Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dimiliki dan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, negara harus hadir untuk memenuhi hak dasar manusia karena pendidikan membentuk mentalitas bangsa.

Peran pemuda jangan hanya menjadi helicopter view saja tapi ikut dalam mencerdaskan bangsa. Dalam usaha memperbaiki dan mengatasi masalah yang ada, khususnya isu ketidakmerataan yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, pendidikan menjadi bidang yang harus diprioritaskan dan mendapat perhatian penuh.

Di masa mendatang, fondasi dasar kekuatan negara dibangun dari orang-orang muda yang ditempa melalui pendidikan. Dengan mutu pendidikan baik, yang didukung oleh lingkungan serta situasi selaras, akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas. Maka, pendidikan sebaiknya diletakkan sebagai prioritas dalam upaya penyelesaian isu-isu lain.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, data umur 15-24 tahun angka terendah melek huruf Lanny Jaya dan angka buta huruf penduduk Nduga pada tahun 2020, mencapai 40,51 persen dan 77,8 persen.

Berdasarkan dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran akan pendidikan di Papua masih rendah. Dalam pemenuhan dan pemerataan pendidikan terutama pada Provinsi Papua Pegunungan, terdapat banyak tantangan yang perlu ditemukan solusinya secara bersama-sama.

Namun, terdapat tantangan yang merupakan urgensi, di antaranya yaitu tantangan terhadap kurangnya tenaga pendidik serta infrastruktur dan sarana prasarana yang belum terpenuhi di provinsi Papua Pegunungan menjadi fokus yang harus diselesaikan. Sehingga, tantangan-tantangan tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan instansi terkait yang mengurusi bidang pendidikan.

Maka dari itu, perlu adanya tindakan-tindakan yang spesifik dan konkret untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini. Dalam pemaparan ini, selaku delegasi-delegasi JSF 2024, bermaksud untuk menaruh perhatian pada isu pendidikan di Papua Pegunungan melalui beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Papua Pegunungan.

Hal ini juga sejalan dengan bagaimana Indonesia Emas 2045 melihat pendidikan sebagai suatu fondasi untuk menciptakan generasi penerus yang bisa dan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, dan makmur.

Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

Pendidikan juga merupakan suatu sumber dalam memperkuat pendidikan karakter dengan tujuan untuk membangun manusia yang berakhlak baik, berpikir kritis, dan berketerampilan handal

Delegasi JSF 2024 melihat adanya ketimpangan kualitas pendidikan dasar di wilayah Papua khususnya di Papua Pegunungan. Mereka menyatakan secara tegas bahwa terdapat urgensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di wilayah Papua Pegunungan melalui Visi Indonesia Emas 2045 dalam pilar Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna tercapainya pemerataan pendidikan dasar di wilayah Papua Pegunungan sesuai dengan Pasal 31 UUD Ayat 1 mengenai Hak Warga Negara mendapatkan pendidikan.

Resolusi kebijakan

  1. Mendorong pemerintah agar menyediakan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses kegiatan belajar-mengajar yang layak agar berjalan dengan optimal, serta merevitalisasi sarana pendidikan yang kurang terberdaya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang layak.
  2. Mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan Hankam (Pertahanan dan Keamanan), hal ini bertujuan untuk dapat meningkatan kualitas pendidikan didaerah rawan konflik.
  3. Mengusulkan untuk pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Guru Papua Pegunungan (LPK-GPP), lembaga khusus ini berada di bawah instansi Kementerian Pendidikan yang akan melakukan penjaminan dan pengawasan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di Papua Pegunungan, baik untuk tenaga pendidik yang berasal dari luar pulau maupun tenaga pendidik yang berasal dari Papua.
  4. Mendorong penjaminan kesejahteraan tenaga pendidik, baik untuk tenaga pendidik dari dalam maupun luar pulau, dengan cara menjamin kenaikan status pegawai Honorer di Papua menjadi ASN; meningkatkan tunjangan tenaga pendidik; pemberian insentif bagi tenaga pendidikan yang berasal dari luar pulau.
  5. Mendorong pelaksanaan transfer of knowledge antara tenaga pendidik dari luar dan dalam Pulau Papua dengan cara pemberian pelatihan dan beasiswa.
  6. Mengusulkan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan lingkungan dengan pelatihan dasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari fasilitas yang dibangun, dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan perwakilan guru. Komite ini dapat berperan dalam mengawasi kondisi fisik sekolah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin; serta memberikan pelatihan dasar untuk pekerjaan sederhana dalam pendidikan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah, yang sering kali tidak sepenuhnya memahami konteks dan kebutuhan Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam operasional fasilitas kesehatan menciptakan rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap infrastruktur yang mereka miliki. Mereka tidak hanya melihat fasilitas tersebut sebagai aset eksternal tetapi sebagai bagian integral dari komunitas mereka, yang berfungsi untuk kepentingan bersama.
  7. Merekomendasikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang dapat meningkatkan partisipasi subjek pendidikan seperti murid dan guru. Jika rekomendasi pertama sudah terpenuhi, direkomendasikan pembangunan dan pengimplementasian Boarding School “Sekar Papua” (Sekolah Asrama Cerdas Papua) yang berkolaborasi dengan sektor swasta yang berbasis lingkungan. Dikarenakan social culture masyarakat Papua yang berbeda, pemerintah disarankan untuk membentuk tim Anev (Analisa dan Evaluasi) untuk dapat melihat, menganalisa dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di Papua. Dengan mempertimbangkan sulitnya akses bagi siswa dan guru, boarding school dapat mengatasi masalah ini dengan menyediakan tempat tinggal yang aman serta dekat dengan fasilitas pendidikan. Dengan tinggal di asrama, siswa dan guru tidak perlu menempuh jarak jauh setiap hari untuk bersekolah juga program ini berupaya untuk mendukung keberlangsungan lingkungan hidup, khususnya hutan Papua; melakukan “Lokalisasi Guru” melalui pembangunan sekolah tinggi yang berfokus pada sektor pendidikan (Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan) di daerah setempat untuk menghasilkan tenaga pendidik lokal.
  8. Mendorong dialog dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat sebagai subjek dari pemerhatian pendidikan dasar ini di Papua Pegunungan.
  9. Mendorong peningkatan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP), serta penggunaan dana desa, alokasi APBN dan APBD yang lebih Selain itu, bantuan dari lembaga internasional dan donor juga dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek infrastruktur memfasilitasi pendidikan. Secara rinci mendorong Penggalangan Dana dan Sumber Daya, menggalang dana dari masyarakat yang ingin berkontribusi dan mengumpulkan sumber daya untuk menyediakan fasilitas pendidikan, seperti buku dan alat tulis yang masih sangat dibutuhkan di daerah. Fasilitas berupa buku sebagai bahan ajar juga memuat materi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah sekolah tujuan. Mengembangkan platform pembelajaran digital yang bisa diakses oleh siswa di Papua, dengan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah; Mendorong kerja sama bilateral dan multilateral, mendorong program pertukaran pelajar dan guru antara Papua dan negara lain untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan internasional; Merekomendasikan kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah (NGO), bekerja sama dengan NGO internasional, LSM, dan Lembaga Keagamaan setempat yang fokus pada pendidikan untuk mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal Papua.

Dari resolusi yang telah dipaparkan, hasil diskusi JSF 2024 dituangkan melalui draft komunike. Para delegasi JSF 2024 menyatakan bahwa permasalahan pendidikan di Bumi Cendrawasih terlebih di Provinsi Papua Pegunungan harus menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan lebih secara intensif, mengingat bahwa sektor pendidikan merupakan aspek terpenting guna mencapai visi “Indonesia Emas 2045”.

Para delegasi JSF 2024 berharap beberapa resolusi yang telah diekomendasikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di wilayah Bumi Cenderawasih.