Heru Budi Hartono ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2022. Jokowi secara gamblang menitipkan tiga isu prioritas kepada Heru Budi, yaitu penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.

Masa jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Masa jabatan Pj gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang setahun berikutnya, dengan kemungkinan menggunakan orang yang sama atau berbeda.

Dalam perannya memimpin Jakarta selama satu tahun, Heru Budi mendapat banyak apresiasi karena langkah-langkah antisipatif dan solutif yang diambilnya. Ia merampungkan berbagai proyek yang terbengkalai cukup lama, seperti Sodetan Ciliwung, tepat sebelum hujan kembali mengguyur Jakarta.

Ia juga memastikan bahwa Jakarta memiliki ketahanan pangan di tengah kemarau berkepanjangan dengan menggalakkan pertanian kota. Selain juga upaya lain untuk menahan laju inflasi, penanganan polusi udara, hingga program penghijauan dengan menanam pohon di ratusan titik di tiap kelurahan.

Selain menahan laju inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga melakukan percepatan transformasi Jakarta sebagai pusat bisnis global dengan melakukan peningkatan kualitas industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Melalui JakPreneur, Pemprov DKI melakukan pendampingan dan pembinaan wirausaha baru termasuk memfasilitasi proses pengajuan sertifikasi halal, khususnya untuk pelaku usaha kuliner.

Dalam hal yang berkaitan dengan tata kota dan pelestarian lingkungan hidup, Pemprov DKI berfokus pada penanganan polusi udara yang sempat memburuk. Heru Budi melanjutkan program penghijauan di Jakarta dengan menanam lebih banyak pohon di ratusan titik di tiap kelurahan.

Deretan penghargaan

Di bawah pimpinan Heru Budi, Pemprov DKI berhasil mendapatkan apresiasi dari berbagai instansi berkat hasil kerja yang memuaskan. Pada Desember 2022, Badan Pangan Nasional memberikan penghargaan untuk Pemprov DKI sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi dengan Profil Terbaik.

Kemudian, pada Februari 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia menganugerahkan KPPU Award Pratama Kategori Persaingan Usaha Daerah untuk kinerja melaksanakan prinsip Persaingan Usaha dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah. Di bulan yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI memberikan penghargaan Adipura untuk seluruh Kota dan Kabupaten di Jakarta.

Pada Maret 2023, KemenPANRB memberikan penghargaan Terbaik Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam SPBE Summit 2023. Lalu pada Juli 2023, Kementerian PPPA memberikan penghargaan untuk Jakarta sebagai Provinsi Layak Anak.

Berikutnya, pada Juni 2023, Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan Penghargaan UPTD Terbaik Dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas pelayanan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat.

Lalu pada Agustus 2023, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan LKPP E-Purchasing Award 2023 untuk kategori Nilai Transaksi E-Purchasing Terbesar T.A. 2023 Klaster Pemerintah Daerah Provinsi.

Kemudian pada September 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganugerahkan piagam penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2022.

Sementara pada Oktober 2023, sedikitnya lima penghargaan diberikan kepada Pemprov DKI, yakni piagam penghargaan untuk Komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Infrastruktur dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana dari Kemendagri; piagam penghargaan untuk kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Tingkat Provinsi di Regional Jawa-Bali dan  Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali dari Kemenko Bidang Perekonomian; piagam penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan karena seluruh kelurahan sudah berpredikat Sadar Hukum dari Kemenkum HAM; serta piagam penghargaan Dukcapil Prima sebagai Provinsi Terbaik dalam Pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Kependudukan Digital dari Mendagri Tito Karnavian.

Adapun pada November 2023, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan Anugerah Penghargaan Pengadaan kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Terbesar dan Anugerah Penghargaan Pengadaan 2023 kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Nilai Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terbesar.

Menuntut upaya ekstra

Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute Jakarta Agustinus Tamtama Putra mengapresiasi kepemimpinan Heru Budi Hartono dalam membuat Jakarta menjadi lebih baik.

“Heru Budi membuktikan kecintaannya pada Jakarta dengan tidak banyak berkata-kata, tetapi melakukan terobosan nyata. Masih banyak yang harus dibenahi mengingat kompleksitas Jakarta, tetapi rakyat juga percaya bahwa Pak Heru memang mumpuni dalam menangani itu semua,” ujarnya, Kamis (16/11/2023).

Agustinus menambahkan, menata Jakarta ibarat menata sebuah rumah. “Kita perlu menempatkan perabotan sesuai dengan peruntukkannya, mengatur sehingga estetis, dan membuat rumah menjadi senyaman mungkin. Bukan hanya rumah yang ditata, penghuninya pun biasanya dihimbau untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan kebersihan sehingga rumah menjadi tempat terbaik untuk keluarga,” katanya.

Namun, kadang keadaan semrawut dan tidak teratur menuntut upaya ekstra untuk dibereskan. Jakarta sebagai rumah bersama coba ditata saat ini oleh Heru Budi. “Ini tentu bukan upaya yang mudah sebab lingkupnya begitu luas dan manusianya juga multikultural. Penataan dengan demikian bukan hanya spasial tetapi juga kultural,” imbuh Agustinus.

Sejauh yang sudah diupayakan dan dapat disaksikan di lapangan, lanjut Agustinus, penataan spasial Jakarta mencakup banyak titik dan jenis. Mulai dari tata perairan untuk mengantisipasi banjir, pengadaan Ruang Terbuka Hijau dengan optimalisasi ruang dan taman, hingga pembangunan berkelanjutan sarana transportasi publik yang mendukung mobilitas warga.