Rencana Kerja Pemerintah 2021 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan revitalisasi pariwisata sebagai salah satu strategi percepatan pembangunan. Membangkitkan geliat pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan juga menjadi fokus percepatan pemulihan ekonomi Sulawesi Utara.
Akhir Oktober lalu, Bunaken Tangkoko Minahasa, ekosistem vulkanik dengan keanekaragaman hayati bawah laut yang memukau, ditetapkan sebagai UNESCO Biosphere Reserves pada sidang ke-32 The International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere. Selain Taman Laut Bunaken, destinasi wisata lainnya yang juga memikat wisatawan adalah Danau Tondano.
Dalam pertemuan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Hariyoga, menjelaskan rencana pengembangan obyek wisata tersebut. Bappenas, kata Himawan, berkoordinasi dengan daerah untuk mendapat gambaran terkini dari kawasan Danau Tondano, mulai dari perubahan luas, kedalaman danau, hingga permasalahan yang dihadapi, seperti pendangkalan, penyempitan, dan penurunan kualitas air Danau Tondano.
“Ini penting untuk kami ketahui untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan potensi nilai ekonomi yang dimiliki Danau Tondano,” ujar Himawan dalam audiensi dengan Bupati Minahasa, Royke Octavian Roring, yang menjadi salah satu agenda Kunjungan Kerja Kementerian PPN/Kepala Bappenas bersama Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Menyiapkan Transformasi Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara, yang diselenggarakan pada 16–19 November 2020.
Upaya memajukan pariwisata harus selalu diiringi langkah pelestarian alam dan lingkungan. Salah satunya melalui pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) demi pembangunan berkelanjutan. Dalam kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Sulawesi Utara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi menekankan panas bumi menjadi salah satu EBT yang memiliki efek pengganda untuk sektor pembangunan lainnya.
Kementerian PPN/Bappenas, jelas Subandi, ditugaskan untuk mengunjungi daerah-daerah wisata unggulan nasional. Salah satunya Sulawesi Utara, dalam rangka mendorong sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi tetap berjalan dan produktif pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara disiplin.
“Dalam kesempatan ini, kami berkunjung ke PLTP Lahendong untuk mengetahui dukungannya bagi dua program besar Prioritas Nasional (PN) di Sulawesi Utara, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI) Bitung dan KEK Pariwisata Likupang. Kita ingin dengan adanya dua proyek prioritas nasional ini yang didukung sumber energi berkelanjutan, ada kerja sama berbagai pihak untuk meningkatkan perekonomian wilayah Sulawesi Utara dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” ungkap Subandi.
Di tempat terpisah, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengunjungi Pusat Edukasi Kepanasbumian dan SDM (Geothermal Education Centre) dan Pariwisata berbasis Panas Bumi (Geothermalpark/Blue Lagoon) yang dibidik sebagai fasilitas pembelajaran publik tentang panas bumi. Sarana edukasi yang didukung PT Pertamina Geothermal Energy, Universitas Gadjah Mada, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Lahendong ini berkontribusi dalam upaya pengembangan energi panas bumi di Indonesia serta mewujudkan inspiring park agar warga yang tinggal di lingkungan panas bumi dapat melakukan aktivitas perekonomian berbasis sumber daya panas bumi.
“Tujuan kami melakukan kunjungan ke wilayah geotermal adalah dalam rangka melakukan transformasi ekonomi di berbagai wilayah di provinsi yang dituju, dalam hal ini Sulawesi Utara, khususnya setelah pandemi, sehingga kami mencari pola-pola percepatan transformasinya melalui keunggulan atau potensi setempat. Salah satu upaya agar potensi ini bisa berkembang adalah melalui pemanfaatan energi. Terkait energi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, kami sudah mencanangkan target penggunaan EBT 23 persen dalam bauran energi nasional di 2024 dan 31 persen pada 2050. Secara teknis, pemanfaatan EBT sangat bermanfaat, selain sebagai sumber tenaga listrik yang sangat dibutuhkan, dari sisi ekonomi, masyarakat akan diuntungkan dan secara sosial juga pasti bisa diterima masyarakat,” tutur Arifin.
Selain pengembangan EBT, aspek penting lainnya untuk revitalisasi pariwisata Sulawesi Utara adalah konektivitas infrastruktur yang juga berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ada delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi superhub, termasuk Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado.
Superhub direncanakan untuk tidak hanya berperan di sektor pariwisata, tetapi juga berfungsi untuk optimalisasi sektor-sektor produktif lainnya, termasuk sektor perikanan yang bernilai tinggi. Selain Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, infrastruktur prioritas lainnya seperti Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta Tol Manado–Bitung yang ditargetkan rampung pada 2021 juga berperan penting untuk optimalisasi pemulihan ekonomi melalui KEK/KI Bitung.
Kementerian PPN/Bappenas juga turut mencermati potensi industri untuk dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendorong pemulihan ekonomi dan menjadikan industri di Sulawesi Utara memiliki daya saing tinggi melalui sejumlah fokus pembangunan, salah satunya melalui KEK/KI Bitung.
Bappenas, terang Himawan, berharap KEK/KI Bitung ini dapat berkontribusi terhadap sektor industri melalui penyerapan tenaga kerja, dan kegiatan ekspor sebagai sumber devisa negara, dengan dukungan infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan pelabuhan yang lebih baik. Saat ini, Pelabuhan Bitung sudah memenuhi standar kedalaman yang memadai untuk layanan internasional, terbukti dari komoditas dan sektor unggulan di Bitung yang menjadi andalan komoditi ekspor, baik sektor perikanan, pertanian, maupun industri.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat mendukung penuh pengembangan KEK/KI Bitung ini, termasuk di dalamnya Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Pelabuhan Perikanan Samudera karena KEK/KI Bitung dan pelabuhan ini saling terpadu,” urai Himawan saat meninjau KEK/KI Bitung.
Pentingnya peran kemitraan multipihak
Kolaborasi dan sinergi melalui kemitraan multipihak, dari pemerintah daerah hingga akademisi, juga menjadi aspek penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono, mengungkapkan, Kementerian PPN/Bappenas menjembatani upaya mencari solusi bagi seluruh stakeholders sebagai perwujudan fungsi clearing house.
“Kementerian PPN/Bappenas mendorong agar dialog hari ini, bersama instansi di tingkat pusat maupun daerah, dapat menghasilkan rencana tindak lanjut percepatan pembangunan yang konkret. Masa pandemi ini membuat perekonomian nasional dan daerah turun cukup signifikan. Namun, sektor pertanian adalah salah satu sektor yang membantu pertumbuhan perekonomian, terutama pada tanaman kelapa,” ujar Slamet dalam Dialog Kemitraan Multi-Pihak “Komoditi Kelapa untuk Pemulihan Ekonomi Sulawesi Utara: Peningkatan Produksi dan Hilirisasi dan Pemasaran” yang diselenggarakan di Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma), Kabupaten Minahasa Utara.
Secara nasional, lanjut Slamet, Sulawesi Utara adalah penyumbang nomor dua produksi kelapa sebesar 9,39 persen. Oleh karena itu, dirasa sangat tepat sekali jika Sulawesi Utara fokus pada pengembangan kelapa agar perekonomian di daerah ini terus tumbuh.
Selain pelaku usaha, kemitraan dengan akademisi juga sangat krusial agar percepatan pembangunan dapat didukung kebijakan berbasis riset. Bersama Universitas Sam Ratulangi Manado, Kementerian PPN/Bappenas tengah membahas rancangan Nota Kesepahaman Kemitraan Triple Helix untuk Pengembangan Agrikultur/Ketahanan Pangan untuk meningkatkan produksi daging sapi nasional, mengingat saat ini neraca daging sapi nasional masih defisit, terbukti dari ketersediaan daging sapi yang masih belum mencukupi permintaan.
“Nota kesepahaman ini menjadi sangat penting di dalam peningkatan produksi daging sapi nasional, mengingat pada saat ini neraca daging sapi nasional masih defisit, yaitu ketersediaan daging sapi baru 423 ribu ton atau masih di bawah perkiraan permintaan sebesar 717 ribu ton. Ke depan, kebutuhan konsumsi daging sapi diperkirakan terus meningkat, sehingga produksi daging sapi harus dapat kita tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, sebagai salah satu langkah yang dapat kita ambil bersama adalah melalui skenario Pengembangan Peternakan Sapi Terintegrasi Hulu-Hilir yang mencakup penguatan pembibitan, budidaya, pengolahan hasil ternak, dan distribusi sampai ke tingkat konsumen,” jelas Arifin.
Upaya peningkatan produksi daging nasional menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas 3: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Program Prioritas 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.
“Pemerintah mendorong skema triple helix, yaitu strategi kerja sama keterlibatan tiga pihak, pemerintah, akademisi, dan industri. Skema triple helix diarahkan untuk pengembangan peternakan sapi terintegrasi hulu-hilir yang terdiri dari komponen pembibitan sapi, penyediaan pakan dan obat hewan, pengembangan budidaya sapi modern, peternakan sapi rakyat, penguatan rumah potong hewan, industri pengolahan daging sapi, serta riset dan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan,” imbuh Arifin.
UMKM untuk pemulihan ekonomi
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PPN/Bappenas akan menyusun masterplan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pedoman bagi perumusan kebijakan hingga strategi pelaku usaha.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Manado, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi, berdialog langsung dengan pelaku usaha sekaligus meninjau pelaksanaan program pengembangan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulawesi Utara, serta mengidentifikasi potensi dan praktik baik UMKM melalui data dan potret kondisi UMKM di lapangan sebagai salah satu input pemetaan kebijakan perencanaan kewilayahan.
“Kami mencari tahu seperti apa kondisi dan kendala yang dialami UKM selama pandemi. Meskipun kita lihat, ukuran tempat UKM sudah memadai dan cukup besar, tapi untuk UKM, mereka sendiri masih belum masuk dalam kategori besar sehingga kita ingin sharing dan melihat bagaimana mereka keluar dari masa kesulitan di masa pandemi dan mengembalikan ekonomi mereka,” ujar Pungky saat mengunjungi UKM Gula Kelapa CV Awilton, UKM Moses, dan UKM VCO Kelapa di Kabupaten Bitung, Manado.
Selain Kredit Usaha Rakyat hingga Bantuan Produktif Usaha Mikro, strategi mitigasi dampak pandemi Covid-19 untuk UMKM juga meliputi penyediaan modal kerja atau akses pembiayaan, fasilitasi transportasi usaha, digitalisasi usaha, serta peningkatan konsumsi dan permintaan produk UMKM.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih responsif untuk membangun satu sistem yang dapat membantu pelaku UMKM, tidak hanya melalui modal hibah, tetapi juga pendampingan terhadap UMKM yang terkendala di lapangan dan terdampak pandemi Covid-19. Saat ini, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian dan strategi percepatan PEN untuk mitigasi dampak Covid-19.
Upaya-upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di sektor UMKM yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain restrukturisasi kredit perbankan UMKM yang mencapai Rp 330 triliun dengan 5,3 juta debitur, subsidi bunga KUR dan Non-KUR sebesar Rp 35 triliun dengan jumlah debitur mencapai 60 juta rekening, penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp 6 triliun, keringanan pajak UMKM berupa penghapusan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen sampai dengan September 2020 dengan nilai insentif sebesar Rp 2,4 triliun dan bantuan sebesar Rp 28 triliun bagi 12 juta pelaku usaha mikro yang dimulai sejak Agustus 2020.
“Kementerian PPN/Bappenas sudah mempersiapkan beberapa hal untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai program bantuan yang sudah berjalan, salah satunya melalui bantuan sosial untuk permodalan UMKM yang terkena dampak. Ke depan, sesuai amanat Presiden Jokowi, Kementerian PPN/Bappenas akan menyusun Masterplan UMKM untuk segera mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan,” pungkas Pungky. [*]
