Memiliki luas daratan sekitar 662 kilometer persegi dengan penduduk padat, yakni lebih dari 11 juta jiwa, DKI Jakarta masih menjadi salah satu kota yang tetap menjanjikan untuk dihuni. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah setempat untuk menciptakan tata ruang yang baik dan transportasi memadai.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya bersama semua pihak memperbaiki tata kota. “Tentu kita semua akan perbaiki Jakarta menjadi kota yang lebih baik sejajar dengan kota-kota besar di dunia,” ujarnya.
Riza menyebut bahwa menata Ibu Kota bukanlah pekerjaan mudah. Ia menambahkan, pada prinsipnya, semua gubernur dari dulu sampai sekarang berusaha menjadikan Jakarta menjadi kota yang semakin baik di semua sektor, termasuk tata kotanya.
Menjawab permasalahan tata ruang dan transportasi, beragam strategi dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya, perencanaan tata ruang yang menyasar ke semua kalangan. Hal ini tentu membutuhkan dukungan kebijakan sektoral lain agar rencana tata ruang yang disusun dapat diimplementasikan sesuai arahan yang telah dibuat. Apabila kebijakan sektoral tidak ada, tentu rencana tata ruang yang telah disusun tidak akan dapat diimplementasikan sesuai rencana dan arahan yang telah dibuat.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan, penataan transportasi dan tata ruang yang dilakukan akan berujung pada terwujudnya kota yang bersih dan sehat. “Sebenarnya sudah banyak peraturan terkait. Bila terkait transportasi, kita bisa merunut ke Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.”
Nirwono mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta terkait upaya pengadaan transportasi terpadu. Pemprov DKI juga diharapkan dapat semakin fokus dalam menekan emisi karbon agar kota ini kelak menjadi kota bebas emisi.
“Masih perlu kerja keras agar Jakarta menjadi kota bersih dan tertata. Perlu semacam booster untuk mempercepat upaya-upaya tersebut. Pembangunan yang dilakukan sudah bagus dan aktif. Namun, perlu ditingkatkan dan diperluas agar lebih menyeluruh. Ada tiga hal yang harus segera dilakukan Pemprov DKI dalam melakukan evaluasi. Jika ada program yang tidak sesuai target, cek apakah itu karena peraturan yang tidak mendukung atau karena keterbatasan sumber daya manusia, atau kekurangan dana,” ujar Nirwono.
Penataan jalan
Melalui Dinas Bina Marga, Pemprov DKI juga melakukan penataan jalan sebagai upaya menciptakan tata ruang yang baik. Di antaranya, dengan melakukan revitalisasi trotoar di sejumlah wilayah di pusat kota dan lima kota administrasi.
Sejak 2017 hingga 2020, lokasi pembangunan trotoar di DKI Jakarta tersebar di 137 lokasi atau dengan total panjang trotoar 304,87 kilometer. Sementara itu, target revitalisasi trotoar pada 2021 sepanjang sekitar 13,43 kilometer yang tersebar di 10 lokasi.
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota (PSUK) juga membangun sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) guna menata jaringan utilitas, menghindari penggalian berulang, serta mempermudah penanaman utilitas baru ataupun perbaikan. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan mendukung estetika kota.
Transportasi
Sektor transportasi juga menjadi perhatian serius Pemprov DKI. Sebagai kota transit, pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi terus dilakukan. Melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Jak Lingko Indonesia, akan terdapat integrasi MRT dan Transjakarta (6 lokasi), KCI and Transjakarta (13 lokasi), LRT dan Transjakarta (2 lokasi), dan multimoda (3 lokasi).
Selesainya pembangunan halte CSW di kawasan Kebayoran Baru serta penataan stasiun tahap kedua (Gondangdia, Tebet, Palmerah, Manggarai) juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap tata ruang kota. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan terkait transportasi pada masa pandemi, penerapan aturan ganjil-genap pada masa PPKM, serta penyediaan jalur khusus sepeda yang berkolaborasi dengan berbagai pihak.
