Rasa bosan terhadap lingkungan kumuh dan kotor mendorong warga di Dusun Karang Timbang, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, untuk berubah dan berbenah. Gayung pun bersambut.

Harapan itu mendapat dukungan dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kawasan itu kini tertata rapi, bersih, dan membuktikan bahwa pengentasan kawasan kumuh tak cuma soal infrastruktur tapi juga soal perubahan perilaku dan pemeliharaan.

Sumiah (40), warga Dusun Karang Timbang yang sekaligus menjadi relawan program Kotaku, bercerita, dusun yang berjarak tempuh sekitar 30 menit dari Bandara Internasional Lombok Praya ini dulunya kotor. Kandang sapi bersebelahan, bahkan beberapa menyatu, dengan rumah warga. Karena khawatir hewan ternak itu dicuri, banyak pula warga yang rela tidur di kandang.

Belum lagi urusan sanitasi. Ketiadaan MCK di rumah membuat aktivitas buang hajat dilakukan di mana saja, terutama di parit atau tepi pematang sawah. Hasilnya bisa ditebak. Selain kotor, bau tak sedap menyeruak di mana-mana. Lebih-lebih saat hujan, jalan yang becek makin menambah penderitaan. Namun, itu dulu, sekitar 4 tahun yang lalu.

“Penyakit diare juga sering terjadi. Oleh karena itu, kami semakin merasa bosan dan mau berubah. Tapi, kami bisa apa tanpa modal dan bimbingan. Beruntung bantuan itu datang, dan ada sosialisasi,” kata Sumiah.

Bantuan yang dimaksud Sumiah adalah Kotaku yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi. Program ini sekaligus menjadi platform atau basis penanganan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Montong Terep menjadi salah satu yang masuk wilayah program Kotaku. Hasil infrastrukturnya berupa jalan sepanjang 2.512 meter, drainase sepanjang 1.377 meter, pembangunan 43 rumah tak layak huni, pembangunan 63 unit MCK, 30 unit persampahan, 8 unit air bersih, 1 rumah pintar (PAUD), dan kandang sapi komunal yang menempatkan semua kandang sapi di satu lokasi dan setiap warga digilir untuk berjaga setiap malam.

Dengan pembangunan itu, Sumiah mengamini ada begitu banyak manfaat yang ia rasakan. Salah satunya di bidang pendidikan dengan kehadiran PAUD di dekat rumah. Ini bisa memberikan dasar-dasar membaca dan berhitung kepada anak-anak sebelum masuk sekolah dasar. Sebelumnya kalau mau mengenyam pendidikan itu, orangtua harus menempuh jalan rusak agar si buah hati bersekolah. Kondisi ini juga diamini warga lain.

Simultan

Selain pendidikan, program Kotaku berdampak positif terhadap sektor ekonomi. Misalnya, dengan akses jalan yang baik, warga tak perlu lagi bergantung pada mobil sewaan untuk mengantar hasil bumi dan kerajinan. Cukup dengan sepeda motor sendiri, semua bisa diantar dan dijual ke pasaran. Di sisi lain, tentu saja ongkos transportasi menjadi lebih terjangkau.

Hal itu dikatakan Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Muzakkir yang juga menyebut bahwa program sudah bisa berjalan simultan. “Hal ini bisa dilihat dari rencana warga yang ingin menambah luas kandang sapi komunal karena yang sekarang dirasakan kurang mampu menampung sapi-sapi milik warga.”

Siapa pun yang melihat perubahan yang ada di Dusun Karang Timbang tentu bakal setuju bahwa pembangunan fisik di wilayah ini berjalan dengan baik. Sekadar catatan, pembiayaan kegiatan penataan lingkungan permukiman Kotaku di dusun itu menelan biaya Rp 2 miliar dari APBN TA 2012–2015 dan Rp 760 juta dari dana swadaya masyarakat. Penerima manfaat sebanyak 3.722 KK dan 3.201 KK miskin. Namun, yang patut diacungi jempol adalah kesadaran masyarakat untuk mulai hidup bersih dan sehat, serta memperhatikan perkembangan lingkungannya sendiri.

Hal senada dilontarkan Kabid Cipta Karya Kabupaten Lombok Tengah L Firman Wijaya yang mengaku terkejut dengan apa yang bisa dilihat dan dirasakan di Dusun Karang Timbang. Ia mengatakan bahwa pembangunan yang ada di sana nilainya lebih dari dana yang diberikan.

“Saya pikir, mereka bisa sampai seperti ini karena semangat masyarakat sendiri untuk berperan serta mulai dari identifikasi persoalan hingga implementasi. Satu yang perlu diberi catatan adalah perubahan perilaku, itu yang paling ‘mahal’,” kata Firman.

Sementara itu, mengomentari program Kotaku, Wakil Bupati Lombok Barat Lalu Fathul Bahri mengatakan, Pemda Lombok Barat tengah membuat perda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang akan segera dituntaskan dalam waktu dekat. “Ke depan, dengan program ini, kita berharap angka kemiskinan menurun, dengan target 2 persen setiap tahun,” katanya, Kamis (29/12). [ASP]