Sewindu Tol Laut, Kolaborasi dan Sinergi Harus Terus Ditingkatkan

Sewindu sudah program Tol Laut berjalan. Beragam pencapaian telah terlihat dan dirasakan masyarakat. Keberhasilan ini tak lepas dari peran serta banyak pihak. Agar program yang dimulai pada November 2015 ini semakin optimal, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan harus terus ditingkatkan.

Hal tersebut sesuai dengan Perpres No 27/2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (pengganti Perpres No 70/2017 dan Perpres No 106/2015).

Perpres tersebut menekankan, program Tol Laut tak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semata, tetapi juga kementerian lainnya seperti Kemenkomarvest, Kemendag, KKP, Kemendes PDTT, Kemenperin,  Kemenkop dan UKM, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkominfo, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM.

Tol Laut menggunakan pola pelayaran terjadwal (regular liner service). Dengan konsep tersebut diharapkan terwujud kepastian waktu pengangkutan. Meski jumlah muatan tidak mencapai batas maksimal, pengiriman tetap berjalan dari daerah produksi atau lebih maju, ke daerah konsumen atau kawasan terpencil, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP).

Melalui upaya tersebut, Tol Laut akan mampu menjadi ship promote the trade, sehingga pelayaran dapat membangkitkan perdagangan dan pengembangan ekonomi kawasan 3TP. Sebagai tahap awal, pelayaran Tol Laut menjadi sarana distribusi kebutuhan bahan pokok dan barang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan 3TP.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi mengatakan, melalui Tol Laut telah dikirim barang pokok dan barang penting termasuk di dalamnya sembako dan bahan bangunan ke berbagai pulau terpencil di wilayah Indonesia. “Ini sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan distribusi barang pokok dan barang penting lebih tersalurkan kepada masyarakat lebih merata, dan sebagai upaya mendukung pembangunan infrastruktur,  karena pemerataan distribusi dan pembangunan infrastruktur yang kokoh memiliki peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara,” ungkapnya.

Dorong Konektivitas

Program Tol Laut yang dijalankan Kementerian Perhubungan merupakan salah satu upaya pemerintah guna mendorong konektivitas maritim serta menekan disparitas harga di seluruh wilayah Indonesia. Program ini berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Program yang diluncurkan pada 2015 tersebut juga diharapkan mampu mendorong geliat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah 3TP, atau daerah sulit dijangkau oleh kapal-kapal besar. Dengan terciptanya akses yang lebih mudah untuk distribusi barang dari satu pulau ke pulau lainnya, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasar mereka.

Antoni memaparkan, tercatat, pada 2015, realisasi muatan kapal sebanyak 88 TEUs dan 30 ton. Angka tersebut meningkat pesat pada tahun berikutnya, yakni pada 2016 menjadi  4.159 TEUs dan 2.742 ton. Pada 2017, muatan kapal sebanyak 233.139 ton, tahun 2018 sebanyak 234.305 ton, tahun 2019 sebanyak 8.067 TEUs, tahun 2020 sebanyak 18.128 TEUs, tahun 2021 sebanyak 19.207 TEUs dan 930,7 ton, dan pada 2022 sebanyak 28.662 TEUs dan 1001,25 ton. Hingga Oktober 2023, realisasi muatan kapal tercatat sebanyak 23.511 TEUs dan 720,25 ton.

Saat diluncurkan pada 2015, program Tol Laut hanya memiliki 3 trayek. Jumlah trayek tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 menjadi 6 trayek, tahun 2017 menjadi 13 trayek, tahun 2018 menjadi 18 trayek, tahun 2019 menjadi 20 trayek, tahun 2020 menjadi 26 trayek, tahun 2021 menjadi 32 trayek, dan 2022 menjadi 33 trayek. Pada 2023, program Tol Laut memiliki 40 trayek.

Selain peningkatan muatan kapal dan jumlah trayek, program tersebut menambah jumlah pelabuhan singgah. Dari awalnya 11 pelabuhan pada 2015 kini telah mencapai 115 pelabuhan pada 2023.

Menhub Budi Karya berharap agar program Tol Laut mendapat dukungan berbagai pihak agar berjalan lancar. “Saya berharap sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan terus ditingkatkan, agar penyelenggaraan program Tol Laut dapat terus berjalan lancar dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut 2023 di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Inovasi

Terkait Tol Laut, Antoni kembali menjelaskan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan kinerja Tol Laut. Di antaranya, digitalisasi layanan melalui aplikasi Sitolaut dan pengembangan pola trayek Tol Laut yang efektif dan efisien menggunakan pola hub and spoke, titip kontainer, dan titip muatan, yang mengikutsertakan pelayaran swasta nasional.

Program Tol Laut harus dijalankan secara konsisten dan sistematis. Menurut Antoni, ada dua daerah yang telah berhasil melaksanakan upaya tersebut, yaitu Morotai dan Dobo. Hal itu karena ada keseimbangan antara muatan barang yang dibawa dari Surabaya maupun sebaliknya.