Tak dapat dimungkiri, perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan. Saat ini, rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh proses digitalisasi.

Namun, masih banyak pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa kemampuan memahami dan mengolah informasi tersebut secara baik, sehingga masih banyak masyarakat terpapar oleh informasi yang tidak benar.

Menyikapi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar seri webinar literasi digital #MakinCakapDigital dengan tema “Suara Demokrasi di Ranah Digital”. Webinar yang digelar pada Rabu, 29 September 2021 di Kabupaten Serang, diikuti oleh puluhan peserta secara daring.

Webinar ini mengundang narasumber dari berbagai bidang keahlian dan profesi, yakni Dr Lina Miftahul Jannah MSi (Dosen Universitas Indonesia, Pengurus DPP IAPA), Dr Rusdiyanta SIP SE MSi (Dekan FISIP Universitas Budi Luhur), Tutik Rachmawati PhD (Director of Center for Public Policy & Management Studies Parahyangan Catholic University, IAPA), dan Eko Sugiono (Digital Marketer Expert G Coach).

Lina Miftahul membuka webinar dengan mengatakan, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagi inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0. “Maka diperlukan kecakapan digital, yang merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Kecapakan digital perlu, agar dapat membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital.”

Menurutnya, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kedaulatan. Contoh suara demokrasi adalah rapat dan pemilihan umum. Demokrasi digital meningkatkan interaktivitas dan komunikasi antara masyarakat dan negara, antara warga negara dan perwakilan politik, antara kelompok kepentingan dan pembuat kebijakan.

“Masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Media konvergen memunculkan karakter baru yang makin interaktif, di mana penggunanya mampu berkomunikasi secara langsung dan memperoleh konsekuensi langsung atas pesan,” jelasnya.

Rusdiyanta menambahkan, pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dibentuk untuk rakyat dan bukan untuk partai politik pemenang atau bagian dari rakyat (orang kaya, atau kelas pekerja, atau orang dewasa laki-laki, atau pemeluk agama tertentu).

“Partisipasi politik adalah kegiatan yang mempunyai maksud atau efek untuk memengaruhi baik regional, nasional, atau pemerintahan supranasional, baik secara langsung dengan memengaruhi pembuatan atau implementasi kebijakan publik, ataupun secara tidak langsung dengan memengaruhi pemilihan individu yang membuat kebijakan tersebut,” tuturnya.

Sementara partisipasi sipil adalah aktivitas sukarela yang berfokus pada membantu orang lain, mencapai barang publik, atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk pekerjaan yang dilakukan baik sendiri atau bekerja sama dengan orang lain untuk menghasilkan perubahan.

Tutik Rachmawati turut menjelaskan, orang Indonesia jika bertemu langsung sebenarnya ramah, tapi ketika di dunia virtual semua merasa punya hak untuk memberikan komentar, tetapi tidak banyak yang merasa komentarnya itu harus dipertanggungjawabkan.

“Bahwa interaksi sosial media pasti akan ditemukan lebih banyak ketidakkesepakatan jika dibandingkan dengan interaksi secara face to face. Kalau dari sisi teorinya, ketidakkesepatan pandangan ataupun perbedaan pendapat serta keyakinan adalah mendorong masing-masing individu untuk lebih toleran terhadap satu sama lain,” tuturnya.

Seharusnya, setiap perbedaan-perbedaan itu bisa membuat masing-masih pihak jadi lebih berpikir reflektif dan lebih bisa mengembangkan citra diri positif ketika berada di dunia virtual.

Ketika kita berinteraksi di sosial media memang ada norma bahwa yang berbeda itu tidak masalah dan bukan sesuatu yang dihalangi, tetapi berbeda halnya dengan kita bertemu secara langsung. Sebenarnya kalau kita menggunakan sosial media hubungan kita antar individu itu lebih lemah.

Sebagai pembicara terakhir, Eko Sugiono mengatakan, demokrasi digital dalam beberapa dekade terakhir ini, bersamaan dengan dahsyatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kehidupan demokrasi telah termediasi sedemikian rupa.

“Tidak lagi hanya termediasi oleh media massa konvensional, seperti media massa cetak dan elektronik, tapi demokrasi telah telah termediasi oleh new media, internet. Teknologi digital mengubah berbagai aktivitas demokrasi, termasuk partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja pemerintahnya,” ujarnya.

Dalam sesi KOL, Suci Patia mengatakan, tantangan literasi digital sekarang adalah gimana caranya supaya kita bisa memperdayakan teknologi bukan hanya diperdayakan. “Dan ketika kita memperdayakan teknologi, kita akan menambah banyak sekali nilai di dalam kehidupan kita baik secara intelektualitas, sosial, ataupun secara ekonomis.”

Salah satu peserta bernama Agil Azmi menanyakan, bagaimana caranya agar orang-orang saling menerima demokrasi jika berbeda pendapat yang tidak sesuai dengg prinsipnya?

“Kebebasan di sosial media memang merupakan hak semua orang, namun kebebasan berpendapat tentu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk menyukai apa yang kita posting. Karena kebebasan kita itu saling terkait jadi sikap saling menghargai itu sangat perlu diterapkan di media sosial,” jawab Tutik.

Webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan literasi digital di Kabupaten Serang. Kegiatan ini pun terbuka bagi semua orang yang berkeinginan untuk memahami dunia literasi digital. Untuk itulah penyelenggara pada agenda webinar selanjutnya, membuka peluang sebesar-besarnya kepada semua anak bangsa untuk berpartisipasi pada webinar ini melalui akun Instagram @siberkreasi.dkibanten.

Kegiatan webinar ini juga turut mengapresiasi partisipasi dan dukungan semua pihak, sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat program literasi digital ini hanya akan sukses mencapai target 12,5 juta partisipan jika turut didukung oleh semua pihak yang terlibat. [*]