan, kegiatan, atau program-program pemerintah meski di tengah pandemi. Menurut Accounting and the Law: Right, Authority and Transparency (edited by Mikuli dan Luca, 2022) akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memastikan tercapainya efisiensi, ekonomi dan efektivitas dalam pengeluaran sektor publik, sementara sebagai bagian dari akuntabilitas publik, transparansi publik memberi peluang masyarakat untuk turut mengawasi kerja-kerja pemerintah.

Pembentukan SAI 20 juga memperhatikan nilai yang ada dalam Presidensi G2 Indonesia salah satunya adalah inclusiveness, yang tujuan pendirian SAI20 adalah untuk menyuarakan peran SAI dalam komunitas G20. SAI di seluruh dunia tergabung dalam INTOSAI, yaitu asosiasi BPK sedunia. SAI20 juga berperan untuk menggemakan (echoing) apa yang sudah dilakukan oleh seluruh SAI dunia melalui kegiatan-kegiatan yang dikoordinisasi oleh INTOSAI sehingga meskipun keanggotaan SAI20 hanya terdiri atas seluruh SAI yang merupakan anggota dari G20, dalam pelaksanaan kegiatannya, SAI20 akan selalu mengundang negara lain yang merupakan invitee permanen dari G20; organisasi internasional seperti UN, WB, ADB dan perwakilan INTOSAI.

Diharapkan, melalui kehadiran wakil INTOSAI dalam acara SAI20, peran penting SAI di seluruh dunia akan memberikan dampak positif kepada publik sesuai dengan prinsip yang ada dalam ISSAI P-12, yaitu selalu relevan dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Program SAI20 selaras dengan tema Presidensi Indonesia, yang melalui program prioritas ini SAI20 akan berkontribusi memperkuat governance dan memperkaya program-program yang sudah ada (cross cutting issues) sehingga peran SAI20 menjadi strategic alliance pemerintah lebih mudah tercapai.

Pertemuan G20 di 20 kota di Indonesia termasuk Bali ini juga diharapkan mampu mendorong geliat perekonomian di Indonesia. G20 akan dipuncaki dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/Leaders’ Summit berupa rapat tingkat kepala negara/pemerintahan untuk menghasilkan kesepakatan atau deklarasi/komunike bersama untuk menyelesaikan berbagai tantangan, khususnya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Semoga kebermanfaatan G20 bagi semua, dengan peran strategis SAI20 di dalamnya, seperti ditunjukkan oleh motif kawung logo G20 dalam sebuah “Gunungan” membawa babak baru menuju pemulihan ekonomi global yang lebih lebih inklusif dan sustainable. [Taskforce SAI20]