Minyak dan gas bumi (migas) memiliki peran sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai salah satu penggerak pembangunan nasional, sumber daya alam ini harus tetap dijaga agar bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.

Dalam rangka menjaga ketahanan energi mi­nyak dan gas bumi, baik di kegiatan usaha hulu dan hilir, serta membantu memberikan pengawasan minyak dan gas bumi terhadap penyelewengan dan penyalahgu­naan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengadakan kegiatan Migas Goes To Campus di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

Kuliah Kemigasan yang di­gelar di Jakarta, Jumat (25/5), tersebut mengusung tema “Migas Sebagai Penggerak Pembangunan Nasional dan Pengawasannya”. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara pihak ESDM dan kepolisian semakin terjalin untuk menjaga sumber daya dan obyek vital nasional tersebut.

Dengan adanya kerja sama yang erat antara Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan pihak kepolisian, penjaminan ter­hadap ketersediaan migas di ber­bagai daerah dapat terwujud. Ketersediaan pasokan migas di dalam dan luar negeri juga diharapkan dapat terus terjaga. Yang tak kalah penting, upaya pemerintah dalam menjamin tidak adanya disparitas harga migas juga harus terus terwujud.

Wakil Ketua Bidang Akademik STIK Brigjen Fiandar menyambut positif kegiatan yang digelar di auditorium STIK tersebut. “Kami dari pihak kepolisian menyambut baik Migas Goes To Campus yang digelar Dirjen Migas. Kami perlu mendapat informasi dari berbagai kelembagaan, termasuk ESDM. Infor­masi-informasi yang kami da­­patkan akan menjadi bahan baku bagi kami dalam melakukan pengamanan, baik dari segi pen­ce­gahan maupun penegakan hukum. Upaya ini akan sangat mem­bangun.”

Adanya saling bertukar informasi, lanjut Fiandar, akan semakin terjadi sinergi yang lebih maksimal untuk mengamankan pem­bangunan. “Teman-teman di Dirjen Migas memiliki tugas menggerakkan pembangunan, sementara kami bertugas mengamankan pemba­ngunan itu sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto yang hadir sebagai narasumber mengatakan, pihaknya telah sejak lama bekerja sama de­ngan pihak kepolisian, mulai dari proses eksplorasi, produksi, hingga distribusi.

“Peran kepolisian sangat pen­ting, di antaranya untuk meng­awasi dan mengawal agar migas dapat sampai ke masyarakat dan tepat sasaran, serta tidak disa­lahgunakan oleh pihak-pihak ti­dak bertanggung jawab,” ujarnya.

Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa S-1 dan S-2 STIK ter­sebut juga diharapkan dapat di­ja­dikan masukan bagi pemerintah ter­­kait aturan hukum dan sanksi yang diberikan kepada oknum-ok­num yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pemaparannya, Djoko juga menjelaskan, migas, yang memiliki sifat tak terbarukan, semakin lama akan semakin habis, pengolahannya pun dilakukan se­demikan rupa agar tetap me­menuhi kebutuhan masyarakat.

“Itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penya­lah­gunaan migas. Misalnya, ke­giatan-kegiatan tanpa izin,” ujar Djoko.

Berubahnya kontrak bagi hasil cost recovery menjadi gross split juga menjadi pokok pembahasan pada kuliah umum tersebut. Di depan para mahasiswa, pe­jabat STIK, dosen, dan jajaran pimpinan Dirjen Migas, serta undangan lainnya, Djoko meya­kinkan bahwa upaya tersebut merupakan langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, para peserta juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menja­lankan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Dengan langkah tersebut, masya­rakat, termasuk yang tinggal di bagian terpencil dan terluar, dapat mengakses BBM dengan harga yang sama dengan daerah lain, khususnya Pulau Jawa.

Konsistensi pemerintah, da­lam hal ini Direktorat Jen­deral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan kepolisian sangat dibutuhkan. Dengan adanya sinergi yang baik di antara kedua pihak tersebut, serta didukung oleh kesadaran masyarakat, ketersediaan migas di Indonesia dapat terjaga. Imbasnya, pembangunan dapat terus ter­wujud dan semakin merata.

Migas Goes To Campus me­ru­pakan agenda rutin Ditjen Migas KESDM sejak tahun 2015 dan telah diselenggarakan di berbagai universitas antara lain Uni­versitas Gadjah Mada dan Uni­versitas Indo­nesia. MGTC di­harapkan dapat menjadi jem­batan Pemerintah dengan civitas aka­demika dan stake­holders lainnya untuk me­nentukan kebijakan yang baik dan adil dalam pengelolaan migas Indonesia. [ADV/*]