“Workshop” untuk Tingkatkan Pengamanan dan Keselamatan Instalasi Migas Lepas Pantai

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar workshop Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Instalasi Migas Lepas Pantai sebagai upaya untuk mendukung kegiatan migas lepas pantai yang semakin kompleks.

Workshop yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/9) tersebut juga sebagai evaluasi atas terjadinya musibah tumpahan minyak yang terjadi di Pertamina RU V Balikpapan, Kalimantan Timur, dan kebocoran pipa gas CNOOC SES Ltd di perairan Banten, beberapa waktu lalu.

Lokakarya yang diikuti oleh sekitar 200 perwakilan BU/BUT ini hadir sebagai pembicara di antaranya Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ditjen Hubla Junaidi, Dirdatin Bakamla Laksamana Pertama TNI Gendut Sugiono, dan Wakil Kepala Pusat Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Dr Ir Trismadi.

“Kita harus dapat mengambil lesson learned dari kejadian tersebut. Berdasarkan hasil workshop kita hari ini, kuncinya adalah sinergi. Karena pengamanan instalasi fasilitas migas di laut tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu kementerian,” ujar Soerjaningsih.

Sinergi yang dimaksud di antaranya terkait kesamaan data sehingga pihak-pihak terkait memiliki data yang sama dan akurat. Sorjaningsih juga mengimbau kepada semua badan usaha agar melakukan penginian data perizinan dan sertifikasi.

“Penggunaan teknologi juga dapat menjadi jawaban akan permasalahan tersebut. Automatic Identification System (AIS) nantinya akan kami sinergikan dengan fasilitas migas lepas pantai sehingga kita bisa memonitor pergerakan kapal menjadi lebih mudah,” tambah Soerjaningsih.

Selain dengan TNI AL, Pushidrosal, Bakamla dan Hubla ke depannya Ditjen Migas juga akan melakukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya guna meningkatkan sinergi terkait keamanan dan keselamatan instalasi migas lepas pantai.

Workshop ini juga menjadi langkah awal terciptanya pertemuan-pertemuan berkala dengan seluruh lembaga terkait, termasuk badan usaha yang memiliki fasilitas dan instalasi di laut.

“Upaya tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah formula untuk melakukan pengawasan efektif dan efisien, mengingat tantangan dan ancaman kegiatan di laut yang semakin tinggi. Belum lagi tol laut menjadi program pemerintah untuk poros maritim dunia,” pungkas Soerjaningsih. [ADV]

Foto : Iklan Kompas/ Adi Yuwono.

Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 5 September 2018.

Leave a Comment