Minyak dan gas bumi (migas) memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai salah satu penggerak pembangunan nasional, sumber daya alam ini harus tetap dijaga agar bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.
Dalam rangka menjaga ketahanan energi minyak dan gas bumi, baik di kegiatan usaha hulu dan hilir, serta membantu memberikan pengawasan minyak dan gas bumi terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengadakan kegiatan Migas Goes To Campus di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).
Kuliah Kemigasan yang digelar di Jakarta, Jumat (25/5), tersebut mengusung tema “Migas Sebagai Penggerak Pembangunan Nasional dan Pengawasannya”. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara pihak ESDM dan kepolisian semakin terjalin untuk menjaga sumber daya dan obyek vital nasional tersebut.
Dengan adanya kerja sama yang erat antara Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan pihak kepolisian, penjaminan terhadap ketersediaan migas di berbagai daerah dapat terwujud. Ketersediaan pasokan migas di dalam dan luar negeri juga diharapkan dapat terus terjaga. Yang tak kalah penting, upaya pemerintah dalam menjamin tidak adanya disparitas harga migas juga harus terus terwujud.
Wakil Ketua Bidang Akademik STIK Brigjen Fiandar menyambut positif kegiatan yang digelar di auditorium STIK tersebut. “Kami dari pihak kepolisian menyambut baik Migas Goes To Campus yang digelar Dirjen Migas. Kami perlu mendapat informasi dari berbagai kelembagaan, termasuk ESDM. Informasi-informasi yang kami dapatkan akan menjadi bahan baku bagi kami dalam melakukan pengamanan, baik dari segi pencegahan maupun penegakan hukum. Upaya ini akan sangat membangun.”
Adanya saling bertukar informasi, lanjut Fiandar, akan semakin terjadi sinergi yang lebih maksimal untuk mengamankan pembangunan. “Teman-teman di Dirjen Migas memiliki tugas menggerakkan pembangunan, sementara kami bertugas mengamankan pembangunan itu sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto yang hadir sebagai narasumber mengatakan, pihaknya telah sejak lama bekerja sama dengan pihak kepolisian, mulai dari proses eksplorasi, produksi, hingga distribusi.
“Peran kepolisian sangat penting, di antaranya untuk mengawasi dan mengawal agar migas dapat sampai ke masyarakat dan tepat sasaran, serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa S-1 dan S-2 STIK tersebut juga diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah terkait aturan hukum dan sanksi yang diberikan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dalam pemaparannya, Djoko juga menjelaskan, migas, yang memiliki sifat tak terbarukan, semakin lama akan semakin habis, pengolahannya pun dilakukan sedemikan rupa agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan migas. Misalnya, kegiatan-kegiatan tanpa izin,” ujar Djoko.
Berubahnya kontrak bagi hasil cost recovery menjadi gross split juga menjadi pokok pembahasan pada kuliah umum tersebut. Di depan para mahasiswa, pejabat STIK, dosen, dan jajaran pimpinan Dirjen Migas, serta undangan lainnya, Djoko meyakinkan bahwa upaya tersebut merupakan langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, para peserta juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menjalankan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Dengan langkah tersebut, masyarakat, termasuk yang tinggal di bagian terpencil dan terluar, dapat mengakses BBM dengan harga yang sama dengan daerah lain, khususnya Pulau Jawa.
Konsistensi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan kepolisian sangat dibutuhkan. Dengan adanya sinergi yang baik di antara kedua pihak tersebut, serta didukung oleh kesadaran masyarakat, ketersediaan migas di Indonesia dapat terjaga. Imbasnya, pembangunan dapat terus terwujud dan semakin merata.
Migas Goes To Campus merupakan agenda rutin Ditjen Migas KESDM sejak tahun 2015 dan telah diselenggarakan di berbagai universitas antara lain Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. MGTC diharapkan dapat menjadi jembatan Pemerintah dengan civitas akademika dan stakeholders lainnya untuk menentukan kebijakan yang baik dan adil dalam pengelolaan migas Indonesia. [ADV/*]
