Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka Peninjauan Kesiapan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Labuan Bajo sebagai Satu Dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dilaksanakan di Labuan Bajo, 16–20 Juli 2020.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan kunjungan ke NTT dalam rangka peninjauan kesiapan pemulihan ekonomi dan sosial di Labuan Bajo. Suharso menjelaskan, sebagai salah satu sasaran major projects dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas untuk turut mendorong pemulihan ekonomi hingga reformasi sosial. Per 1 Juli 2020, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo sudah dibuka kembali untuk dikunjungi wisatawan NTT dengan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru seperti keharusan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hingga menjaga jarak aman.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP LBF), Balai Taman Nasional Komodo yang tergabung dalam Tim Terpadu juga akan menerapkan aturan baru yakni kuota wisatawan untuk Taman Nasional Komodo dan destinasi wisata lain, yang diatur dengan pendaftaran melalui sistem daring untuk memastikan daya dukung (carrying capacity) destinasi wisata yang ideal dapat tercapai dan menjaga keberlanjutan destinasi. “Kami tidak hanya meninjau kesiapan destinasi wisata di Labuan Bajo, tetapi juga hadir di tempat lain, misalnya di kantor pos, untuk mendengarkan sendiri proses penyerahan bantuan sosial. Kemudian kami juga mendatangi puskesmas dan rumah sakit untuk melihat sendiri persiapan dalam menghadapi pandemi ini karena Bappenas mengampu hampir semua sektor, jadi hampir semua sektor, dari percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga sumber daya manusia, kami tinjau,” tutur Suharso.
Kesiapan faskes dan penyaluran bansos
NTT mencatat 134 kasus positif Covid-19, sedangkan di Kabupaten Manggarai Barat terdapat 12 kasus positif per 20 Juli 2020. Meski Labuan Bajo berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tergolong daerah dengan tingkat risiko sedang, Suharso menegaskan bahwa fasilitas kesehatan harus tetap sigap dalam menangani pandemi, terlebih saat ini Labuan Bajo tengah bersiap untuk membuka pintu bagi wisatawan dari seluruh Indonesia. “Nusa Tenggara Timur tidak boleh lengah dan tetap harus menyiapkan segala kebutuhan penanganan Covid-19,” ujar Suharso di sela kunjungan ke Puskesmas Labuan Bajo dan RS Siloam Labuan Bajo, Jumat (17/7/2020).
Kementerian PPN/Bappenas menyalurkan bantuan pemerintah pusat berupa alat pelindung diri yang terdiri atas pakaian hazmat, masker bedah, masker N-95, sarung tangan, dan face shield kepada tenaga kesehatan di seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, RS Siloam Labuan Bajo, dan RSUD Komodo Labuan Bajo untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemerintah terus berupaya menekan dampak Covid-19 bagi masyarakat berpendapatan rendah, salah satunya melalui bantuan sosial yang ditargetkan menyasar 43 juta keluarga Indonesia. Bantuan ini akan diberikan hingga Desember 2020 kepada masyarakat miskin dan rentan untuk meningkatkan daya beli.
Beberapa insentif bantuan sosial sudah dan akan disalurkan melalui masing-masing kementerian teknis. Hingga saat ini, total anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar
Rp 695,20 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk sektor perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, sektor insentif usaha Rp 120,61 triliun, sektor UMKM Rp 123,46 triliun, dan sektor pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun.
Terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini, Suharso berkunjung ke Kantor Pos Komodo Labuan Bajo untuk mengecek penyaluran bansos. Saat ini, wilayah kerja Kantor Pos Komodo terdiri atas tiga kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. “Kami melakukan cross check data, terutama karena kami pengampu Satu Data Indonesia, termasuk data terpadu kesejahteraan sosial yang produsennya dan wali datanya adalah Kemensos, tetapi untuk melakukan program dan sebagainya itu diampu oleh Bappenas. Kami ingin melihat seberapa efektifnya ini, apakah terjadi mismatch, dan bagaimana mengatasinya,” ujar Suharso.
Di Kabupaten Manggarai Barat, total penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten ini sebanyak 19.429 KK, program sembako 22.784 KK, dan bantuan sosial tunai 10.714 KK. Pelaksanaan program bantuan sosial di kabupaten ini relatif sudah berjalan dengan baik dan tepat waktu. Meski begitu, Suharso mengakui perlunya pemutakhiran data yang baik untuk penyaluran bantuan secara nasional. “Persoalannya, tidak banyak daerah yang melakukan pemutakhiran dengan baik. Dari 514 kabupaten/kota, hanya 113 yang melakukan pemutakhiran data. Jadi, itu pekerjaan rumah kita semua. Di Bappenas, kami hitung tingkat akurasinya memang masih rendah. Oleh karena itu, kita mau memperbaikinya ke depan,” imbuhnya.
Keseimbangan pembangunan infrastruktur dan SDM
Percepatan peningkatan kesejahteraan melalui pariwisata juga menjadi agenda besar di Labuan Bajo. Nantinya, Labuan Bajo dan Pulau Flores akan disiapkan menjadi destinasi yang mengutamakan pengalaman wisata yang berkualitas (quality tourism) dan berkelanjutan. Seperti dikatakan Suharso, sektor pariwisata dapat menjadi pengungkit yang potensial untuk membangkitkan ekonomi di Flores. “Pulau Flores ini kita dorong sebagai salah satu destinasi wisata premium karena punya keunggulan komodo yang hanya ada di NTT. Kekayaan kita akan komodo itu tidak hanya untuk Labuan Bajo, tetapi juga Pulau Flores dan NTT. Untuk itulah kami lakukan penyusunan master plan pariwisata secara terintegrasi,” terang Suharso usai rapat kerja bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, Direktur BOP LBF Shana Fatina, dan Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang Nistyantara di Hotel Inaya Bay Komodo, Jumat (17/7).
Master plan yang dimaksud adalah Integrated Tourism Master Plan atau ITMP yang diarahkan untuk mengembangkan wisata premium dan berkualitas di Labuan Bajo, terutama di Pulau Komodo, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. ITMP Labuan Bajo yang mengusung empat pilar utama yaitu peningkatan tata kelola pariwisata, infrastruktur, kelembagaan dan sumber daya manusia, serta investasi yang selaras dengan pengembangan wilayah secara keseluruhan tersebut ditargetkan rampung pada 2021 dan kelak akan berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan destinasi pariwisata prioritas. “Sektor pariwisata akan menyediakan lapangan pekerjaan yang besar, efek penggandanya (multiplier effect) juga cukup bagus dibandingkan sektor yang lain. Misalnya, kita memerlukan cendera mata sehingga ada industri rakyat lokal yang berkembang. Dengan pariwisata, pekerjaan-pekerjaan lain itu juga tersertakan, ada keahlian-keahlian tertentu yang pasti akan dikembangkan,” jelas Suharso.
Saat ini, bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Labuan Bajo tengah melaksanakan sejumlah pembangunan, antara lain pembangunan Puncak Waringin dan Creative Hub Labuan Bajo yang digadang sebagai pusat cendera mata dan perputaran kegiatan ekonomi kreatif berdesain unik dengan memasukkan elemen-elemen arsitektur lokal. Pembangunan Puncak Waringin tahap I dilaksanakan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Juli–Desember 2019. Pada tahap I, diselesaikan pembangunan gedung utama yang berfungsi sebagai lounge, pusat cendera mata, serta menara pandang.
Pembangunan tahap II yang terdiri atas bangunan komersial seluas 525 meter persegi yang berfungsi sebagai kios, lengkap dengan area tenun, musala, dan toilet diselesaikan sepanjang 2020. Puncak Waringin juga kelak akan memiliki amfiteater dan ruang terbuka hijau. Selain Puncak Waringin, destinasi wisata lainnya yang sedang ditingkatkan sarana dan prasarananya adalah Goa Batu Cermin dan Batu Payung, sebagai salah satu wisata unggulan Manggarai Barat. Di lokasi ini, tengah dibangun jalan akses untuk memudahkan wisatawan dan akan dilengkapi dengan pembangunan sejumlah fasilitas tambahan, seperti rumah budaya, amfiteater, kafetaria, auditorium, dan pusat informasi.
Destinasi wisata tentu membutuhkan akses jalan yang baik sebagai komponen penunjang. Dalam kunjungan kerja tersebut, Suharso juga meninjau pelebaran ruas Jalan Soekarno Hatta bawah sepanjang 10,05 kilometer dan Soekarno Hatta atas sepanjang 9,97 kilometer. Jalan Soekarno Hatta juga akan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki agar pariwisata Labuan Bajo semakin inklusif. Sepanjang 2020, selain Jalan Soekarno Hatta, pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan di Labuan adalah peningkatan kualitas jalan dari Labuan Bajo ke Wae Cicu sepanjang 4 kilometer yang akan menjadi pusat pelayanan akomodasi wisata premium di Labuan Bajo, preservasi dan pelebaran Jalan Labuan Bajo–Malwatar sepanjang 56,68 kilometer, pembangunan ruas Labuang Bajo–Terang–Bari sepanjang 24 kilometer, dan peningkatan jalan akses Pelabuhan Peti Kemas War Kelambu sepanjang 0,82 kilometer. Sementara itu, pada 2021, telah direncanakan pembangunan jalan akses KSPN Labuan Bajo sepanjang 2,27 kilometer.
Infrastruktur bandara juga turut menjadi fokus pembahasan, terutama terkait kemajuan pengembangan Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo. “Perluasan Bandara Komodo menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan konsorsium CAS yang selama ini mengelola Bandara Changi, Singapura. Tujuan utama adalah meningkatkan performa dan layanan bandara kepada penumpang, meningkatkan jumlah penumpang dengan target 4 juta penumpang dan mengangkut 3.500 ton kargo di 2024, memperluas konektivitas, baik nasional maupun internasional, dan merealisasikan Nawacita 7 tentang realisasi ekonomi mandiri dengan mengaktifkan sektor ekonomi domestik strategis. Kami juga berharap Bandara Komodo dapat menerima penerbangan internasional pada 2022,” ucap Suharso.
Selain pembangunan infrastruktur, Suharso juga meninjau destinasi wisata budaya di Desa Wisata Liang Ndara, satu dari 50 Desa Wisata pilot project yang dikembangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Parekraf. Daya tarik utama Desa Liang Ndara adalah homepod unik, caci (tari kesatriaan), tektek alu (tari bambu), sanda (tari pergaulan), dan pacek mawo (tari tanam padi), serta akan dibangun Gedung Pusat Wisata Budaya. Desa Wisata Liang Ndara menjadi contoh sektor pariwisata inklusif yang mampu menyejahterakan masyarakat dengan perpaduan sosial, alam, dan budaya. Suharso menegaskan fasilitas penunjang seperti amfiteater sangat dibutuhkan untuk kenyamanan wisatawan.
“Wisata ke depan kan sudah quality tourism, bukan lagi mass tourism. Amfiteaternya tidak perlu yang harus banyak-banyak, tetapi harus nyaman. Karena kalau tidak ada atraksi, tidak menarik. Jadi, kalau saya sarankan, tempat-tempat atraksi seperti ini harus khas sehingga jadi tujuan wisata yang pasti, keunggulan dia di sini. Jangan kemudian keunggulan di sini dibawa ke Labuan Bajo, kalau dibawa ke Kota Labuan Bajo, orang tidak akan bergerak ke sini. Jadi, kalau amfiteaternya sudah bagus, jelas ada pertunjukan rutinnya,” ucapnya.
Selain pariwisata, sektor lainnya yang juga menjadi mata pencaharian di Labuan Bajo adalah sektor perikanan. Dalam kunjungan ke tempat pelelangan ikan di Kampung Ujung, Kementerian PPN/Bappenas membahas potensi meningkatnya permintaan ikan pada masa mendatang dan pentingnya menjadikan Labuan Bajo sebagai produsen ikan lokal berkualitas dengan pengaturan terhadap nelayan, lembaga nelayan, hingga penyediaan sarana dan prasarana penjualan seperti cold storage.
Persiapan KTT G-20 dan ASEAN Summit 2023
Agenda kunjungan kerja juga meliputi kunjungan ke Tana Mori yang dibidik menjadi lokasi pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023 mendatang. Selain Tana Mori, Suharso juga melihat kesiapan daerah lainnya. “Ini merupakan langkah yang penting dan strategis bagi tanah air, mengingat pada 2023, Indonesia akan menjadi Ketua G-20 sekaligus Ketua ASEAN. Saya melihat peluang selain di Tana Mori. Saya melihat Wae Cicu, kalau dari sisi percepatannya, itu mungkin lebih cepat kalau kita mau siapkan dalam rangka G-20, itu sangat siap sekali. Kami di Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan sebuah rancangan yang terintegrasi untuk satu kesatuan di Pulau Flores,” tambahnya.
Persiapan pelaksanaan KTT G-20 dan ASEAN Summit 2023 juga dilaksanakan di Pulau Kelor yang menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo. “Pembangunan fasilitas penunjang di Pulau Kelor seperti penataan jalan titian untuk mencapai puncak, pembuatan rumah jaga serta toilet dan fasilitas lainnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata 2020 serta dibangun untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi wisatawan. Alokasi total DAK Fisik Pariwisata 2020 Kabupaten Manggarai Barat ini pun mengalami pemotongan akibat pandemi Covid-19, dari awalnya Rp 6,78 miliar menjadi sekitar Rp 4,66 miliar,” tandas Suharso.
Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 23 Juli 2020.
