Pemprov DKI Jakarta berupaya mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Jakarta Entrepreneur. Ini adalah platform kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian pelaku UMKM.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyatakan, platform tersebut diadakan secara kolaboratif antara Pemprov DKI, akademisi, pebisnis, masyarakat, serta lembaga pemangku kepentingan lainnya. “Program ini juga menyediakan fasilitas lengkap yang dikenal dengan sebutan P1-P7, yaitu Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan, dan Permodalan,” katanya, Selasa (9/7/2024).
Sebelumnya, program Jakarta Entrepreneur bernama Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Pada 2020, PKT berubah menjadi Jakpreneur. Baru pada 2023, jenama ini disempurnakan menjadi Jakarta Entrepreneur. Data mencatat, hingga 13 Juni 2024, sudah 243.383 orang telah mengikuti pelatihan melalui program ini. Angka ini menunjukkan antusiasme tinggi para pelaku UMKM.
Para pemangku kepentingan, seperti Shopee, Grab, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Netzme, sangat penting dalam mendukung program tersebut. Menurut Elisabeth, keberhasilan dan efektivitas ini tak lepas dari peran pemangku kepentingan sebagai mitra dalam pemberian fasilitas.
Pemprov DKI turut merangkul Bank DKI untuk menyediakan permodalan Monas Pemula (maksimal Rp 10 juta) dan Monas 25 Jakpreneur (maksimal Rp 25 juta), serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total dana Rp 1.550 triliun. Pemprov DKI juga mengadakan acara pemasaran seperti bazar, pameran UMKM, dan business matching di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
“Kami juga menggunakan e-order dalam penyediaan konsumsi rapat di seluruh instansi Pemprov. Produk pada e-order merupakan produk UMKM lokal yang telah terdaftar pada program Jakarta Entrepreneur. Kami juga mengadakan Jumat Beli Lokal yang terintegrasi dengan Tokopedia sebagai upaya untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM,” ungkap Elisabeth.
Hasil program ini terlihat dari peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hingga 13 Juni 2024, jumlah pelaku UMKM peserta Jakarta Entrepreneur mencapai 380.266 orang, dengan 66,20 persen tersebar di wilayah Jakarta.
Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan masuknya barang impor. Elisabeth menjelaskan, Pemprov DKI menjawab tantangan itu dengan menjalankan fungsi pembinaan mulai dari hulu hingga hilir. Langkah konkret lainnya dengan memperluas akses permodalan berbasis digital dan memberikan pelatihan literasi bisnis melalui program Jakarta Entrepreneur.
Sementara itu, saat meninjau Bazar UMKM Pasar Jaya di Kantor Pusat Perumda Pasar Jaya, Cikini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, termasuk penggerak ekonomi Jakarta. “Melalui bazar UMKM, kita juga berupaya mengendalikan inflasi,” jelasnya, Kamis (20/6).
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, upaya Pemprov DKI Jakarta sudah baik, tapi masih banyak yang belum menyentuh langsung UMKM. Menurutnya, program Jakarta Entrepreneur harus didorong untuk menyentuh UMKM lebih luas, tidak hanya komunitas UMKM yang terdaftar saja.
“UMKM di Jakarta kerap kesulitan bersaing karena modal terbatas dan materialnya mahal. Pemprov DKI bisa mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi dalam pembelian material, selain tentunya meningkatkan jumlah permodalan yang bisa diterima oleh UMKM. Selain itu, pajak dan retribusi untuk UMKM itu bisa disesuaikan lagi supaya tidak memberatkan,” ujarnya.
Trubus juga memandang penting pemberian fasilitas saluran penjualan, sebab sebagian besar UMKM tidak punya kapabilitas untuk berdiri sendiri. “Pemprov DKI bisa mengakuisisi lahan-lahan mal yang kosong, jadi tidak melulu Tanah Abang yang diperhatikan. Dari situ, lahan mal yang sepi bisa diisi oleh UMKM. Skemanya bisa disesuaikan, misalnya dengan terlebih dulu gratis, lalu bertahap disubsidi dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan UMKM,” pungkasnya. [*]
