Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) menunjukkan komitmen tinggi dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui pembangunan berbagai rumah susun sewa (rusunawa) dan proyek hunian lainnya yang dirancang untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, aman, serta terjangkau, khususnya bagi warga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan, pihaknya fokus untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta. Penyediaan hunian berkualitas untuk warga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
Berbagai inisiatif dan kebijakan diambil Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan hunian yang inklusif dan adil, dengan prioritas bagi masyarakat terdampak program pembangunan kota, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hunian berkualitas
Salah satu langkah konkret Pemprov DKI dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau adalah dengan mengadakan open house di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat (1/11/2024).
Open house ini dihadiri Pj Gubernur Teguh Setyabudi dan jajaran pejabat terkait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Rani Mauliani. Melalui open house Rusunawa Pasar Rumput, Teguh menegaskan komitmen kuat Pemprov DKI untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta.
Pada kesempatan ini, pemerintah menampilkan konsep hunian berkualitas yang dapat diakses dengan harga terjangkau, yaitu Rp 1.250.000 per bulan untuk setiap unit. Harga tersebut ditetapkan untuk memberikan peluang bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas agar dapat menikmati fasilitas hunian yang layak.
Rusunawa Pasar Rumput terdiri atas 1.984 unit hunian yang tersebar di 3 tower. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, balkon, serta pendingin ruangan (air conditioner/AC).
Dengan konsep hunian berkualitas ini, Pemprov DKI berharap, masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih layak, aman, serta nyaman. Selain itu, fasilitas pendukung di sekitar area rusun, seperti pasar tradisional, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), minimarket, food court, ATM center, dan masjid, turut memperkuat nilai hunian di rusunawa ini. Menurut Pj Gubernur Teguh, keberadaan fasilitas tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemprov DKI dalam menghadirkan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni.
Menteri PKP RI Maruarar Sirait pun mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam menyediakan hunian tersebut, khususnya untuk warga yang terdampak musibah kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan, yang diberikan akses gratis sewa selama satu tahun. “Apresiasi kami berikan kepada Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan hunian ini. Kita meminta agar dipastikan, yang boleh menempati hunian ini adalah mereka yang membutuhkan dari segi finansial, seperti, ASN, guru, polisi, TNI, bahkan pedagang yang berpenghasilan rendah. Selain itu, mereka akan terbantu untuk mobilitas yang dekat dengan lokasi kerjanya. Kami juga senang dengan upaya Pemprov DKI yang bergerak cepat dalam mengungsikan korban kebakaran Manggarai dengan menyediakan 418 unit, dengan catatan gratis sewa selama setahun hingga 27 Oktober 2025,” ungkap Menteri Maruarar.
Solusi warga kolong jembatan
Pemprov DKI Jakarta berupaya pula memberikan solusi hunian bagi warga yang tinggal di lokasi-lokasi tidak layak, seperti kolong jembatan. Saat mendatangi penghuni kolong Jembatan Pakin di Penjaringan, Jakarta Utara, Pj Gubernur Teguh mendengarkan aspirasi mereka.
Para warga menyampaikan harapan mereka untuk bisa memiliki hunian yang layak agar terhindar dari risiko penyakit yang rentan di lokasi tersebut. Sebagai respons atas kondisi ini, Pemprov DKI berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan rumah susun bagi warga yang tinggal di area-area tidak layak tersebut.
“Setelah berbincang dengan warga yang tinggal di bawah jembatan, mereka ingin mempunyai hunian yang layak. Hujan tidak kehujanan dan banjir tidak kebanjiran. Apalagi kalau tinggal di dalam kolong jembatan tentunya penyakit sangat rentan sekali menyerang mereka,” ungkap Pj Gubernur Teguh, Rabu (6/11).
Langkah ini dilanjutkan dengan upaya Pemprov DKI dalam membangun dan menyiapkan Rusun Petak Habitat Ancol, yang lokasinya tidak jauh dari kolong jembatan tersebut. Pj Gubernur Teguh bersama timnya meninjau langsung Rusun Petak Habitat Ancol yang kini sudah memiliki 2 dari 9 tower yang direncanakan. Ia juga meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendata secara rinci terkait warga yang tinggal di kolong tol dan kolong jembatan supaya mereka dapat diprioritaskan untuk menempati rusun yang tersedia.
Salah seorang penghuni kolong Jembatan Pakin, Sumawiti, menuturkan rasa haru dan harapannya terhadap perhatian yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. “Senang sih, karena beliau perhatian sama kita. Belum tentu orang lain mau perhatian ke kita yang tinggal di kolong begini. Mudah-mudahan solusinya yang terbaik buat kita di sini. Kalaupun mau dipindahkan, jangan jauh-jauh. Karena sekolah anak-anak di sini, kerjaan suami di sini,” bebernya.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengupayakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Inisiatif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai solusi hunian, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, serta membangun kota yang lebih inklusif.
