Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam. Pidato ini sekaligus menjadi momentum bagi AHY dan Partai Demokrat untuk kembali menyambung rasa dengan seluruh masyarakat Indonesia.
Sebelumnya pada 14 Maret lalu, AHY telah menyampaikan sikap politik Partai Demokrat dalam memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada momen kali ini, AHY ingin menyampaikan gagasan tentang masa depan Indonesia.
“Kita tahu, 7 bulan lagi pemilu akan digelar. Rakyat akan memilih para pemimpinnya, baik presiden dan wakil presiden maupun para wakil rakyat di DPR dan DPD. Kita berharap, rakyat tidak salah pilih, karena akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun berikutnya,” kata AHY.
Ia lalu menyampaikan tema pidato politiknya, yakni “Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik”. Tema ini, kata AHY, untuk merespons pandangan publik tentang isu perubahan yang sering Partai Demokrat gaungkan.
Menurut AHY, ia bersama Partai Demokrat senantiasa mendengarkan pandangan, baik dari yang setuju dengan perubahan maupun yang tidak setuju. “Sejarah mencatat, sejak 2 tahun lalu, saya dan Partai Demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan dan perbaikan itu. Karena, ketika perhatian publik makin luas tentang isu perubahan ini, maka kami memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan apa yang Demokrat maksudkan dengan perubahan dan perbaikan itu,” ujarnya.
AHY mengatakan bahwa pihaknya mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan yang seolah mengartikan bahwa perubahan diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada. “Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan, kita lanjutkan, dan kita bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa sejak Indonesia merdeka.”
AHY melanjutkan bahwa tatanan dan hal -hal baik yang diwariskan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo harus dipertahankan. Sementara yang belum baik, tentu harus kita evaluasi dan perbaiki.
“Inilah elemen kesinambungan dalam sebuah proses perubahan. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan pemikiran itu, meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya. Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik,” ujar AHY.
Namun, sambung AHY, Partai Demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Untuk itu, ia dan Partai Demokrat menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda kepada rakyat Indonesia yang dinilai tepat untuk dijalankan pasca pemerintahan Presiden Jokowi.
Setidaknya ada 3 hal yang melandasi pemikiran Partai Demokrat dalam melakukan agenda perubahan. Pertama, studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama 9 tahun terakhir. Kedua, permasalahan serius yang dirasakan rakyat. Ketiga, keinginan serta harapan rakyat yang kami jumpai di seluruh Tanah Air.
“Paling tidak, ada lima kluster permasalahan bangsa. Pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Ketiga, hukum dan keadilan. Kempat, demokrasi dan kebebasan rakyat. Kelima, tata negara dan etika pemerintahan,” ungkap AHY.
Arif mengelola anggaran negara
Ia pun menjelaskan permasalahan yang dinilai paling penting, yaitu kluster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius.
“Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan 7-8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid -19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat,” papar AHY.
Sementara itu, lanjut AHY, ketika ekonomi tumbuh rendah yang meroket justru utang negara. Baik utang pemerintah maupun BUMN. Jika berdalih lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid -19, argumentasi ini dinilai hanya separuh benar. Faktanya sebelum pandemi datang, ekonomi negara juga sudah mengalami permasalahan. Sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi.
“Demokrat terpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis. Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi. Pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya,” sebut AHY.
Partai Demokrat berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut Partai Demokrat, sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah yang perlu diubah dan diperbaiki. Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meninggankan penderitaan rakyat.
“Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya. Subsidi listrik untuk alangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran. Saat ini memang ada pupuk subsidi, tapi petani mengeluhkan jumlahnya sangat sedikit. Petani seolah dipaksa membeli pupuk non-subsidi di pasaran. Padahal harganya jauh lebih mahal. Kemudian harga jual hasil panen sering dimainkan para tengkulak, juga dihancurkan oleh kebijakan impor di saat petani kita sedang panen raya,” kata AHY.
Di sisi lain, imbuh AHY, kesejahteraan abdi negara kurang diperhatikan. Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja. Mestinya gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa, dan pensiunan dinaikkan setiap tahunnya. Karena jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki.
“Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer. Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN dengan kebijakan yang tepat. Dengan anggaran yang cukup kita dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan. Angka pengangguran harus diturunkan. Cegah PHK besar-besaran. Dan demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha,” kata AHY.
Negara juga perlu meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada puluhan juta UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran. Kredit usaha rakyat perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya. Tingkatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Bantu pendagang-pedagang kecil. Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat dari tekanan ekonomi, kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro-rakyat era pemerintahan presiden SBY.
“Program-program itu antara lain BLT, BLSM, BPJS, bantuan lansia, difabel, dan korban bencana, PKH, raskin, KUR, PNPM, dan lainnya. Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen bahkan lebih. Tapi pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat, bukan seglintir kelompok saja. Karena itu, sulit diterima akal sehat saat ekonomi tertekan pandemi, alokasi APBN untuk infrastruktur justru lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan, seolah proyek infrastruktur diutamakan,” ujar AHY.
Oleh sebab itu, ujar AHY, diperlukan pemikiran yang rasional dan arif dalam penentuan prioritas dan pengelolaan anggaran negara. Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang.
Salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah investasi. Kita harus menggalakkan dan meningkatkan investasi agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas, serta penerimaan pajak yang lebih besar. Untuk itu, iklim investasi harus terus diperbaiki, termasuk kepastian di bidang hukum dan birokrasi.
“Kami tahu, pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan investasi nasional. Tapi Demokrat mengingatkan, untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing. Terlalu dominannya modal asing, apalagi tidak disertai dengan kuatnya perjanjian dalam kontrak, bisa sangat merugikan negara dan rakyat kita. Saat ini, pelibatan investor asing di usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan dan lain-lain dinilai terlalu longgar, sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat,” sebut AHY.
Ia berpendapat, kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Partai Demokrat mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomianya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang.
“Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit. Per maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800 triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cecilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per tahun, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 lalu. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya,” papar AHY.
Ia menjabarkan, jika bunga utang 400 triliun rupiah itu digunakan untuk memberi beasiswa kuliah hingga lulus tingkat sarjana, baik pendidikan maupun biaya hidup per orang mencapai Rp 200 juta, maka kita bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia. Atau, bila kita berikan bantuan modal dana bergulir sebesar Rp 50 juta untuk pengembangan 1 unit UMKM, maka akan ada 8 juta unit UMKM yang diberdayakan. Jika 1 unit UMKM menyerap 5 hingga 10 pekerja, maka tercipta 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan.
“Ilustrasi ini untuk memberikan gambaran, konsekuensi yang harus kita tanggung bersama akibat utang yang kelewat besar. Pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60 persen. Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang kita rendah dan membebani APBN kita. Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN. Pastikan pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang. Infrastruktur memang penting, karena kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan. Tetapi perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini,” ucap AHY.
AHY lalu memberikan beberapa masukan. Pertama, pilih dan prioritaskan infrastruktur yang diperlukan dengan tahapan yang rasional. Kedua, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non-APBN. Kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta juga sebuah pilihan. Jika harus berutang, utang itu bukanlah komponen paling besar. Ukur kemampuan keuangan kita.
Ketiga, pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antarsektor, antara nasional dan daerah, serta antara kota dan desa. Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Partai Demokrat berpendapat, PNPM mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan dana desa cukup serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan.
“Dapat disimpulkan, agenda perubahan dan perbaikan Partai Demokrat dalam pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat mencakup cara pandang, kebijakan, penentuan prioritas, dan juga alokasi anggaran yang adil dan tepat,” ujar AHY.
SDM kunci kemajuan negara
Terkait kualitas SDM dan lingkungan hidup. Partai Demokrat akan terus berjuang agar pembangunan nasional berorientasi pada pembangunan manusia, bukan yang serba benda. Karena SDM adalah kunci utama kemajuan suatu negara. Kita perlu meningkatkan pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau dari sekolah dasar hingga kepergeruan tinggi. Sekolah-sekolah rusak, madrasah, dan pesantren yang tidak layak jangan dibiarkan. Harus dibangun dan diperbaiki.
“Kita juga harus meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. Puskesmas dan rumah sakit, kapasitas tenaga kesehatan, infrastruktur, serta kesiapan fasilitas medis di berbagai daerah juga harus ditingkatkan. Karena itu, tingkatkan program-program pro-rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan era pemerintahan Presiden SBY dulu, seperti program BOS, Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Santri, Beasiswa LPDP, dan BPJS Kesehatan,” terang AHY.
Ia juga mendorong untuk meningkatkan beasiswa prestasi dan beasiswa untuk golongan kurang mampu. Kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha perlu ditingkatkan agar lulusan pendidikan lebih mudah mendapat pekerjaan. Terkait kebijakan kesehatan nasional, sambung AHY, Partai Demokrat berpendapat agar anggaran wajib sebesar minimal 5 persen dari APBN yang dihapus di Undang-Undang Kesehatan seharusnya dipertahankan.
AHY kemudian mengingatkan bahwa kita juga harus peka pada kondisi dunia yang kini tengah mengalami krisis lingkungan. Bumi dan lingkungan yang kian terancam krisis iklim harus diselamatkan. Kita semakin merasakan dampak buruk dari perubahan iklim ini. Terjadi berbagai bencana alam, polusi udara, dan pemanasan global yang berdampak buruk pada kualitas tanah untuk pertanian dan perkebunan.
Di prediksi, 8 persen lahan pertanian di dunia tidak akan lagi bisa digunakan jika suhu bumi meningkat 1,5 derajat celsius. Kelaparan juga akan meningkat hingga 20 persen akibat pemanasan global. Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission maksimal pada 2060. Kita berharap ini bisa terwujud.
AHY mengajak semua kalangan untuk ikut bertanggung jawab mendorong hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang berlandaskan empat pilar: pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-pengurangan kemiskinan, dan pro-lingkungan hidup. Climate action perlu diperluas dan dipercepat untuk mencapai net zero commitment, termasuk mempercepat dekarbonisasi dan transisi energi terbarukan.
Pemerintah pusat dan daerah harus konsisten menjalankan kebijakan yang pro-lingkungan. Jangan ada lagi undang-undang yang seolah memfasilitasi terjadinya kerusakan alam. Kalau tidak bisa dihentikan, terus kurangi secara signifikan laju deforestasi. Jutaan hektar hutan yang telah alih fungsikan untuk proyek-proyek food estate yang ternyata gagal adalah contoh yang tidak baik.
“Kementerian Lingkungan Hidup yang kini disatukan dengan Kementerian Kehutanan harus dikembalikan sebagai kementerian yang berdiri sendiri. Mengurangi otoritas dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebuah sinyal yang keliru,” kata AHY.
Keadilan berlaku bagi semua
Berkenaan dengan situasi hukum dan keadilan di Indonesia, AHY menilai bahwa 9 tahun terakhir ini, rakyat merasakan ketidakadilan. Bagi Partai Demokrat, keadilan harus berlaku bagi semua; baik keadilan sosial, ekonomi, politik, penegakan hukum, maupun keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah.
Partai Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Respons negara terhadap para pencarian keadilan juga sering berbeda dikaitkan dengan posisi politik si pencarian keadilan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi.
“Untuk itu, kita harus menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih. Cegah penyalahgunaan kekuasaan dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Di tengah-tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, Partai Demokrat dengan tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi para penegak hukum yang tetap amanah, obyektif, menjunjung kebenaran dan akal sehat, sehingga keadilan tetap tegak,” tandas AHY.
Namun demikian, Partai Demokrat berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum perlu terus dilakukan di masa depan. Sebab, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan.
Mencegah kekuasaan absolut
AHY dan Partai Demokrat juga memberi perhatian penuh pada demokrasi dan kebebasan rakyat. Menurut AHY, Partai demokrat mengamati akhir–akhir ini telah terjadi kemunduran demokrasi secara fundamental.
Demokrasi yang baik dan matang mesti ditandai oleh dihormatinya perangkat hukum, dijaminya kebebasan berbicara, kemerdekaan pers, dan dilindunginya HAM. Juga ditandai dengan berlangsungnya pemilu yang bebas, jujur, dan adil; dipegang teguhnya konstitusi; serta paling penting adalah tercegahnya kekuasaan absolut pada diri pemimpin politik tingkat puncak.
“Jika merujuk pada nilai dan pilar demokrasi yang saya utarakan, tidak sulit mengevaluasi sejauh mana demokrasi kita dijalankan dengan benar. Kini rakyat takut bicara. Kalangan elit dan golongan menengah juga enggan bicara, karena khawatir bakal diserang secara membabi buta. Lawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan. Tentu banyak yang bertanya ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya. Kami berpendapat, segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi harus kita cegah bersama,” tegas AHY.
AHY kembali mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami kemunduran dalam demokrasi. “Jangan terulang perahara besar seperti tahun 1965-1966, juga tahun 1998-1999 dulu. Untuk itu, kita harus mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat, termasuk kemerdekaan pers. Kita juga harus menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa sesuai konstitusi. Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi berdasarkan nilai-nilai kebebasan, keadaan, dan kemanfaatan.”
Keseimbangan dan kesetaraan antarlembaga
Partai Demokrat juga menggarisbawahi perbaikan ketatanegaraan dan etika pemerintahan. UUD 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk presiden dan jajaran pemerintahannya. Dalam konstitusi yang telah dilakukan empat kali perubahan, semangat dan prinsip keseimbangan serta kesetaraan antarlembaga harus dijaga agar tidak kembali lagi ketatanan era otoritarian dulu.
Saat ini, ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antarlembaga negara ini mulai terganggu. Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, meski tidak sedalam di era otoritarian dulu. Sejarah memberikan pelajaran. Kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian.
“Untuk itu, Partai Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antarlembaga negara sesuai prinsip check and balances dalam sistem presidensial. Demokrat juga mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik. Khususnya dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau etis dan tidak etis untuk dilakukan oleh para pejabat negara. Misalnya, terkait keterlibatan para pejabat negara dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara di mana ia berada,” ungkap AHY.
Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis lagi kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggara negara, di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut.
“Itu namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Partai Demokrat berpendapat, bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan,” tegas AHY.
Di akhir pidatonya, AHY kembali menegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran lagi kalau perubahan yang diusung Partai Demokrat bertentangan dengan kerangka bernegara. Justru perubahan dan perbaikan yang diperjuangkan akan meneguhkan dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami, Partai Demokrat adalah anak kandung reformasi. Sebagai partai bergaris ideologi nasionalis religius, kami akan terus menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI. Kami akan mengawal dan menjaga kebhinekaan bangsa serta menolak intoleransi, ekstrimisme, dan radikalisme dalam bentuk apapun dan dari kalangan manapun. Partai Demokrat pro-ekonomi yang berkeadilan dan ramah lingkungan, pro-kesejahteraan rakyat, khususnya wong cilik, juga pro-keadilan dan pro-demokrasi. Itulah jati diri kami,” pungkas AHY.
