Sebagai kabupaten unggulan dalam bidang pariwisata di Jawa Barat, tentu saja diperlukan penanganan khusus di berbagai bidang. Sekitar 8 tahun lalu, daerah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Tepatnya pada 25 Oktober 2012, kabupaten paling bungsu di Jawa Barat ini lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Walaupun sebagai daerah pariwisata, kabupaten ini tetap tak melupakan untuk membangun pada bidang lainya. Terlebih setelah ada Bupati dan Wakil bupati definitif H Jeje Wiradinata dan H Adang Hadari yang dilantik pada 17 Februari 2016. Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita longok seperti apakah Kabupaten Pangandaran setelah 8 tahun berdiri.

Melongok daerah otonom termuda di Jawa Barat

 Di bawah kepemimpinan H Jeje Wiradinata, daerah otonom termuda di Jawa Barat ini terus berbenah, berbagai program digulirkan sampai pendidikan dan kesehatan di kabupaten ini digratiskan. Bidang infrastruktur dan penataan pariwisata masuk menjadi program utama.

Ada empat fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran dalam upaya membangun daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penataan pariwisata.

Pendidikan

Dalam usaha pengembangan sumber daya manusia yang andal, Pemkab Pangandaran menitikberatkan pada bidang pendidikan, di antaranya melalui Program Pangandaran Hebat, Program Pendidikan Karakter, Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik, Dukungan bagi perguruan tinggi.

Program Pangandaran Hebat merupakan terobosan dalam bidang Pendidikan. Melalui program ini, Pemkab Pangandaran menggratiskan biaya sekolah mulai dari SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA/SMK negeri dan swasta. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi, Pemkab Pangandaran mengucurkan dana untuk beasiswa mahasiswa di Unpad Pangandaran dan STITNU Al Farabi Jamanis. Anak Pangandaran yang bersekolah di kedua kampus tersebut, untuk biaya kuliah, setengahnya dibiayai oleh Pemkab Pangandaran. Kesemua ini dalam rangka meningkatkan minat anak untuk terus bersekolah.

Program pendidikan karakter muncul karena Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata. Sebagai daerah terbuka dengan jumlah penduduk 400 ribu jiwa lebih, sedangkan yang datang ke Pangandaran mencapai 5 juta jiwa lebih, tentu saja akan berpengaruh pada aspek-aspek sosial, kebudayaan, dan karakter masyarakat Kabupaten Pangandaran. Terkait hal tersebut, Pemkab Pangandaran membuat program Pendidikan Karakter. Di dalamnya ada program Ajengan Masuk Sekolah (AMS), Pangandaran Mengaji, Pramuka, dan Kesenian.

Dalam usaha meningkatkan minat anak-anak Pangandaran melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran mendirikan PSDKU Unpad Pangandaran. Dukungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran bagi berdirinya pendidikan tinggi PSDKU Unpad Pangandaran adalah dengan menghibahkan tanah seluas 33 hektar yang berada di Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Selain itu, Pemkab Pangandaran juga mendukung berdirinya politeknik kelautan dan perikanan yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Intervensi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam dunia pendidikan salah satunya berpengaruh pada perkembangan angka Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah.

Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga sangat fokus terhadap kesehatan. Terbukti dengan berbagai program di antaranya pelayanan kesehatan dasar gratis untuk warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran Sehat dan Bahagia (Pandega), pembangunan puskesmas dengan setaraf kelas hotel bintang tiga, belanja obat dan alat kesehatan, menjamin kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan, Pemkab Pangandaran juga memberikan pelayanan gratis terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Intervensi Pemkab Pangandaran dalam upaya menjadikan Pangandaran sehat, di antaranya dengan mendirikan puskesmas setaraf hotel bintang tiga. Puskesmas yang disetarakan dengan hotel bintang tiga karena fasilitas di dalam kamar rawat inap di masing-masing puskesmas tersebut tersedia dua tempat tidur, kamar mandi khusus, toilet, serta pendingin ruangan.

Selain itu, untuk menjamin kesehatan masyarakat, selain melalui BPJS Kesehatan, Pemkab Pangandaran juga menggulirkan program Kertawaluya. Berkaitan dengan kebutuhan akan adanya rumah sakit di Pangandaran, pemerintah mendirikan RSUD Pandega (Pangandaran Sehat dan Bahagia). Berada di atas tanah seluas 5 hektar, RSUD Pandega diharapkan bisa menjadi rumah sakit yang mempunyai karakter tersendiri.

Sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional, rumah sakit ini pun diproyeksikan sebagai bagian dari pengembangan wisata. Jenis pelayanan yang akan ada di RSUD Pandega terdiri atas Unit Gawat Darurat, Poliklinik Bedah, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Penyakit Anak, Poliklinik Obstetri Ginekologi, Poliklinik Syaraf, Poliklinik Mata, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Bedah Syaraf, Fisioterafi, Radiologi, Laboratorium, Hemodialisa, Thalasemia, Persalinan (ponek), ICU (Intensive Care Unit), ICCU/HCU (Intensive Cardiologi Care Unit/High Care Unit), NICU (Neonatal Intensive Care Unit), Prinatologi, Kamar Operasi (OK), Rawat Inap kelas III, II, I Utama, VIP. Selain itu, tersedia 174 jumlah tempat tidur dan 17 dokter spesialis.

Infrastruktur

Di Kabupaten Pangandaran, infrastruktur jalan merupakan salah satu program utama dari empat program dasar yang dijalankan oleh Pemkab Pangandaran, yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penataan kawasan wisata.

Menurut data Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran, pembangunan jalan yang dilaksanakan pada tahun ini berupa jalan hot mix dan rigid beton. Pada 2019, jalan dalam kondisi mantap mencapai 83,38 persen atau sepanjang 420 Kilometer dari total panjang 504 Kilometer.

Pembangunan infrastruktur strategis jalan di Kabupaten Pangandaran pada 2020, di antaranya Parigi–Pangleseran, Pangleseranc–Cibatu, Cibatu–Bojongkondang, Bojongkondang–Gunungkelir, Gunungkelir–Cintalahab, Pangleseran–Kalijaya, Cimerak–Sindangsari, dan Sindangsari–Cimedang.

Pariwisata

Perkembangan wisata di Kabupaten Pangandaran dewasa ini “bak jamur pada musim hujan” bermunculan, menjadikan Kabupaten Pangandaran semakin kaya tempat wisata, semakin terkenal, dan semakin menarik untuk di kunjungi wisatawan. Sesuai dengan visi Kabupaten Pangandaran yaitu “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia” akan semakin terbuka.

Keberadaan alam yang sangat menunjang, budaya masyarakat, dan keramahan orangnya, membuat banyak pilihan bagi para penggemar wisata alam, pantai, sungai, hutan, dan budaya. Tentu hal ini akan membawa dampak pada tingkat kunjungan ke destinasi wisata.

Untuk tetap berdaya saingan dengan daerah lain memerlukan tangan-tangan yang kreatif yang mempunyai inovasi dan daya kreasi yang tinggi, di samping pelayanan yang baik dalam mengelola suatu destinasi wisata.

Pariwisata di Pangandaran terus dikembangkan, berbagai perencanaan dan pembangunan terus dilaksanakan. Hal ini guna memecah pariwisata agar tak terfokus hanya di Pangandaran saja. Salah satunya adalah perencanaan pembangunan jalur wisata dari Pangandaran–Pamugaran–Cikembulan–Batu Hiu–Batukaras–Madasari (Cimerak). Selain akses wisata terintegrasi menjadi satu jalur, jalan yang akan dibuka tersebut merupakan jalur pesisir, mempunyai potensi wisata yang bagus dan daya tarik tersendiri sehingga diharapkan muncul tempat-tempat wisata baru.

Dalam mewujudkan visinya, Pemkab Pangandaran juga berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk terus membantu mengembangkan potensi pariwisata di wilayah Kabupaten Pangandaran, di antaranya terkait pengembangan Bandara Nusawiru, pembangunan jalan Tol Bandung–Cilacap, reaktivasi jalur kereta api Banjar–Cijulang. Penataan pantai barat dan pantai timur Pangandaran menjadikan pantai ini menjadi tujuan wisata yang sangat menarik.

Berbagai fasilitas dapat memanjakan para wisatawan, fasilitas publik di pantai Pangandaran tersebut di antaranya skywalk, sarana pedestrian atau area pejalan kaki di kawasan taman pantai, gazebo, menara life guard, tempat duduk, shower, toilet, adventure plyground, panggung pertunjukan dan gerbang, serta plaza air mancur. Konsep penataan pantai Pangandaran sendiri mengacu pada standar Indikator Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Artinya, fasilitas harus dibuat lengkap agar bisa memberikan kenyamanan untuk wisatawan. Pemerintah juga terus menata beberapa obyek wisata lainya yaitu Pantai Karapyak, Pantai Batu Hiu, dan Pantai Batukaras.

Keempat fokus tersebut berimbas pada angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pangandaran sejak 2013 hingga 2018 mengalami kenaikan. Pada 2013 tercatat 4,94, tahun 2014 tercatat 4,19, tahun 2015 tercatat 4,98, tahun 2016 tercatat 5,29, tahun 2017 tercatat 5,1 sedangkan tahun 2018 tercatat 5,41, pada tahun 2019 mencapai 5,96.

Kabupaten Pangandaran berhasil mengimbangi angka nasional dan Jawa Barat. Angka LPE Nasional tertera 5,17, sedangkan angka LPE Jawa Barat 5,41. Uraian LPE erat kaitannya dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Angka PDRB tahun 2013 tercatat 17.317.670,00, tahun 2014 tercatat 18.737.412,00, tahun 2015 tercatat 20.529.694,00, tahun 2016 tercatat 22.106.728,00, tahun 2017 tercatat 23.793.793,00.

Dalam menangani Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan angka, artinya pemerintah daerah berhasil menekan angka pengangguran. Pada tahun 2013 tercatat 4,4, tahun 2014 tercatat 3,7, tahun 2015 tercatat 4,8, tahun 2016 tercatat 4,2, tahun 2017 tercatat 3,34 dan tahun 2018 tercatat 3,58.

Dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan, Kabupaten Pangandaran berhasil menekan angka hingga 30.730 atau 7,71 persen dari angka penduduk. Angka kemiskinan tahun 2015 tercatat 41.970 atau 10,76 persen, tahun 2016 tercatat 40.140 atau 10,23 persen, tahun 2017 tercatat 39.460 atau 10,00 persen, tahun 2018 tercatat 32.190 atau 8,12 persen dan tahun 2019 tercatat 30.730 atau 7,71 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 tercatat 64,73, tahun 2014 tercatat 65,29, tahun 2015 tercatat 65,62, tahun 2016 tercatat 65,79, tahun 2017 tercatat 66,6 dan tahun 2018 tercatat 67,44 dan pada tahun 2019 sebesar 68,21

Sementara itu, angka gini ratio dan angka ketergantungan di Kabupaten Pangandaran cukup stabil, tahun 2013 angka gini ratio 0,33 dan angka ketergantungan 48,25, tahun 2014 angka gini ratio 0,31 dan angka ketergantungan 48,28, tahun 2015 angka gini ratio 0,35 dan angka ketergantungan 47,52, tahun 2016 angka gini ratio 0,33 dan angka ketergantungan 47,25, tahun 2017 angka gini ratio 0,35 dan angka ketergantungan 47,04 dan tahun 2018 angka gini ratio 0,35 dan angka ketergantungan 46,93.

Birokrasi kabupaten Pangandaran telah memberikan pelayanan publik yang baik berdasarkan standar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai rata-rata 79,93. Pelayanan publik tersebut di antaranya, kesehatan dengan nilai 84,48. Pelayanan jalan dengan nilai 77,16. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah 77,59. Pelayanan pariwisata dengan nilai 80,49.

Apresiasi

Perkembangan Kabupaten Pangandaran ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, baik secara nasional maupun regional, dalam kurun waktu 25 Oktober 2019 sampai 25 Oktober 2020, puluhan penghargaan diraih.

Untuk tingkat nasional, di antaranya penghargaan dalam bidang keuangan yaitu penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut turut yang ke-4 kalinya dari Kementerian Keuangan RI, Akreditasi Paripurna yang diraih Puskesmas Padaherang dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Penghargaan Swasti Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan RI.

Tingkat provinsi di antaranya Penghargaan UPTD Puskesmas Pangandaran Sebagai FKTP Berprestasi Kriteria Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Peringkat Terbaik II Kategori Dokumen Perencanaan Kabupaten Terbaik.

Penghargaan-penghargaan tersebut menunjukkan, Kabupaten Pangandaran mempunyai daya saing yang tinggi. Dengan pembangunan dan program-program unggulan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun ini dan sudah dirasakan oleh masyarakat, Kabupaten Pangandaran bisa menyaingi kabupaten-kabupaten kota lainnya. Hal itu sesuai cita-cita pemekaran Kabupaten Pangandaran yakni menjadi daerah pariwisata yang mendunia dan menyejahterakan masyarakat.