Meski penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan perbaikan, masyarakat harus tetap waspada dan tidak boleh abai. Jika tidak hati-hati, gelombang ketiga pandemi dapat terjadi, apalagi kasus varian baru, Omicron, sudah masuk Indonesia.
Tak hanya itu, pemerintah dan para pengambil kebijakan, baik pusat maupun daerah, juga harus antisipatif agar penyebaran Covid-19, termasuk varian baru, dapat ditekan. Pemerintah daerah juga harus tetap fokus melindungi masyarakat, jangan sibuk menyiapkan diri untuk kontestasi menjelang Pemilu 2024.
Mengantisipasi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menerapkan pengetatan di wilayahnya. Hal ini dikatakan Kang Emil pada acara Satu Meja The Forum “Badai Pandemi Pasti Berlalu” Kompas TV, di Jakarta, Rabu (15/12/2021).
“Kami menyadari, di mana ada kepadatan dan keramaian, potensinya (penyebaran Covid-19) naik sehingga walaupun dibebaskan tidak (PPKM) level 3 secara aturan dari A sampai Z, kami akan menerapkan pengetatan,” ujar mantan Wali Kota Bandung ini.
Pemda Provinsi Jabar melarang berbagai kegiatan keramaian saat pergantian tahun. Larangan ini meliputi perayaan Tahun Baru di hotel, destinasi wisata, pawai, dan titik-titik keramaian lainnya.
Penjagaan
Kang Emil menjelaskan, Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan penjagaan dan keamanan di tempat-tempat wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi berjalan optimal.
“Kemudian mewajibkan dan akan menerapkan keamanan di tempat-tempat pariwisata. Karena kami pernah menemukan PeduliLindungi-nya dipasang, tetapi tidak dipraktikkan di lapangan sehingga kita akan perketat itu dengan sanksi juga,” tegasnya.
Ditegaskan pula bahwa Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus dipatuhi.
“Sehingga diharapkan orangtua ikut jadwal anaknya yang tidak libur sehingga upaya-upaya ini mengurangi potensi pergerakan yang berlebihan. Sambil mengimbau, kalau bisa berbahagianya, liburannya, di rumah. Itu tidak perlu mencari piknik ke mana-mana,” ujar Kang Emil.
Elektabilitas
Sementara itu, terkait elektabilitas dan popularitas, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, hal tersebut tergantung dari situasi daerah masing-masing. Indikatornya di antaranya adalah jumlah kasus Covid-19 di daerah dan pergerakan ekonomi setempat.
Di luar Jawa, yang penyebaran Covid-19 berada di bawah Jawa, pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih kencang sehingga ekonomi dapat lebih cepat pulih. Ini menjadi sebuah tantangan tidak mudah bagi pemerintah daerah di Pulau Jawa.
“Tapi, memang dari sisi itu akan ada pengaruh, ketika faktor leadership pemimpin daerah menangani Covid-19, tentu saja berpengaruh terhadap keyakinan, terhadap pelaku usaha bahwa Covid-19 bisa cepat berlalu dan bisa cepat ditangani dengan baik,” tegas Tauhid.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa tantangan yang ada saat ini adalah perubahan dari kebiasaan atau suasana hati masyarakat.
“Jadi, masyarakat sepertinya sudah mengalami kejenuhan dalam menghadapi perang melawan Covid-19 selama dua tahun ini. Kejenuhan ini, misalnya, kita tangkap, pertama, mereka memberikan apresiasi terkait dengan penanganan Covid-19, tetapi saat ditanya apakah PPKM hendaknya dilanjutkan atau tidak, mayoritas mengatakan sebaiknya dihentikan,” ujar Burhanuddin.
Selain itu, ketika ditanya mengenai pengetatan protokol kesehatan, masyarakat banyak yang meminta agar dilonggarkan. Dari sini jelas, tingkat resiliensi masyarakat mulai berkurang. Diperkuat lagi dengan harapan masyarakat agar pemerintah semakin fokus kepada sektor ekonomi, misalnya menciptakan lapangan kerja dan masalah sembako. Hal ini berbeda dengan beberapa waktu lalu, yang penanganan pandemi lebih diutamakan ketimbang ekonomi.
Hal tersebut menunjukkan, masyarakat mulai capek dan kecapekan itu memiliki “ongkos” mahal jika pemerintah mengendurkan tingkat pengetatan atau kepala daerah mengikuti arus populis tersebut yang menginginkan ada penurunan tingkat pengetatan prokes kemudian mulai menggeser ke arah ekonomi.
“Sementara pedal rem dilepaskan, pedal gas diinjak terus sehingga lupa bahwa Covid-19 belum selesai sepenuhnya. Ini menjadi isu yang akan mewarnai selama setahun ke depan. Karena bagaimanapun animo publik mulai menurun, tetapi pada saat bersamaan, Covid-19 belum sepenuhnya tuntas,” tegas Burhanuddin.
