Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) bersama dengan Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) dan United Nations Development Programme (UNDP) menyelenggarakan konferensi bertajuk “Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2022: Sustainable Finance Toward a Transition to Net Zero Emission” pada 30 November 2022. Konferensi yang dilangsungkan secara daring tersebut bertujuan mengkaji kebijakan dan upaya pembangunan sektor keuangan Indonesia yang lebih kuat dengan meningkatkan transisi keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Keuangan berkelanjutan (sustainable finance) merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan dalam Paris Agreement dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Implementasinya sendiri merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan di tengah urgensi transisi net zero emission. Di Indonesia, salah satu langkah menuju penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan melalui peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform pada side event G20 lalu.
ETM Country Platform merupakan bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi. Hal ini adalah bentuk kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat menyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim. Melalui ETM Country Platform, Pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai koordinasi dalam menggerakan transisi energi yang saat ini sebagian besar masih berkarbon tinggi menuju energi karbon yang lebih bersih.
Baca juga:
ICAEW: Indonesia Berpotensi Perkuat Pendanaan Iklim
Bersama ICAEW, B20 Rekomendasikan Kebijakan Anti-Pencucian Uang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, langkah nyata Indonesia meluncurkan ETM Country Platform adalah tonggak penting dalam merancang transisi energi yang adil dan terjangkau bagi Indonesia. ETM Country Platform menunjukkan bahwa Indonesia mengerahkan sumber daya keuangan yang besar di industri energi untuk menghasilkan energi yang andal dan murah guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi kyang kuat. ETM Country Platform Indonesia akan berfungsi sebagai “kendaraan” nasional untuk mengumpulkan lembaga-lembaga swasta dan publik besar untuk bersama-sama mendorong pendanaan yang signifikan untuk aksi iklim.
“Hal ini juga akan menghasilkan pelajaran berharga dan praktik terbaik bagi komunitas global untuk menerapkan kebijakan transisi energi yang lebih baik serta untuk memenuhi tujuan iklim kita bersama. Ini juga menciptakan kesiapan kelembagaan dan pengambil kebijakan Indonesia untuk menarik investasi baru yang signifikan di sektor energi kita dan pada saat yang sama juga akan membantu kita mengurangi emisi gas rumah kaca seperti yang ditunjukkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC),” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah Indonesia ke depannya berencana untuk mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi melalui kerja sama dengan berbagai mitra institusi dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kapitalisasi sumber daya keuangan yang signifikan di sektor energi dari hasil kerangka pembiayaan dan investasi tersebut, EMT Country Platform ditargetkan untuk membantu Indonesia memproduksi energi yang berkualitas dan terjangkau bagi pembangunan berkelanjutan yang inklusif, bersamaan dengan pencapaian target net zero emission.
Sri Mulyani menambahkan, peran pemerintah adalah menyiapkan kerangka hukum dan infrastruktur lunak terkait agar pasar ESG Indonesia dapat berkembang. Saat ini pemerintah sedang berdiskusi dengan DPR mengenai omnibus law soal pembangunan dan penguatan sektor keuangan Indonesia yang sedang direformasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi sektor keuangan di Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan.
Pembiayaan inovatif
Chief Executive ICAEW Michael Izza mengatakan, sebagian besar masyarakat dunia memahami bahwa perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar kita. “Visi ICAEW adalah agar chartered accountant berkontribusi pada dunia ekonomi yang berkelanjutan, dengan salah satu tema strategis kami yaitu untuk membantu mencapai UN Sustainable Development Goals.”
Pada September 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disempurnakan dari yang sebelumnya ditentukan dalam Paris Agreement. Indonesia saat ini berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 43,2 persen pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, nantinya ETM Country Platform Indonesia akan memanfaatkan pendekatan keuangan campuran serta dukungan internasional dalam mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan.
Head of Innovative Financing Lab UNDP Indonesia Muhammad Didi Hardiana mengungkapkan, dalam hal pembiayaan inovatif untuk SDGs dan krisis iklim, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai pelopor. Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerbitkan Green Sukuk pada 2018 dan negara pertama di ASEAN yang menerbitkan obligasi SDG hijau pada 2021. Instrumen ini telah mengumpulkan lebih dari 6,3 miliar dollar AS dan dana tersebut telah digunakan untuk membiayai proyek hijau dan proyek sosial.
“Kami berharap dapat mengembangkan arah baru untuk menyelaraskan dan melibatkan keuangan berkelanjutan secara lebih produktif untuk dampak pembangunan yang inklusif, khususnya dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Kami juga berharap keuangan berkelanjutan yang telah kita kembangkan bersama dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” lanjut Muhammad Didi.
Sebagai salah satu bentuk koordinasi ETM Country Platform, ke depannya advokasi penerapan keuangan berkelanjutan menuju transisi energi di kalangan pelaku industri, khususnya sektor pertambangan dan energi fosil, juga perlu dijadikan prioritas yang diagendakan oleh pemerintah dan berbagai organisasi pendukung lain seperti ICAEW. Berkaitan dengan hal tersebut, nantinya pelaku akan berfokus terhadap tiga hal utama, yaitu pendanaan penghentian operasional pembangkit tenaga beremisi tinggi seperti batu bara menuju energi terbarukan, pendanaan pembangunan energi baru terbarukan, dan sumber daya manusia dalam transisi energi yang inklusif.
“Pada 2020, ICAEW telah menjadi badan profesional besar pertama di dunia yang telah mengimplementasikan netralitas karbon. Prestasi besar ini kami harapkan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Melalui berbagai usaha yang telah kami rintis, bersamaan dengan kolaborasi yang terus berjalan dengan Kementerian Keuangan dan UNDP dan lainnya, kami akan membantu memenuhi proses transisi Indonesia dan global menuju ekonomi yang lebih hijau dan masa depan yang lebih berkelanjutan,” tutup Michael.
