Vaksinasi adalah salah satu strategi ampuh untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Pemerintah pun terus menggencarkan vaksinasi di masyarakat demi terbentuknya kekebalan kelompok dan terputusnya rantai penyebaran penyakit ini.
Vaksinasi menjadi langkah penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Pembentukan kekebalan tubuh untuk melawan virus ini sudah diketahui efektif dalam mengendalikan wabah yang pernah terjadi di dunia. Dengan didukung program lain dan penerapan ketat protokol kesehatan, vaksinasi akan dapat melandaikan kurva kasus penyakit sampai ke titik yang terkendali, bahkan terbasmi suatu saat nanti.
Kini, cakupan vaksinasi di Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meski begitu, kabar baik ini tidak menghentikan langkah dan upaya pemerintah untuk terus menggenjot vaksinasi demi memberikan perlindungan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Berdasarkan target dari WHO, setiap negara diharapkan dapat memvaksinasi setidaknya 10 persen dari populasinya pada akhir September 2021. Target vaksinasi itu meningkat menjadi masing-masing 40 persen populasi dan 70 persen populasi pada akhir 2021 serta pada pertengahan 2022.
“Dengan demikian, Indonesia telah melampaui atau telah lebih cepat mencapai target WHO untuk memberikan vaksinasi lengkap kepada setidaknya 40 persen populasi pada akhir 2021,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Selasa (16/11/2021).
Menkominfo menerangkan berdasarkan data hingga Minggu (14/11) pukul 18.00 WIB, dari 208,2 juta sasaran vaksinasi di Tanah Air, sekitar 215,6 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 130,3 juta orang (62,5 persen dari sasaran) untuk dosis pertama. Sementara itu, lebih dari 84,1 juta di antaranya (40,4 persen) sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Adapun vaksinasi ke-3 atau booster bagi tenaga kesehatan sudah diberikan sebanyak 1,19 juta (81 persen).
Meski begitu, capaian ini tidak membuat pemerintah berpuas diri dan memperlambat laju vaksinasi di Indonesia. Menkominfo menegaskan bahwa pemerintah terus menggenjot realisasi vaksinasi di seluruh Indonesia guna mencapai target 78 persen cakupan vaksinasi untuk dosis pertama dan 60 persen untuk dosis kedua pada akhir tahun ini.
“Target WHO yang sudah terlampaui tidak boleh membuat vaksinasi melambat di Indonesia. Dengan target 1,6–2 juta suntikan per hari, pemerintah optimistis target vaksin dosis pertama maupun dosis kedua pada akhir tahun ini dapat segera tercapai,” terang Menkominfo.
Johnny meminta agar semua pemerintah daerah untuk mendorong upaya tersebut dengan mempercepat vaksinasi di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi vaksin yang tidak termanfaatkan karena kedaluwarsa.
“Jika belum sanggup menghabiskan vaksin tersebut, pemerintah daerah dapat mengalihkan stok yang ada ke provinsi lain atau kepada TNI/Polri,” tegas Johnny.
Sebagai salah satu upaya penanganan COVID-19, pemerintah juga tengah mendatangkan obat molnupiravir yang diperkirakan akan tiba di Indonesia pada akhir 2021. Obat ini dipercaya dapat mengurangi risiko pasien COVID-19.
“Di samping itu, pemerintah juga masih mengkaji alternatif obat lainnya untuk memperkuat upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah terus bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengkaji alternatif obat ini,” katanya.
Johnny juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat disiplin protokol kesehatan jelang periode libur dan tahun baru. Hal ini diperlukan agar tren kasus COVID-19 yang terkendali saat ini dapat terus dipertahankan meski terjadi peningkatan mobilitas jelang akhir tahun.
“Jangan sampai lonjakan kasus kembali terjadi. Mari, bekerja sama dan bergotong royong untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan segera ikut vaksinasi,” ujar Menkominfo.
Perlu lebih dipercepat
Pada kesempatan yang lain, Johnny mengungkapkan masih ada daerah yang cakupan vaksinasi dosis pertama di bawah 25 persen. “Daerah yang cakupan dosis vaksinasinya di bawah 25 persen, perlu segera dilakukan percepatan agar kita semua terlindungi dari ancaman COVID-19.”
Ia juga mengingatkan bahwa vaksinasi kelompok lansia saat ini baru mencapai 44 persen dari sasaran dosis pertama, atau sekitar 9,5 juta orang dan 27,6 persen dari sasaran dosis kedua atau sekitar 5,9 juta orang (data per 15 November). Sementara itu, di kelompok remaja, cakupan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 14,8 orang (55,7 persen dari target vaksinasi remaja). Adapun cakupan vaksinasi dosis lengkap sudah mencapai 9,2 juta orang (34,6 persen dari target vaksinasi remaja) berdasarkan data per 15 November.
Menkominfo juga menyebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per Senin (15/11), sebanyak 84,8 juta masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap. Pencapaian ini merupakan kerja keras seluruh komponen bangsa sebagai penyelenggara vaksinasi dan partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia yang bersedia untuk divaksinasi.
“Perlu ada kerja sama seluruh pihak agar provinsi yang masih rendah cakupan vaksinasinya dapat mempercepat progres vaksinasi di daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Johnny menegaskan bahwa pemerintah juga telah memastikan semua vaksin yang digunakan di Indonesia aman dan berkhasiat sejalan dengan Persetujuan Penggunaan dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) BPOM.
Selain itu, kata Johnny, pihaknya juga memastikan bahwa ketersediaan vaksin aman dan sudah terdistribusikan ke seluruh Indonesia. Stok vaksin COVID-19 di Indonesia per Sabtu (13/11) tercatat sebanyak 342,5 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi dan bulk. Jumlah ini sudah termasuk tambahan vaksin terbaru sebanyak 4 juta dosis vaksin Sinovac yang diterima pada akhir pekan lalu.
Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak memilih-milih merek vaksin tertentu dan segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk mendapatkan vaksin. “Vaksin membuat tubuh relatif lebih tahan serangan virus, bisa menghindarkan dari gejala, perawatan di rumah sakit dan mengurangi risiko kematian,” ujar Menkominfo.
Reaksi pasca-vaksinasi
Reaksi vaksinasi pada setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang tidak merasakan apa-apa, ada yang demam, dan ada pula yang mengalami sakit kepala.
Untuk itu, masyarakat bisa memitigasi sendiri kemungkinan efek samping dari vaksinasi. Bila masyarakat memiliki kondisi kesehatan khusus, konsultasikan terlebih dulu dengan dokter.
Namun, ada saran umum dari para pakar medis di Center for Disease Control and Prevention (CDC) terkait hal-hal apa saja yang mesti dilakukan atau diperhatikan setelah vaksinasi COVID-19.
Pertama, utamakan hidrasi tubuh. Minum banyak air putih dapat membantu tubuh memproses respons kekebalan dari vaksin Covid-19. Hidrasi sangat penting untuk fungsi imunitas tubuh. Hidrasi ekstra diperlukan terlebih bagi mereka yang mengalami gejala deman setelah divaksinasi.
Kedua, jangan memaksakan diri untuk berolahraga. Sebenarnya, berolahraga bisa dilakukan setelah vaksinasi. Ini baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Namun, apabila ada reaksi gejala yang timbul setelah vaksinasi, seperti demam, badan lemas, atau sakit kepala, sebaiknya beristirahat terlebih dulu.
Ketiga, bila memiliki rencana untuk menerima vaksinasi penyakit lainnya, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dulu untuk mengatur jeda pemberian vaksinasi. CDC tidak merekomendasikan melakukan vaksinasi untuk penyakit lain, misalnya flu, pada waktu yang sama atau terlalu berdekatan dengan vaksinasi COVID-19. Situs resmi CDC menyatakan, 1 seri vaksin harus dibiarkan bekerja dalam tubuh terlebih dulu dengan interval minimal 14 hari sebelum atau sesudah menerima vaksinasi lain.
Keempat, tetap terapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ini sebagai tindakan preventif lain setelah vaksinasi. Sebab, setelah divaksinasi pun seseorang masih dapat terpapar COVID-19 dan menularkannya kepada orang lain. Ingat selalu untuk selalu mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan serta pertemuan di ruang tertutup.
Kelima, buat salinan kartu vaksin dengan memotret atau memindainya. Ini untuk mengantisipasi jika suatu saat kartu ini hilang. Masyarakat juga bisa menginstal aplikasi yang disarankan pemerintah untuk menyimpan data vaksinasi. [*]